Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vonis Rendah untuk Koruptor

Oleh

image-gnews
Iklan

Di tangan Yan Anton Ferdian, dua perbuatan bertolak belakang bisa dilakukan bersamaan: korupsi dan ibadah. Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap, yang dananya dipakai untuk naik haji. Tak hanya itu, uang pelicin dari pengusaha yang mengincar proyek di daerahnya diterima saat digelar pengajian menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Penangkapan Yan menambah panjang daftar kepala daerah yang dijebloskan ke penjara karena menerima rasuah. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi tersangka korupsi karena mendapat suap penerbitan izin tambang. Keduanya sukses mengikuti jejak puluhan kepala daerah yang terlebih dulu diterungku KPK karena menyalahgunakan wewenang.

Para koruptor tampaknya tak mengenal kata jera. Peristiwa koruptor ditangkap KPK sepertinya tidak lagi menakutkan bagi para kepala daerah. Lemahnya sanksi yang diterima para koruptor sepatutnya dipersoalkan sebagai penyebab utama praktek lancung itu terus berulang.

Rendahnya hukuman buat koruptorseperti tampak dari penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW)disinyalir membuat koruptor tak kapok. Dalam pemantauan sepanjang Januari-Juni 2016, sebagian besar koruptor hanya mendapat hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara.

ICW membagi hukuman kepada koruptor dalam empat kategori, yaitu bebas, ringan (dihukum hingga 4 tahun), sedang (5-10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun). Sepanjang semester pertama 2016, dari 352 perkara korupsi, 275 koruptor dijatuhi vonis ringan. Sisanya, 46 putusan berstatus bebas, 37 putusan sedang, dan hanya 7 vonis masuk klasifikasi berat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tren ini mencemaskan karena, jika dibandingkan dengan periode semester pertama 2015, jumlah vonis ringan pada awal tahun ini meningkat.

ICW mencatat, pada periode yang sama tahun sebelumnya, 163 terdakwa mendapat vonis ringan. Sedangkan pada semester pertama 2014, ada 193 terdakwa yang mendapat vonis ringan.

Melihat meningkatnya jumlah vonis ringan bagi pelaku korupsi, Mahkamah Agung mesti mengoreksi diri. Para hakim semestinya sadar bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bukan hanya hukuman maksimal yang sepatutnya dijatuhkan, tapi lebih dari itu: melahirkan terobosan dengan menjatuhkan pidana tambahan. Misalnya dengan mengenakan pasal pencucian uang yang berujung pada penyitaan aset serta pencabutan status politik atau kepegawaian.

Tak bisa tidak, berbagai langkah untuk memperberat hukuman merupakan pekerjaan berat bagi KPK. Pendalaman dan kelengkapan bukti sejak penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan kasus korupsi mesti menjadi prioritas. Tanpa itu, lambat-laun, tindakan korupsi bisa berganti menjadi kejahatan yang biasa-biasa saja.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

2 menit lalu

Rapat di Kota Delhi dengan Shantanu, (kanan) Deputi Departemen Pangan dan Distribusi Umum India. Sumber: dokumen Kedutaan Besar India di Jakarta
Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

Kunjungan kerja ini bertujuan membina kerja sama bilateral dan pertukaran keahlian di berbagai sektor antara lain program makan siang sekolah gratis.


Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

8 menit lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

Pembangunan proyek beach club Gunungkidul ini dilakukan melalui PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) yang tidak hanya berisi Raffi Ahmad.


Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

9 menit lalu

Politikus Dedi Mulyadi mendampingi keluarga tersangka dan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon saat membuat di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Tim hukum keluarga tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri terkait dugaan membuat kesaksian palsu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, melaporkan Ketua RT Abdul Pasren atas dugaan keterangan palsu.


Cerita Pemain Judi Online: Ada Sensasi Suara Petir Gede Duarrrrr yang Memanggil-manggil

9 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Cerita Pemain Judi Online: Ada Sensasi Suara Petir Gede Duarrrrr yang Memanggil-manggil

Perkenalannya dengan judi online sekitaran akhir tahun 2020. Mulanya dia menyaksikan rekan kerjanya yang pada saat itu memainkan judi online.


Bisa Rugikan Tumbuh Kembang Anak, Waspadai Alergi Susu Sapi pada Anak

11 menit lalu

Ilustrasi makanan penyebab alergi (pixabay.com)
Bisa Rugikan Tumbuh Kembang Anak, Waspadai Alergi Susu Sapi pada Anak

Alergi susu sapi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap protein dalam susu sapi.


3 Film yang Dibintangi Thomas Brodie-Sangster

11 menit lalu

Thomas Brodie-Sangster dan Talulah Riley. Foto: Instagram/@talulahrm
3 Film yang Dibintangi Thomas Brodie-Sangster

Thomas Brodie-Sangster aktor yang belakangan disoroti. Ia menikah dengan aktris Talulah Riley


JPPI: Tipu-tipu Nilai di Jalur Prestasi Dominasi Masalah PPDB 2024

11 menit lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu memukul alat masak saat aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
JPPI: Tipu-tipu Nilai di Jalur Prestasi Dominasi Masalah PPDB 2024

Kata JPPI soal kekacauan masalah PPDB.


Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

12 menit lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto legalisasi kratom masih menunggu penelitian dari BRIN yang didampingi BPOM.


Dokter Jantung Sebut Pentingnya Jaga Tekanan Darah yang Normal untuk Hindari Masalah Koroner

14 menit lalu

Ilustrasi cek tekanan darah. shutterstock.com
Dokter Jantung Sebut Pentingnya Jaga Tekanan Darah yang Normal untuk Hindari Masalah Koroner

Hipertensi adalah salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner sehingga pemilik riwayat kondisi tersebut harus menurunkan tekanan darahnya.


Alasan Pakar Bilang Ridwan Kamil Tidak Punya Kompetitor di Pilgub Jabar

16 menit lalu

Ridwan Kamil di GIIAS 2023. (Foto: TEMPO/ Erwan Hartawan)
Alasan Pakar Bilang Ridwan Kamil Tidak Punya Kompetitor di Pilgub Jabar

Warga Jakarta menganggap Ridwan Kamil dan Anies Baswedan sebagai tokoh politik yang berhasil memimpin daerah masing-masing.