Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waswas Penggusuran di Bukit Duri

Oleh

image-gnews
Iklan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seharusnya tidak mengedepankan kekerasan untuk menggusur warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemerintah Jakarta bisa menempuh upaya persuasif. Lagi pula, proses hukum penolakan warga Bukit Duri itu saat ini masih berlangsung di pengadilan.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana menggusur permukiman warga Bukit Duri pekan depan. Mereka akan dipaksa pindah ke rumah susun Rawa Bebek, Pulogebang, Jakarta Timur. Tindakan represif itu patut disayangkan. Semestinya Gubernur Basuki menunggu putusan pengadilan atau memakai pendekatan yang dahulu dilakukan Gubernur Joko Widodo saat menggusur warga Pulomas, Jakarta Timur. Jokowi memilih jalan persuasif, bahkan sampai mengundang warga makan siang di Balai Kota. Hasilnya, penggusuran pun mulus.

Sengketa hukum soal penggusuran terjadi karena tak ada kesepahaman antara warga dan pemerintah Jakarta. Basuki berdalih melakukan relokasi demi memanusiakan warga Bukit Duri yang hidup di lingkungan kumuh, selain tentu untuk normalisasi Kali Ciliwung. Adapun warga menganggap apa yang dilakukan pemerintah justru membuat hidup mereka susah. Bukan hanya soal ongkos transportasi, mereka juga harus membayar biaya sewa rumah susun Rp 300 ribu per bulan. Biaya listrik rumah dengan daya 900 watt, yang biasanya hanya Rp 150 ribu per bulan, membengkak menjadi tiga kali lipat.

Pada saat ini terdapat dua gugatan yang dilayangkan warga Bukit Duri: di Pengadilan Tata Usaha Negara dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat surat perintah bongkar yang dikeluarkan Camat Tebet, Jakarta Selatan, pada 4 Januari 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada 10 Mei 2016, mereka juga mengajukan gugatan kelompok ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan juga diajukan ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Patut disayangkan Gubernur Basuki seolah tak mempedulikan dua gugatan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belajar dari pengalaman di Kampung Pulo, Gubernur Basuki seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan yang kurang populer ini. Saat itu terjadi bentrokan antara warga dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta. Normalisasi Kali Ciliwung sudah seharusnya menjadi prioritas Basuki. Tindakan penduduk juga tak bisa dibenarkan, lantaran mereka mendiami tanah milik negara. Namun bukan berarti Gubernur Basuki bisa seenaknya menggunakan kekerasan.

Perlu dicari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya dengan melakukan dialog dan pendekatan persuasif sembari menunggu putusan pengadilan. Basuki juga semestinya memperbaiki fasilitas dan layanan di rumah susun Rawa Bebek, agar orang miskin yang tinggal di sana tak makin susah. Dengan demikian, tak ada alasan bagi warga Bukit Duri untuk tidak bersedia dipindahkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

2 menit lalu

Robiat Fahlevie, Social Media & Community Manager dan Praditya Andika, Senior Product Manager iQOO Indonesia memperlihatkan 2 varian warna dari iQOO 11 5G. Ini adalah ponsel iQOO pertama yang akan hadir di Indonesia. Foto: Maria Fransisca Lahur
Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

Ponsel iQOO 13 akan dibekali bingkai tengah berbahan metal serta kaca di bagian depan dan belakang.


8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

4 menit lalu

Puing-puing rumah dekat Mall Season City, Jakarta, yang terbakar pada Rabu malam, 19 Juni 2024. Para warga tampak mencari harta bendanya di bawah reruntuhan bangunan. TEMPO/Amelia Rahima Sari
8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

8 rumah di dekat Mall Season City ludes dilahap api pada Rabu malam. Warga menduga kebakaran dipicu seorang suami yang membakar baju istrinya.


Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

7 menit lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

Timnas Jerman lolos ke babak 16 besar Euro 2024 setelah mengalahkan Hungaria 2-0. Simak rapor para pemainnya dalam laga tersebut.


Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

7 menit lalu

Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Pengamat menilai ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari Bandara Kualanamu Internasional atau KNIA walau belum bisa bantu genjot pertumbuhan ekonomi


Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

10 menit lalu

Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono mengatakan tidak tahu-menahu sumber uang untuk sisa pembayaran Febri Diansyah dkk.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

17 menit lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

21 menit lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi. mitrapolri.com
Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

Menurut Doli, dari dua bakal calon yang muncul di Golkar, kecondongan tetap mengarah ke Ahmad Luthfi.


Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

23 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

Partai Golkar mengaku lebih condong mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

29 menit lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

33 menit lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.