Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Repotnya Menagih Pajak Google

Oleh

image-gnews
Iklan

TAK mudah bagi pemerintah menarik pajak Google, yang ternyata belum punya badan usaha tetap di Indonesia. Memaksa penyedia layanan aplikasi berbasis Internet itu mengurus badan usaha juga berisiko. Pendekatan persuasif mesti dikedepankan agar Google bersedia menjadi wajib pajak.

Sampai saat ini, pengendali Google lebih memilih mendirikan kantor di Singapura ketimbang di Indonesia. Di Jakarta, perusahaan ini sebatas membuka kantor perwakilan dari Google Asia Pacific Pte Ltd. Namanya PT Google Indonesia, berstatus perusahaan penanaman modal asing terhitung sejak 15 September 2011dan belum punya badan usaha tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak, Google semestinya sudah mengurus badan usaha, sehingga setiap transaksi yang diperoleh dari Indonesia bisa dikenai pajak. Namun perusahaan raksasa asal Amerika Serikat dan sudah lama memutar roda bisnisnya di Indonesia itu terang-terangan menolak pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak. Inilah yang kemudian dinilai sebagai bentuk penghindaran pajak dan bisa dipidana.

Direktorat perlu berhati-hati menghadapi perusahaan teknologi informasi yang operasinya melampaui batas negara itu. Menerapkan mekanisme peradilan perpajakan yang berujung pada sanksi atau hukuman perlu dikaji apakah merupakan satu-satunya pilihan. Risiko yang mesti diperhitungkan adalah seandainya Google hengkang atau mendadak menghentikan akses mesin pencari data jika pemerintah main paksa.

Manfaat mesin pencari (search engine) Google sudah dirasakan oleh jutaan rakyat di Tanah Air. Bahkan sebagian besar instansi pemerintah dan swasta turut menikmati faedah layanan ini. Harus diingat pula, bukan hanya Indonesia yang kerepotan menghadapi tantangan model bisnis seperti Google. Sejumlah negara ngos-ngosan ketika berurusan dengan perusahaan multinasional itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Contohnya Inggris. Selama 11 tahun negeri itu empot-empotan mengejar pajak Google senilai Rp 2,2 triliun. Berkat perundingan yang panjang, selain bersedia membayar tagihan, Google akhirnya mengikuti sistem penghitungan pajak Inggris ihwal iklan online. Prancis mirip Indonesia, masih memburu pajak Google senilai Rp 12,9 triliun. Indonesia bukan Tiongkok, yang berani mengusir Google setelah lebih dulu menyiapkan teknologi mesin pencari bernama Baidu.

Tak bisa dibantah, Google telah meraup untung besar di Indonesia. Bersama Facebook, tahun lalu mereka melahap kue iklan digital sebesar US$ 850 juta. Bahkan tahun ini diprediksi keduanya bisa mendulang pendapatan hingga US$ 1 miliar, atau sekitar Rp 13 triliun. Ironisnya, keuntungan segede ini tak bisa dipungut pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak mesti menyiapkan cara alternatif untuk menarik pajak Google. Misalnya, tak bosan mengajak petingginya berunding ihwal pentingnya badan usaha tetap. Jangan lupa menawarkan berbagai kemudahan bila Google mau menambah investasi di negeri ini. Hanya dengan memiliki badan usaha tetaplah pajak Google dapat dihitung dan diketahui berapa duit yang mesti ditagih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

1 menit lalu

Segera Beroperasi Di KEK Singhasari, Kampus Cabang King's College London Disiapkan Menjadi Klaster Pendidikan SDM Unggul. Dok Kemenko Perekonomian
King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

Kampus King's College London (KCL) akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang Jawa Timur, September mendatang


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

8 menit lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

12 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

14 menit lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

15 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin memberi isyarat di atas panggung dalam sebuah acara bersama Presiden Vietnam To Lam, yang dihadiri oleh Asosiasi Persahabatan Vietnam dan generasi alumni Vietnam yang belajar di Rusia di Hanoi Opera House di Hanoi pada 20 Juni 2024. MANAN VATSYAYANA/Pool via REUTERS
Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

Vladimir Putin menyebut permintaan Ukraina agar tentara Rusia ditarik hanyalah rencana Kyev untuk tetap berkuasa.


20 Contoh Catatan Wali Kelas untuk Kenaikan Kelas yang Positif

15 menit lalu

Catatan Wali Kelas untuk Kenaikan Kelas. Foto: Canva
20 Contoh Catatan Wali Kelas untuk Kenaikan Kelas yang Positif

Dalam penerimaan raport, wali kelas perlu memberikan catatan wali kelas untuk kenaikan kelas. Penilaian ini sebagai bahan evaluasi pembelajaran.


Tambah Empat Helikopter Baru Tahun Ini, Helicity Siapkan Modal Rp 372 Miliar

16 menit lalu

Petugas mengamati helikopter Helicity milik Maskapai Charter Transportasi WhiteSky Aviation mendarat di Lapangan Aldiron, Jakarta, 22 Desember 2017. Layanan helicopter menjadi transportasi alternatif penduduk jakarta dan sekitarnya yang ingin terhindar dari kemacetan jalan ibu kota. ANTARA
Tambah Empat Helikopter Baru Tahun Ini, Helicity Siapkan Modal Rp 372 Miliar

PT Whitesky Aviation operator layanan taksi udara (Helicity) akan menambah empat helikopter baru pada 2024 ini


Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

18 menit lalu

Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

Beberapa fakta terbaru kasus pembunuhan Vina Cirebon terungkap, apa saja?


Memahami Diseksi Aorta, Robeknya Pembuluh Darah Besar dan Penanganannya

20 menit lalu

Tim medis melakukan operasi jantung di ruang operasi di Klinik Saint-Augustin di Bordeaux, Prancis, 25 Oktober 2018. REUTERS/Regis Duvignau
Memahami Diseksi Aorta, Robeknya Pembuluh Darah Besar dan Penanganannya

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan diseksi aorta atau robeknya pembuluh darah besar, antara lain hipertensi, penyakit arteri koroner.


Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

24 menit lalu

Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini
Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

Figur di internal dan eksternal PPP mengemuka jadi pengganti Mardiono di posisi ketua umum. Ada penolakan terhadap figur dari luar PPP.