Awalil Rizky, Chief Economist Permodalan BMT Ventura
Kredit usaha rakyat (KUR) diklaim sebagai kisah sukses oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kisah sukses KUR konon diakui berbagai forum internasional mengenai implementasi keuangan inklusif (financial inclusion) dan akan diadopsi menjadi praktek terbaik penanggulangan kemiskinan di negara berkembang. Seberapa sukses KUR pada era SBY?
Penyaluran KUR, sejak diluncurkan November 2007 hingga November 2014, mencapai Rp 175 triliun dengan baki debit (outstanding) sekitar Rp 50 triliun. Pemerintah pun suka menyebutkan realisasi KUR telah menggerakkan lebih dari 12 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kesuksesan KUR ternyata diiyakan oleh pemerintahan Joko Widodo dengan cara menggandakan skala dan jangkauannya. Dana dialokasikan lebih banyak sejak awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Suku bunga efektif yang dibolehkan bagi bank penyalur diminta turun, dari 22 persen menjadi 12 persen, dengan subsidi bunga.
Sebelumnya, pemerintah hanya membayar imbal jasa penjaminan. APBN 2016 mengalokasikan lebih banyak dana lagi.
Target penyaluran KUR dalam proses penyusunan APBN 2016 berada di kisaran Rp 125 triliun dengan asumsi subsidi suku bunga tertentu. Dari proses pembicaraan teknis lanjutan, yang melibatkan bank penyalur dan disupervisi Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan target Rp 103 triliun. Kepada bank penyalur diberikan subsidi untuk KUR mikro sebesar 10 persen, KUR retail 4,5 persen, dan KUR tenaga kerja Indonesia 12 persen.
Apakah realistis? Pada 2015, ketika laju kredit perbankan secara umum melambat, KUR tersalur sekitar Rp 22,5 triliun, di bawah target Rp 30 triliun. Ada alasan bahwa subsidi tidak diberikan sejak awal tahun dan kondisi perekonomian masih belum pulih. Dengan subsidi yang lebih besar dan digelontorkan sejak awal, pemerintah berharap melipatgandakannya. Konon, para direksi bank BUMN sudah "ditekan" agar serius menyukseskannya.
Target bermasalah jika dilihat dari sudut pandang penyalur. Mereka menghitung bukan dari subsidi yang 10 persen untuk KUR mikro (plafon sampai dengan Rp 25 juta), melainkan marginnya. Berarti sama dengan subsidi 7 persen dengan bunga efektif 12 persen. Bahkan, untuk KUR retail, subsidinya hanya naik dari 3 persen menjadi 4,5 persen, yang berarti margin lebih kecil. Pemerintah merasa menyediakan dana subsidi yang besar, namun bank penyalur mungkin tidak melihat "keuntungan" baru. Harus diakui bahwa target terpenuhi adalah terobosan besar bagi perekonomian. Bayangkan saja, bunga efektif hanya satu digit bagi rakyat (UMKM) dan tersedia lebih dari Rp 103 triliun.
Penyalur KUR selama ini adalah tujuh bank nasional dan 26 bank pembangunan daerah dengan porsi kecil. Bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro (LKM) belum dilibatkan. Faktanya, BPR sudah merasakan dampak "persaingan" yang berat, bahkan sebelum era bersubsidi bunga. LKM tidak banyak terdampak ketika itu, karena orientasinya kepada komunitas dan pendekatan yang berbeda. Namun akan terdampak jika era KUR baru ini berjalan.
Bukankah akan lebih baik jika biaya modal menjadi rendah dan semakin mudah mengakses kredit? Tanpa data terinci, akan mudah diiyakan. Perlu diperiksa lebih cermat. KUR terindikasi berciri perpindahan nasabah lama, yang menikmati suku bunga tinggi, ke suku bunga rendah. Artinya, 12 juta nasabah era SBY dan 1 juta era Jokowi mungkin lebih dari separuhnya berasal dari perpindahan saja.
Jika target KUR baru sedemikian spektakuler, proses perpindahan akan lebih masif. BRI mungkin akan memindahkan nasabah Kupedes menjadi KUR daripada direbut oleh bank lain. Sementara itu, BPR akan lebih terpuruk. Sedangkan LKM akan menghadapi masalah serius. Apakah ongkos ekonomi dan sosial terdampaknya LKM, terutama koperasi, telah dipertimbangkan dengan baik? Akankah ini terus berlangsung dengan subsidi sepanjang masa?
