Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus segera mengevaluasi kinerja anak buahnya yang mengurusi jembatan penyeberangan. Gara-gara kelalaian mereka, jembatan penyeberangan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, roboh pada Sabtu pekan lalu dan mengakibatkan tiga orang meninggal.
Dinas Perhubungan DKI, yang membangun dan mengawasi jembatan penyeberangan itu, seharusnya tidak lepas tangan. Akibat keteledoran petugas dinas ini, seorang nenek dan cucunya yang sedang melintas di jembatan tewas akibat ambruknya jembatan itu. Satu pengendara sepeda motor juga meninggal karena ketiban besi konstruksi.
Tapi Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah malah menuding pemasangan papan reklame sebagai biang tragedi itu. Dia menilai papan iklan yang dibangun pihak swasta pada 2010 itu menyalahi konstruksi. Tudingan ini mungkin saja benar. Papan reklame jelas membebani jembatan, apalagi jika papan itu tidak memiliki lubang sama sekali. Ketika angin datang, beban yang ditanggung jembatan akan semakin berat. Masalahnya, kenapa pemerintah DKI mengizinkan pemasangan papan reklame itu?
Itulah tugas Gubernur Ahok untuk merapikan koordinasi di lingkungan kerja DKI agar para pejabat tidak saling menyalahkan. Pemerintah DKI juga perlu meninjau kembali kebijakan memanfaatkan jembatan penyeberangan untuk tempat reklame. Pengawasannya pun harus ditingkatkan karena konstruksi jembatan penyeberangan di Pasar Minggu ternyata sudah lemah. Pusat Laboratorium Forensik menemukan korosi pada besi penyangga jembatan itu.
Tragedi seperti itu bukanlah yang pertama kali. Pada akhir tahun lalu, dua orang meninggal karena tersengat listrik ketika sedang berteduh di bawah jembatan penyeberangan ITC Mangga Dua, Jakarta Pusat. Kabel penerangan jalan yang menyembul di sudut fondasi jembatan diperkirakan sebagai penyebabnya.
Publik tentu mempertanyakan, ke mana saja mengalirnya duit anggaran pemeliharaan jembatan penyeberangan yang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2016 mencapai Rp 10,6 miliar. Semestinya dana ini cukup untuk mengawasi dan memperbaiki jembatan yang kondisinya membahayakan masyarakat.
Urusan pengawasan, perawatan, dan perbaikan fasilitas umum merupakan hal yang sering diabaikan oleh pejabat. Pengawasan terhadap fasilitas umum di DKI sebenarnya akan lebih efektif bila melibatkan lurah dan camat. Mereka pasti lebih tahu keadaan wilayah yang dipimpinnya. Keadaan besi jembatan yang sudah terkena korosi seperti di Pasar Minggu seharusnya dideteksi sejak dini bila semua aparat di lingkungan Pemda DKI peduli.
Kepedulian itu menjadi kata kunci. Banyak hal bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak anggaran. Memiliki anggaran yang besar APBD DKI 2016 tertinggi se-Indonesia, yakni Rp 67,1 triliunmenjadi kurang bermanfaat bila aparat DKI tak peduli terhadap fasilitas umum yang rusak dan membahayakan publik.
