Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perlunya Revisi UU Perfilman

image-profil

image-gnews
Iklan

Kemala Atmojo, Auditor Legal  

Tak lama lagi, insan perfilman Indonesia akan memperingati Hari Film Nasional pada 30 Maret nanti. Film sebagai seni mendapat perhatian istimewa dari negara dibanding cabang seni yang lain. Terbukti, hanya perfilman yang memiliki undang-undang sendiri, sedangkan seni-seni lain tidak.

Tetapi, apa artinya undang-undang jika tidak memiliki daya guna dalam praktek sehari-hari? Bahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman itu malah kerap menjadi sumber perdebatan di antara kalangan orang.

Pasal 74, misalnya, yang mengharuskan insan perfilman memenuhi standar kompetensi dan segala keharusan yang menyertainya, nyatanya belum bisa dilakukan. Dan, yang paling sering menjadi percekcokan adalah Pasal 32, yang intinya menyatakan bahwa pelaku usaha pertunjukan film (bioskop) wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60 persen dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama enam bulan berturut-turut.

Bunyi pasal yang sepintas tampak terang-benderang itu ternyata juga mengandung masalah. Pertama, kata kunci dari kalimat itu adalah "jam pertunjukan", bukan "judul film". Dalam bahasa teknis, ini disebut screen time quota, bukan screen title quota. Artinya, judul bisa berapa saja, yang penting jumlah jamnya memenuhi aturan. Kedua, apa yang dimaksud dengan film Indonesia tidak dijelaskan secara rinci. Apakah film yang bekerja sama dengan luar negeri termasuk film Indonesia? Apakah film yang dibuat di luar negeri tapi dengan sutradara orang Indonesia itu film Indonesia, dan seterusnya. Ketiga, Pasal 32 itu mesti dihubungkan dengan Pasal 34, yang intinya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pertunjukan tersebut diatur dalam peraturan menteri (permen).

Maka, selama permen yang bersifat mengatur lebih lanjut pelaksanaannya belum ada, Pasal 32 tidak bisa dilaksanakan. Bahkan bisa dianggap tidak ada. Tapi mengapa peraturannya tidak segera dibuat? Rupanya ada problem besar lain yang muncul dari penjelasan pasal tersebut.

Dalam penjelasan pasal itu, dikatakan bahwa kewajiban pemutaran film Indonesia itu "tidak berarti memperbolehkan pertunjukan film yang tidak bermutu." Pertanyaannya: siapa yang menentukan sebuah film itu bermutu atau tidak? Pemilik film, pemilik bioskop, penonton, kritikus, atau siapa? Itu pertanyaan yang harus dijawab sebelum peraturan bisa diterbitkan. Antara bunyi pasal dan penjelasannya terdapat semacam kontrakdiksi inheren yang tampaknya menyulitkan penerbitan peraturan menteri tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebenarnya contoh pasal-pasal mati dalam undang-undang perfilman bisa terus diperpanjang. Misalnya, pasal soal sanksi administratif mensyaratkan adanya peraturan pemerintah (PP). Tapi hingga kini PP itu juga belum ada. Sejak kelahirannya, UU itu baru menurunkan dua produk hukum lain, yakni PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film serta Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia (BPI).

Pasal dan penjelasan mengenai BPI juga bisa menimbulkan multitafsir. Berbeda dengan badan yang mirip (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional), dalam undang-undang, BPI disebut sebagai lembaga swasta dan bersifat mandiri, tapi dikukuhkan oleh Presiden. Pembiayaan BPI dinyatakan berasal dari pemangku kepentingan, sumber lain yang tidak mengikat, dan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah. Uniknya, dalam penjelasan undang-undang itu dikatakan secara tegas bahwa, mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan, lembaga sensor film dan badan perfilman dialokasikan dalam ABPN dan APBD. Kata "dialokasikan" tentu berbeda makna dengan "hibah". Kesulitan-kesulitan itulah yang membuat BPI tidak bisa menjalankan semua tugas yang diamanatkan kepadanya.

Rupa-rupanya, pembentukan badan yang merupakan representasi dan wujud dari peran serta masyarakat ini meniru—kalau tak boleh disebut sebagai copy-paste—Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Peran pemerintah, bentuk lembaga swasta yang mandiri dan pembiayaannya BPPI sama dengan BPI.

Setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memiliki daya laku karena ia sah dan berdaya guna. Daya guna ini bisa dilihat apakah suatu norma efektif atau tidak, ditaati atau tidak. Dalam konteks undang-undang perfilman, terlalu banyak pasal yang tidak berdaya guna atau tidak ditaati.

Maka, pemerintah sebaiknya segera mengambil tindakan yang lebih nyata: revisi atau membuat undang-undang baru. Dalam undang-undang baru nanti, penting dipertimbangkan secara rasional apa yang seharusnya diatur dan bagaimana mengaturnya agar sesuai dengan tuntutan zaman. Intinya kita perlu undang-undang yang responsif sekaligus progresif.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Pemeran Moana Live-action Catherine Laga'aia

18 jam lalu

Catherine Laga'aia berperan sebagai Moana dalam film live-action Moana. Instagram.com/@disneystudios
Mengenal Pemeran Moana Live-action Catherine Laga'aia

Catherine Laga'aia terpilih sebagai pemeran utama film live-action Moana


Film Hanung Bramantyo yang Tayang Juni 2024

19 jam lalu

Sutradara Hanung Bramantyo di sela pemutaran film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di JAFF (1/12). Dok.istimewa.
Film Hanung Bramantyo yang Tayang Juni 2024

Hanung Bramantyo telah meluncurkan beberapa film pada 2024


Dibintangi Diane Kruger, Film Thriller Little Disasters Sudah Mulai Syuting

1 hari lalu

Aktris Diane Kruger menerima penghargaan Palme d'Or sebagai aktris terbaik, dalam perannya di film, In The Fade di Festival Film Cannes ke-70 di Cannes, Perancis, 28 Mei 2017. Dalam perannya, Kureger memerankan seorang perempuan yang kehilangan suami dan anak dalam serangan teror oleh kelompok neo-Nazi. REUTERS
Dibintangi Diane Kruger, Film Thriller Little Disasters Sudah Mulai Syuting

Film Little Disasters, adaptasi dari novel keempat karya Sarah Vaughan, telah memulai proses syuting


7 Film Horor Terseram Indonesia yang Jangan Ditonton Sendirian

2 hari lalu

Poster film Pengabdi Setan 2: Communion. Dok. Disney+ Hotstar
7 Film Horor Terseram Indonesia yang Jangan Ditonton Sendirian

Beberapa film horor terseram di Indonesia berikut ini sebaiknya jangan ditonton sendirian. Berikut rekomendasinya untuk Anda.


Film Little Disasters Dibintangi Diane Kruger dan Jo Joyner

2 hari lalu

Aktris Diane Kruger beraksi usai namanya disebut sebagai peraih penghargaan Palme d'Or sebagai aktris terbaik, dalam perannya di film, In The Fade saat berlangsungnya Festival Film Cannes ke-70 di Cannes, Perancis, 28 Mei 2017. REUTERS
Film Little Disasters Dibintangi Diane Kruger dan Jo Joyner

Diane Kruger dan Jo Joyner akan membintangi film thriller psikologis baru berjudul Little Disasters di Paramount+


Johnny Depp akan Bermain Film Baru

3 hari lalu

Johnny Depp saat menghadiri Festival Film Cannes 2023. Foto: Instagram/@festivaldecannes
Johnny Depp akan Bermain Film Baru

Sutradara Terry Gilliam menggarap film terbarunya The Carnival at the End of Days dan menjadikan Johnny Depp


Termasuk Film Anime Terlaris, The First Slam Dunk Tayang di Disney+ Hotstar

4 hari lalu

Film The First Slam Dunk. Dok. Disney+ Hotstar.
Termasuk Film Anime Terlaris, The First Slam Dunk Tayang di Disney+ Hotstar

Setelah tayang di bioskop, film The First Slam Dunk akhirnya sudah bisa disaksikan di Disney+ Hotstar.


Sinopsis dan Pemeran Film Romeo Ingkar Janji

6 hari lalu

Morgan Oey dan Valerie Thomas dalam film Romeo Ingkar Janji. Dok. Adhya Pictures/Creative Power Management
Sinopsis dan Pemeran Film Romeo Ingkar Janji

Film Romeo Ingkar Janji dibintangi oleh Morgan Oey dan Valerie Thomas akan tayang di bioskop pada 25 Juli 2024


Pemeran Paku Tanah Jawa, Masayu Anastasia hingga Wanda Hamidah

7 hari lalu

Poster film Paku Tanah Jawa. Foto: Istimewa.
Pemeran Paku Tanah Jawa, Masayu Anastasia hingga Wanda Hamidah

Film Paku Tanah Jawa telah tayang sejak 6 Juni 2024


Dibintangi Cillian Murphy, Ini Serba-serbi Peaky Blinders

8 hari lalu

Cillian Murphy berpose dengan piala penghargaan Best Actor atas perannya sebagai J. Robert Oppenheimer dalam film Oppenheimer, saat acara Academy Awards ke-96 di Hollywood, California, AS, 10 Maret 2024. Film Oppenheimer berhasil memenangkan tujuh piala, termasuk untuk kategori prestise seperti Best Picture, Best Director untuk Christopher Nolan, Best Actor untuk Cillian Murphy, dan Best Cinematography. REUTERS/Carlos Barria
Dibintangi Cillian Murphy, Ini Serba-serbi Peaky Blinders

Aktor Cillian Murphy akan berperan sebagai gangster Thomas Shelby dalam film Peaky Blinders