Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Segera Ubah Undang-Undang Perbankan

Oleh

image-gnews
Iklan

Presiden Joko Widodo sebaiknya berkaca setelah mendesak dunia merealisasi pertukaran informasi pajak internasional. Dia semestinya ingat, Indonesia adalah satu di antara segelintir negara yang belum memenuhi standar pertukaran informasi pajak secara utuh.

Ada pekerjaan rumah warisan pemerintahan terdahulu yang belum diselesaikan Jokowi: membuka akses pajak terhadap data perbankan. Jokowi menyerukan desakannya di depan forum Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hangzhou, Tiongkok, Ahad lalu. Dia menyatakan target penerimaan sebesar Rp 165 triliun dari pemberlakuan program pengampunan pajak sulit tercapai. Dalihnya, pemerintah kesulitan mengembalikan duit warga negara Indonesia yang berkeliaran di luar negeri.

Pemerintah memang pantas tertekan. Program tax amnesty yang bergulir sejak medio Juli lalu hingga kemarin baru menambah penerimaan negara dari tebusan sebesar Rp 5,03 triliun. Deklarasi harta hasil repatriasi juga hanya mencapai Rp 13,6 triliun dari target Rp 1.000 triliun. Tapi pemerintah juga harus paham bahwa pertukaran informasi pajak internasional tak hanya berarti meminta lalu menerima data. Direktorat Jenderal Pajak harus menyiapkan dan memberikan data serupa ke otoritas pajak mancanegara. Siapkah Indonesia?

Faktanya, Indonesia, yang ikut meneken deklarasi Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi Pajak, justru tertinggal oleh negara lainnya. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dalam laporannya Juli lalu, menempatkan Indonesia di antara 12 negara berpredikat "partially compliant" alias memenuhi sebagian kecil standar acuan negara G-20.

Rapor merah Indonesia terletak pada keleluasaan otoritas pajak mengakses informasi wajib pajak, terutama dari data perbankan. Pada kategori ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan cap "non-compliant" di antara 101 negara yang dievaluasi. Indonesia bahkan terbelakang dibanding Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebetulnya mengatur pemanfaatan data perbankan untuk kepentingan pajak. Masalahnya, aturan ini tak mudah diterapkan karena ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang melindungi kerahasiaan data nasabah. Kondisi tersebut tak berimbang dibanding negara G-20 lainnya, yang membuka penuh akses otoritas pajak terhadap data bank.

Karena itu, ketimbang berkoar meminta negara lain patuh, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera membenahi ketidaksiapan Indonesia dalam pertukaran informasi pajak internasional. Pemerintah harus segera mendorong revisi undang-undang tersebut, yang kini terbengkalai di Senayan sejak ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional prioritas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Jokowi hendaknya ingat, waktu semakin sempit. Indonesia terancam malu karena tak mampu memenuhi komitmen mengikuti pertukaran informasi pajak internasional secara otomatis pada 2018 nanti.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

3 menit lalu

Robiat Fahlevie, Social Media & Community Manager dan Praditya Andika, Senior Product Manager iQOO Indonesia memperlihatkan 2 varian warna dari iQOO 11 5G. Ini adalah ponsel iQOO pertama yang akan hadir di Indonesia. Foto: Maria Fransisca Lahur
Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

Ponsel iQOO 13 akan dibekali bingkai tengah berbahan metal serta kaca di bagian depan dan belakang.


8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

5 menit lalu

Puing-puing rumah dekat Mall Season City, Jakarta, yang terbakar pada Rabu malam, 19 Juni 2024. Para warga tampak mencari harta bendanya di bawah reruntuhan bangunan. TEMPO/Amelia Rahima Sari
8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

8 rumah di dekat Mall Season City ludes dilahap api pada Rabu malam. Warga menduga kebakaran dipicu seorang suami yang membakar baju istrinya.


Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

7 menit lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

Timnas Jerman lolos ke babak 16 besar Euro 2024 setelah mengalahkan Hungaria 2-0. Simak rapor para pemainnya dalam laga tersebut.


Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

7 menit lalu

Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Pengamat menilai ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari Bandara Kualanamu Internasional atau KNIA walau belum bisa bantu genjot pertumbuhan ekonomi


Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

11 menit lalu

Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono mengatakan tidak tahu-menahu sumber uang untuk sisa pembayaran Febri Diansyah dkk.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

18 menit lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

22 menit lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi. mitrapolri.com
Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

Menurut Doli, dari dua bakal calon yang muncul di Golkar, kecondongan tetap mengarah ke Ahmad Luthfi.


Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

24 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

Partai Golkar mengaku lebih condong mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

29 menit lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

34 menit lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.