Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urgensi Ketahanan Energi di Desa

image-profil

image-gnews
Iklan

Jaya Wahono, Anggota Masyarakat Pegiat Energi Biomassa Hutan Indonesia

Bank Dunia mengeluarkan laporan soal problem kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin membesar di Indonesia pada Desember 2015. Tingkat kesenjangan di Indonesia ditengarai naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lainnya. Pada 2003-2010, 10 persen penduduk terkaya di Indonesia menikmati pertumbuhan tingkat konsumsi sebesar 6 persen per tahun setelah disesuaikan dengan inflasi. Adapun tingkat konsumsi 40 persen penduduk termiskin tumbuh kurang dari 2 persen per tahun.

Akibat kesenjangan ini, manfaat dari pertumbuhan pembangunan lebih banyak dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sekitar 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta orang semakin jauh tertinggal, baik dari segi pendapatan maupun kemampuan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Menurut World Bank, setidaknya ada tiga implikasi utama akibat kemiskinan akut di Indonesia: (1) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan; (2) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat; (3) Kerentanan terhadap guncangan ekonomi, bencana alam, dan masalah kesehatan terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya.

Kemudian, mengapa Indonesia, yang relatif damai dibanding negara-negara sub-Sahara Afrika dan penduduknya menikmati stabilitas politik yang relatif lebih baik dibanding negara Asia lainnya, tidak dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial? Padahal, pemerintah Indonesia selalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengatasi ketertinggalan.

Tampaknya pembangunan yang menitikberatkan pada laju pertumbuhan tinggi ini justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi. Awalnya, pembangunan di perkotaan diharapkan dapat memberikan trickle-down effect ke pedesaan. Hasil pembangunan pada kenyataannya tidak dinikmati oleh penduduk miskin di pedesaan.

Persoalan ini semakin buruk dengan adanya kebijakan subsidi BBM dan listrik selama puluhan tahun sejak masa Orde Baru hingga kini, yang tidak pernah tepat sasaran. Subsidi energi ini juga berdampak keterbatasan anggaran negara dalam membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Ketertinggalan masyarakat yang tidak mempunyai akses listrik dan energi modern lainnya semakin terasa.

Tanpa adanya pasokan listrik yang cukup, desa-desa di Indonesia akan sulit menarik investasi ke wilayah mereka. Pemanfaatan program dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa juga tidak akan memberikan dampak yang berkelanjutan bila dunia usaha tidak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan hasil riset Bank Dunia di atas, jelas terlihat bahwa 40 persen masyarakat termiskin, yang mayoritas tinggal di wilayah pedesaan, harus mendapat perhatian khusus. Tidak ada cara yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih terbukti dampaknya dalam menyokong pertumbuhan ekonomi selain penyediaan listrik yang merata dan andal bagi masyarakat di desa.

Namun, dengan kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dan lokasi desa-desa yang tersebar di 9.000 pulau, akan sangat sulit bagi pembuat kebijakan untuk memberikan layanan listrik bagi masyarakat desa bila masih bergantung pada energi fosil, seperti bahan bakar minyak, gas alam, dan batu bara.

Pemanfaatan energi fosil membutuhkan pembangunan infrastruktur terlebih dulu, dan ketergantungan terhadap intervensi dari luar wilayah desa akan semakin tinggi. Kondisi tersebut akan berakibat semakin tingginya kerentanan desa-desa Indonesia terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas dunia, bencana alam, serta dinamika politik lokal dan nasional. Pilihan bagi pembuat kebijakan nasional sangat jelas, yakni desa-desa di Indonesia tidak mungkin terus-menerus dialiri listrik dari energi fosil.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana memberikan pasokan listrik yang merata kepada masyarakat pedesaan bila tidak bisa menggunakan cara lama, yakni distribusi pembangkit listrik tenaga diesel berikut bahan bakarnya?

Cara terbaik meningkatkan kesejahteraan suatu daerah adalah bila output ekonomi di daerah tersebut kembali dinikmati oleh masyarakatnya. Penyediaan energi di pedesaan bisa diarahkan agar sumber produksi energi yang mereka konsumsi dihasilkan oleh daerah itu sendiri, sehingga keberlanjutannya terjamin. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 25-30 persen penduduk Indonesia tinggal di dekat dan di dalam lingkungan hutan yang tersebar di 12-15 ribu desa di seluruh Indonesia.

Karena itu, sudah saatnya pembuat kebijakan di Indonesia, baik di pusat maupun daerah, bersinergi untuk meningkatkan pemberdayaan hutan menjadi sumber energi bagi masyarakat desa di sekitar hutan dan memanfaatkan sumber energi yang tidak merusak lingkungan. Penyediaan energi diprioritaskan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada produsen lokal tempat energi tersebut dikonsumsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

4 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

PPATK mencatat 80 persen pemain judi online melakukan transaksi dengan nominal kecil sekitar Rp 100.000. Pemain dari anak SD, pekerja bahkan pengemis. Pemain judi online rentan terjerat pinjol dan penipuan karena tidak memadainya penghasilan yang legal untuk mendukung dalam berjudi.


Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

7 hari lalu

Wanita menunggu kereta usai berbelanja di pasar stasiun kereta api di Yangon, Myanmar, 20 Agustus 2014. REUTERS/Soe Zeya Tun
Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

Meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja, dan depresiasi mata uang telah membuat kemiskinan di Myanmar meluas.


Kemiskinan di Myanmar Meluas

8 hari lalu

Seorang petugas penjaga perbatasan Myanmar berjaga di desa Taung Bazar, kota Buthidaung, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, 13 Juli 2017. 13 Juli 2017. Lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun menderita kelaparan. REUTERS
Kemiskinan di Myanmar Meluas

Laporan Bank dunia mengungkap mandeknya pertumbuhan ekonomi dan konflik yang mengoyak Myanmar telah membuat kemiskinan meluas


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

9 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


AHY: Banyak Kemiskinan Struktural Disebabkan oleh Turun-temurun Tak Miliki Aset Tanah

10 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY: Banyak Kemiskinan Struktural Disebabkan oleh Turun-temurun Tak Miliki Aset Tanah

Menteri Agraria sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan banyak kemiskinan struktural disebabkan tak punya aset tanah.


Ekonom Kritik Rencana Kenaikan BBM, PPN, hingga Iuran Tapera: Kemiskinan akan Bertambah

21 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat.  Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Ekonom Kritik Rencana Kenaikan BBM, PPN, hingga Iuran Tapera: Kemiskinan akan Bertambah

Ekonom Celios mengkritik langkah fiskal pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan BBM, PPN, hingga penarikan iuran Tapera. Kemiskinan akan meningkat.


Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

44 hari lalu

Calon presiden Panama, Jose Raul Mulino merayakan bersama para pendukungnya setelah Mulino dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden berdasarkan hasil sementara otoritas pemilu, di Panama City, Panama, 5 Mei 2024. REUTERS/Daniel Becerril
Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.


Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

44 hari lalu

Sejumlah kendaraan pemudik antre melintasi Gerbang Tol Bakauheni Selatan, Lampung Selatan, Lampung, Minggu, 1 Mei 2022. PT Hutama Karya mengungkapkan adanya peningkatan kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebesar 204,79 persen dibandingkan dengan total lalu lintas pada periode normal. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.


PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

48 hari lalu

Pria Palestina duduk di reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jalur Gaza utara, 22 April 2024. PkkREUTERS/Mahmoud Issa
PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.


10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

54 hari lalu

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika. Foto: Canva
10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.