Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awasi Raperda Reklamasi

Oleh

image-gnews
Iklan

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera mengesahkan dua beleid yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta perlu diawasi ketat. Jangan sampai pelaksanaannya menyimpang dan menabrak aturan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu sebelumnya disepakati ditunda hingga 2019 akibat perkara suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek reklamasi juga sempat dimoratorium beberapa waktu lalu, ketika Rizal Ramli masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman. Setelah Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Rizal, moratorium itu dicabut. Proyek reklamasi 17 pulau pun boleh dilanjutkan.

Mendapat lampu hijau, Basuki meminta pengesahan itu. Namun ia harus belajar dari kesalahan. Pemberian izin reklamasi kepada sejumlah pengembang sebelumnya cacat hukum. Semestinya, dua Raperda Reklamasi itu diterbitkan dulu sebelum izin reklamasi diberikan. Yang terjadi sebaliknya. Tak hanya itu, sebagai pijakan menerbitkan izin, Basuki tak mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Konsekuensinya, sebelum dua aturan itu disahkan, semua izin harus dicabut.

Tak berlebihan bila ada kecurigaan bahwa Basuki sedang memainkan momentum pemilihan kepala daerah untuk meloloskan laju pembahasan Raperda Reklamasi. Apalagi kali ini ia didukung oleh empat partai politik: PDIP, NasDem, Golkar, dan Hanura. Dengan kekuatan empat partai politiktotal 52 kursi dari minimal 70 kursi sebagai syarat sah untuk dilakukan rapat paripurnabisa jadi nasib Raperda Reklamasi bakal ditentukan melalui proses politik di parlemen. Di sinilah kerawanan praktek suap dimungkinkan terjadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPK dan Bareskrim Polri perlu mengawal pembahasan Raperda Reklamasi. Sebelumnya, pembahasan sempat dihentikan setelah KPK menangkap tangan anggota Fraksi Gerindra, Mohamad Sanusi, yang menerima suap Rp 2 miliar dari perusahaan pengembang reklamasi, PT Agung Podomoro Land.

Selain masalah prosedural, izin analisis mengenai dampak lingkungan perlu dicermati. Hingga kini, prosesnya tak sesuai dengan ketentuan. Amdal Reklamasi Teluk Jakarta masih parsial. Itu artinya amdal dibuat secara pulau per pulau, bukan regional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meminta agar amdal tidak dipotong-potong, melainkan secara menyeluruh. Sebab, Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya memiliki dampak terhadap kawasan itu, tapi juga ke wilayah Banten dan Jawa Barat.

Yang tak kalah penting dalam pembahasan Raperda Reklamasi ini adalah melibatkan para pemangku kepentingan, seperti kelompok nelayan. Bila hanya eksekutif dan legislatif yang terlibat, yang bakal dirugikan adalah rakyat jua.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buka Puasa di Burj Khalifa Dikelilingi Pemandangan Spektakuler

43 detik lalu

Suasana buka puasa di Burj Khalifa Dubai, Sabtu, 23 Maret 2024 (TEMPO/Mila Novita)
Buka Puasa di Burj Khalifa Dikelilingi Pemandangan Spektakuler

Sambil menantikan waktu berbuka puasa, pengunjung bisa menikmati pemandangan spektakuler di sekitar Burj Khalifa.


Pastikan Daging Aman Dikonsumsi Warga, Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH

3 menit lalu

Ilustrasi pedagang daging dan harga daging. getty images
Pastikan Daging Aman Dikonsumsi Warga, Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH

Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendatangi pasar daging dan rumah pemotongan hewan (RPH), Kamis, 28 Maret 2014.


Sopir GrabCar Diduga Aniaya, Memeras, hingga Berniat Menculik Penumpangnya, Grab Indonesia Evaluasi SOP Layanan Konsumen

4 menit lalu

Grab Indonesia meluncurkan 20 unit taksi listrik merek Hyundai bertipe  Hyundai IONIQ EV di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin, 27 Januari 2020. Peluncuran itu dihadiri oleh Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, dan President Director of Hyundai Motor Indonesia Sung Jo Ha. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Sopir GrabCar Diduga Aniaya, Memeras, hingga Berniat Menculik Penumpangnya, Grab Indonesia Evaluasi SOP Layanan Konsumen

Direktur Operasi Grab Indonesia Regional Jabodetabek Tyas Widyastuti menyatakan masih melakukan investigasi internal perihal dugaan upaya penculikan, pemerasan, dan penganiayaan oleh mitra sopir Grab terhadap penumpangnya.


Hasil Spain Masters 2024: Ester Nurumi Tri Wardoyo dan Komang Ayu Lolos ke Perempat Final, Putri KW Kandas

7 menit lalu

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo. Kredit: Tim Humas PBSI
Hasil Spain Masters 2024: Ester Nurumi Tri Wardoyo dan Komang Ayu Lolos ke Perempat Final, Putri KW Kandas

Pemain tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, melaju ke babak perempat final Spain Masters 2024.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

8 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

14 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Pekan Ke-30 Liga 1: Babak Pertama, Skor Masih 0-0

19 menit lalu

Pemain Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa. (persib.co.id)
Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Pekan Ke-30 Liga 1: Babak Pertama, Skor Masih 0-0

Babak pertama pertandingan Persib Bandung vs Bhayangkara FC, pada pekan ke-20 Liga 1, berakhir 0-0.


Resep Ramuan Herbal Habbatussauda untuk Cegah Batuk

25 menit lalu

Ilustrasi obat herbal/alami, kayu manis, madu, cengkeh. REUTERS/Susan Lutz
Resep Ramuan Herbal Habbatussauda untuk Cegah Batuk

Intip resep ramuan herbal untuk mencegah batuk dan gangguan pernafasan di tengah musim hujan dan banjir saat bulan Ramadan.


Scaloni: Hanya Lionel Messi dan Angel di Maria yang Dijamin Masuk Skuad Timnas Argentina untuk Copa America 2024

26 menit lalu

Timnas Argentina Lionel Messi menendang bola saat bertanding melawan Timnas Brasil dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brasil, 21 November 2023. REUTERS/Sergio Moraes
Scaloni: Hanya Lionel Messi dan Angel di Maria yang Dijamin Masuk Skuad Timnas Argentina untuk Copa America 2024

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menegaskan hanya Lionel Messi dan Angel di Maria yang dijamin masuk skuadnya untuk Copa America 2024.


Dugaan TPPO di Balik Ferienjob, Unismuh Makassar Bantah Kirim Mahasiswa Magang ke Jerman

26 menit lalu

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Dugaan TPPO di Balik Ferienjob, Unismuh Makassar Bantah Kirim Mahasiswa Magang ke Jerman

Unismuh Makassar membantah ikut terlibat dalam program ferienjob, pengiriman mahasiswa magang ke Jerman yang diduga sebagai TPPO.