Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keadilan dalam Amnesti Pajak

image-profil

image-gnews
Iklan

Chandra Budi, Penulis Buku Urus Pajak Itu Sangat Mudah

Masyarakat ramai menanggapi isu keadilan dalam pelaksanaan amnesti pajak. Ini dimulai dari cerita seorang pensiunan dan besarnya nilai tebusan amnesti pajak yang harus dibayarkannya. Kisah ini kemudian berantai dan menghakimi bahwa amnesti pajak melenceng dari marwahnya. Bukankah amnesti pajak menyasar orang kaya dengan harta berlimpah di dalam maupun luar negeri?

Yang harus digarisbawahi, amnesti pajak adalah hak, bukan kewajiban. Ini merupakan konsekuensi logis sistem perpajakan Indonesia yang berkiblat ke self assessment (penilaian diri). Yang paling tahu apakah isi dan daftar harta dalam SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak sudah benar dan lengkap hanya wajib pajak itu sendiri.

Pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan hanya menyasar tidak lebih dari 2 persen wajib pajak terdaftar. Dengan demikian, kalau dilihat dari respons masyarakat yang ketakutan atas amnesti pajak ini, sebenarnya ini mengkonfirmasi secara tidak langsung premis bahwa sebagian besar isi harta dalam SPT mereka tidak lengkap.

Ketidaklengkapan tersebut dapat disebabkan banyak faktor, seperti pengetahuan perpajakan yang belum memadai, kendala teknis pemanfaatan informasi teknologi dalam pelaporannya, atau memang kesengajaan untuk tidak melaporkan harta secara lengkap. Keresahan ini dianggap teror karena ada sepotong informasi tidak lengkap tentang klausul sanksi 200 persen apabila wajib pajak tidak mengikuti amnesti pajak.

Karena amnesti pajak adalah hak, maka boleh dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan. Nah, peraturan Dirjen Pajak tersebut sebenarnya menegaskan (kembali) siapa saja yang dibolehkan tidak memanfaatkan amnesti pajak ini. Petani, nelayan, pensiunan, TKI, dan pemilik harta warisan yang belum terbagi, serta warga Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti amnesti pajak. Penerapan sanksi apabila harta ditemukan pun tidak dilakukan. Syaratnya, mereka memiliki penghasilan setahun di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang minimal Rp 54 juta, bergantung pada statusnya.

Sebenarnya, mereka ini bukanlah wajib pajak sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Aturan mensyaratkan bahwa wajib pajak harus memenuhi dua syarat: bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dan memiliki penghasilan di atas PTKP yang berlaku. Undang-Undang Pengampunan Pajak jelas hanya ditujukan kepada wajib pajak, orang maupun badan usaha, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Mereka yang belum terdaftar ini dapat saja sebagai wajib pajak (secara administrasi belum memperoleh nomor pokok wajib pajak) namun syarat subyektif dan obyektif sudah terpenuhi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lantas, bagaimana ketidaklengkapan pengisian daftar harta dalam SPT dapat diperbaiki bagi mereka dalam kategori tadi? Tidak perlu khawatir. Wajib pajak yang tidak menggunakan haknya mengikuti amnesti pajak dapat membetulkan SPT dengan skema pembetulan SPT. Apabila harta dalam pembetulan SPT diperoleh dari penghasilan yang telah dikenai pajak, tidak ada kekurangan pajak yang harus dibayarkan lagi. Jadi, perlu ditegaskan, bagi mereka yang tidak atau belum melaporkan hartanya secara lengkap dan harta tersebut berasal dari penghasilan yang telah dikenai pajaknya, opsi pembetulan SPT dengan tanpa membayar lagi pajak tambahan adalah yang terbaik.

Namun, jika harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang belum dikenai pajak, wajib pajak harus membayar kekurangan pajaknya sesuai dengan tarif pajak menurut UU Pajak Penghasilan. Pun ketika Ditjen Pajak suatu saat menemukan harta yang tidak dilaporkan, harta tersebut dihitung sebagai penghasilan dan dikenai pajak plus sanksi administrasi sebesar 200 persen.

Amnesti pajak dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional. Kita harus sadar bahwa Indonesia butuh dana banyak agar pembangunan menjadi lebih cepat, berkualitas, dan merata. Namun kemampuan negara untuk mengumpulkan dana tersebut ada batasnya. Otoritas pajak belum mampu secara maksimal memberantasnya karena keterbatasan jangkauan. Di satu sisi, tingkat kepatuhan sukarela untuk membayar pajak kalah cepat dengan laju keinginan untuk menghindari pajak—dengan berbagai alibi.

Refleksi pengorbanan tersebut dimanifestasikan dalam wujud membayar pajak. Berapa pun pajak dibayarkan adalah bentuk rasa cinta kepada negara ini.

Dengan demikian, esensi amnesti pajak adalah bentuk pilihan yang ditawarkan pemerintah dengan konsekuensi yang melekat di dalamnya. Semua level masyarakat diberi hak yang sama untuk mengikuti program ini. Bagi yang seharusnya wajib mengikuti tetapi tidak melakukannya, sudah sepantasnya diberi timbal balik yang setimpal berupa denda tinggi. Sebaliknya, bagi yang tidak wajib dan memilih untuk tidak menggunakan haknya, tentunya diperbolehkan. Namun, dapat juga pihak yang tidak wajib tetapi memilih menggunakan haknya untuk mengikuti amnesti pajak, tidak ada satu pasal pun yang melarang. Dengan demikian, sebenarnya keadilan dalam amnesti pajak dimanifestasikan dari bentuk kontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

17 jam lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

Sederet risiko yang bakal ditanggung wajib pajak bila tidak segera memadankan NIK dan NPWP.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

19 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

19 jam lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Cara Daftar NPWP Online Lewat HP Serta Dokumen yang Perlu Disiapkan

20 jam lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Cara Daftar NPWP Online Lewat HP Serta Dokumen yang Perlu Disiapkan

Berikut ini cara daftar NPWP online lewat HP yang mudah dan praktis. Berikut beberapa dokumen yang harus Anda persiapkan.


Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

1 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

Batas akhir pemadanan NIK- NPWP tinggal menghitung hari. Begini caranya jika tidak ingin kena sanksi.


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

1 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.


Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

2 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

Heru Budi mengatakan pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah lantaran hanya untuk mereka yang rumahnya lebih dari satu.


Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

2 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati memberi penjelasan mengenai keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar


Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

Program-program yang boros anggaran berpotensi menyebabkan defisit anggaran membengkak hingga di atas 3 persen tahun depan.


Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

2 hari lalu

Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Senat Thailand mendukung RUU kesetaraan pernikahan dengan suara 130 berbanding empat.