Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lindungi Gambut Pulau Padang

Oleh

image-gnews
Iklan

Penyelidikan Badan Restorasi Gambut di Kepulauan Meranti, Riau, yang sedang berjalan harus diawasi ketat. Pengawasan amat penting agar proses pengusutan tak kempis di tengah jalan seperti banyak kasus perusakan lingkungan yang lain. Itu sebabnya, inisiatif Badan Restorasi melibatkan perwakilan masyarakat dan perguruan tinggi dalam tim pemeriksaan tersebut merupakan upaya yang baik.

Kewaspadaan ekstra diperlukan karena kasus-kasus semacam ini hampir selalu melibatkan korporasi dan pemodal kuat di belakangnya. Dari sana, kita juga belajar satu hal: selalu ada masalah besar lain di balik perambahan kawasan lindung atau bencana asap yang mencekik akibat pembakaran lahan secara liar. Problem berat itu adalah korupsi yang menjalar dari hulu ke hilir.

Izin perkebunan atau hutan tanaman industri di atas lahan yang semestinya terlarang tak bakal terbit tanpa suap yang menyertai prosesnya. Pengawasan oleh instansi-instansi yang ditugasi pun tumpul. Penegakan hukum yang terkesan mandul bisa kita lihat dari banyaknya pengusutan yang dijalankan setengah hati sebelum akhirnya terhenti. Bahkan, dalam beberapa perkara, peradilan atas kejahatan ini berujung bebasnya para terdakwa.

Temuan Badan Restorasi Gambut di lahan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper seluas 41 ribu hektare lebih di Pulau Padang sangat mungkin bukan satu-satunya dugaan pelanggaran. Pemerintah punya kesempatan memanfaatkan momentum ini untuk mengaudit secara menyeluruh perizinan yang pernah diterbitkan di sektor kehutanan. Pemetaan kawasan gambut nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, bisa segera dilaksanakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketentuan dalam aturan tersebut sangat gamblang. Pembukaan lahan dan kanal baru di area gambut terutama yang ketebalannya lebih dari 3 meter dilarang. Secara teknis pun tak terlalu sulit mengetahui seberapa tebal lapisan gambut di suatu area. Tak ada alasan berlama-lama atau mengulur waktu pemeriksaan. Sebab, semakin panjang alur dan waktunya, semakin terbuka pula kemungkinan obyektivitas penyelidikan ini terkontaminasi.

Penghentian sementara kegiatan di atas lahan gambut selama penyelidikan berlangsung sudah benar. Dan bila nantinya terbukti bahwa lahan yang dibuka itu merupakan area yang terlarang, menjadi penting untuk memastikan pemeriksaan ini mengarah pada bagaimana dan siapa saja yang teledor sehingga izin bisa dikeluarkan. Dari birokrasi di daerah sampai ke pusat.

Menggenjot investasi di daerah memang sangat diperlukan. Tapi upaya menyediakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi harus diciptakan dengan bijaksana. Di sini, peta gambut itu menjadi semakin mendesak dibuat, mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang sama sekali terlarang. Jangan sampai kegiatan ekonomi dilakukan tanpa kendali sehingga mengorbankan lingkungan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

11 detik lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Walhi menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

6 menit lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.


Mahasiswa UMM Bikin Formula Pakan untuk Telur Puyuh Rendah Kolesterol

6 menit lalu

Tim mahasiswa Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang penelitiannya tentang telur puyuh rendah kolesterol lolos Program Pengembangan Mahasiswa Wirausaha. FOTO/Dok UMM
Mahasiswa UMM Bikin Formula Pakan untuk Telur Puyuh Rendah Kolesterol

Inovasi formula untuk telur puyuh rendah kolestrol itu sedang coba diterapkan secara langsung oleh tim mahasiswa UMM di peternakan di desa.


Swiss Pertimbangkan Program Eksperimen Terbitkan Resep Kokain untuk Atasi Kecanduan Pengguna Narkoba

6 menit lalu

Ilustrasi narkoba. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Swiss Pertimbangkan Program Eksperimen Terbitkan Resep Kokain untuk Atasi Kecanduan Pengguna Narkoba

Program experimen untuk mendistribusikan resep kokain dikalangan para pengguna narkoba masih kontroversi, meski diharapkan bisa atasi kecanduan.


KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

8 menit lalu

Kepala BPSPL Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie bersama Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, Komsanah Sukarti, menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama di Indonesia, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

KKP bersama Unmul menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Mahakam Wilayah Hulu.


Pengamat Ungkap Keunggulan Risma-Marzuki Jika Melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

10 menit lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bertemu mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Emil Dardak (kiri), di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Pengamat Ungkap Keunggulan Risma-Marzuki Jika Melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

Adi Prayitno menjabarkan keunggulan yang dimiliki Risma-Marzuki untuk melawan petahana Khofifah-Emil.


Soal Arah Dukungan Rizieq Shihab di Pilkada Jakarta, Yusuf Martak: Masih Dipertimbangkan

11 menit lalu

Rizieq Shihab berceramah dalam aksi Reuni 212 di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Jumat, 2 Desember 2022. Penanggung jawab Reuni 212 Yusuf Martak mengaku telah memaksa Rizieq untuk datang ke perhelatan tersebut. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Soal Arah Dukungan Rizieq Shihab di Pilkada Jakarta, Yusuf Martak: Masih Dipertimbangkan

Pandangan eks Ketua Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab mengenai arah dukungan di pilkada Jakarta masih samar.


Ditemukan Tenda Jemaah Haji Tak Layak di Mina, Ini Tanggapan Menteri Agama

12 menit lalu

Suasana jamaah haji berjalan kaki di Mina, Makkah, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi agar membadalkan lontar jamrahnya guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ditemukan Tenda Jemaah Haji Tak Layak di Mina, Ini Tanggapan Menteri Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma, mengaku akan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji.


PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

19 menit lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

PPDB merupakan proses penerimaan siswa baru setiap tahun yang diselenggarakan di seluruh tingkat sekolah


Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

32 menit lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

Pemprov Jakarta, kata Anies, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman.