Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Munir, HAM, dan Islamnya

image-profil

image-gnews
Iklan

Husein Ja'far Al Hadar
Pendiri Cultural Islamic Academy Jakarta

Sudah 12 tahun, tepatnya sejak 7 September 2004, Munir menjadi syahid. Bangsa ini mengenalnya sebagai pejuang hak-hak asasi manusia yang gigih. Tulisan ini hendak mengupas aspek yang diakuinya dalam wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla yang disiarkan Kantor Berita Radio 68H pada 1 Agustus 2002 sebagai dasar sekaligus energinya dalam membangun konsep dan perjuangan HAM-nya, yakni pandangan keislamannya. Dan, tampaknya memang basis keislamannya itulah yang menguatkan pandangannya mengenai HAM.

Sebagaimana ditulis Nurcholish Madjid, yang biasa disapa Cak Nur, dalam HAM dan Pluralisme Agama (1997), penegakan HAM membutuhkan komitmen tulus yang berakar pada kesadaran akan makna kehidupan yang berbasis pada agama agar komitmen dan nilai-nilainya tak dangkal dan hambar. Bahkan, Amerika Serikat sekalipun, yang dibangun sebagai negara sekular demokratis, tetaplah berlandaskan nilai etika dan moral kekristenan dalam perkara HAM, khususnya kalangan Protestan Putih Bangsa Anglo-Sakson (White Anglo-Saxon Protestant/WASP).

Keberpihakan Munir pada HAM sebenarnya tak linier. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang taat terhadap ritual beragama. Namun, belakangan, ia menilai keberislaman yang taat ritual saja tidaklah cukup. Menurut dia, sebagaimana dikutipnya dari Cak Nur, kesalehan religius harus beriringan dengan kesalehan sosial. Bagi dia, ritual-ritual itu menjadi sebuah deklarasi yang tak bermakna jika tak diterapkan di tingkat sosial-kemanusiaan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa menghadapkan wajah kepada Tuhan sehari lima kali dalam salat, jika ia membiarkan ketidakadilan atau, apalagi, menjadi aktor kezaliman.

Munir muda bahkan merupakan seorang muslim ekstrem. Itu diakuinya terjadi dalam kurun 1984-1989, saat ia masih mahasiswa. Beruntung, ekstremismenya lebih disebabkan oleh kedangkalan pemahaman keislamannya. Berbeda dengan ekstremisme yang, menurut dia, tak murni, yang timbul karena nafsu berkuasa dan agenda politis, sebagaimana kian memuncak di Timur Tengah dan telah masuk ke Indonesia.

Baca Juga:

Suara dari Papua

Karena itu, tak sulit bagi Munir untuk kemudian berhijrah menjadi muslim moderat. Bahkan, diakuinya, hijrah itu begitu sederhana, lantaran dientak oleh diskusinya dengan Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional, yang menggugahnya untuk berpikir ulang tentang misi Islam: untuk kekuasaan ataukah pengabdian kepada sesama? Malik Fadjar pula yang meminta Munir membaca ulang dan merenungkan tulisan-tulisan Cak Nur tentang Islam dan HAM, khususnya Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), yang belakangan tampak sangat mempengaruhi pandangan HAM Munir. Cak Nur memang menggarisbawahi bahwa problem utama dan mendasar soal HAM adalah kekuasaan: baik kekuasaan politik yang tiranik, kekuasaan agama yang memonopoli kebenaran, ataupun kekuasaan lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munir melampaui pandangan yang sempat berkembang pada zamannya bahwa HAM adalah konsep Barat untuk mensubversi kita, umat Islam. Munir sepakat dengan Cak Nur bahwa justru HAM adalah isu baru yang secara historis bahkan, sebagaimana diungkapkan dalam Renaissance Philosophy of Man oleh Giovani Pico della Mirandola, dimulai di Barat karena perkenalan masyarakatnya dengan Islam, khususnya orang-orang Sarasan (Arab muslim). Meskipun kemudian hal itu ditolak oleh kalangan Gereja karena dinilai bertentangan dengan Bibel, dan Pico akhirnya dihukum Gereja. Sementara di Barat para pejuang HAM cenderung sekular, yang berpuncak dalam Religion without Revelation karya Julian Huxley, Munir justru berdiri sebagai penegak HAM yang religius.

Dalam pandangan keislamannya itu, Munir juga menentang keberislaman yang cenderung menonjolkan atribut simbolik. Bagi dia, atribut-atribut itu adalah produk budaya (Arab). Keberislaman semacam itu justru membuat Islam berjarak dengan konteks (Indonesia) yang lain, dan bahkan dengan Islam dan umatnya sendiri. "Jangankan mereka yang non-muslim. Saya saja yang muslim merasa minoritas kalau berhadapan dengan orang yang berjenggot panjang dan berkening hitam," katanya dalam wawancara dengan Ulil. Malah, bagi dia, tak jarang atribut itu dijadikan legitimasi bagi mereka yang kuat atau berkuasa untuk melegalkan penindasan, pencerabutan hak, dan ketidakadilan.

Pemahaman keislaman Munir ini sebenarnya selaras dengan tesis Ali Syariati, sosiolog asal Iran, tentang Islam sebagai pembela yang tertindas (musthadafin). Munir bahkan meyakini itu sebagai misi utama Islam bagi umat manusia. Sebab, penindasan adalah fenomena yang mustahil absen dalam kehidupan dan Islam hadir dengan memberikan energi perlawanan sekaligus landasan bagi upaya itu. Karena itu, sebagaimana disampaikan Munir, memperjuangkan HAM adalah bagian dari agama atau bahkan sebenar-benarnya jihad dalam arti "perang" yang sesuai dan dibutuhkan zamannya serta zaman kita saat ini: memerangi penindasan, ketidakadilan, dan lain-lain secara konstitusional-hukum.

Munir juga menggarisbawahi bahwa keadilan harus bersifat inklusif-universal: bukan hanya untuk kaum muslim, melainkan siapa saja. Tak perlu pula harus beriringan dengan agenda islamisasi, karena yang utama adalah membuat rahmat (kesempurnaan) Islam dirasakan semesta, bukan membuat Islam dianut semesta.

Akhirnya, bagi Munir, Islam adalah keadilan. Dan, memang, bahkan dalam pandangan sebagian ulama dan mazhab Islam, keadilan diletakkan dalam ushuludin (dasar agama). Bagi dia, kemenangan sejati Islam bukanlah saat masjid sesak oleh jemaah salat, tapi saat keadilan tegak di mana Islam ada. Maka, tepat jika di tengah dan akhir lagu untuk Munir, Pulanglah, dari Iwan Fals, diselipi petikan azan: hayya 'ala al-falah (mari menuju kemenangan). Munir adalah suara keadilan dan itulah sebenar-benarnya suara azan, suara Islam.

Iklan

HAM


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

11 hari lalu

Warga Palestina mencari korban di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, saat konflik antara Israel dan Hamas di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 26 Oktober 2023. Pemboman Israel di Gaza telah menewaskan 50 sandera yang ditangkap dalam penggerebekan militan Hamas pada 7 Oktober lalu, kata surat kabar Kommersant Rusia. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

Komisioner HAM Rusia menyerukan kepada para pejabat badan internasional untuk segera mengambil tindakan guna membebaskan warga Rusia yang masih disandera Hamas.


Suara dari Papua

15 hari lalu

Suara dari Papua

Gerakan solidaritas ini menyokong upaya suku Awyu menyelamatkan tanah ulayat mereka dari ekspansi perkebunan sawit di Boven Digoel, Papua Selatan.


31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

16 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM memeriksa kembali Prabowo Subianto dalam kasus kejahatan penghilangan paksa aktivis 97-98 di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) telah berdiri sejak 31 tahun. Begini alasan pembentukannya.


INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

18 hari lalu

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

INFID mengatakan, perampasan hutan adat Papua itu merupakan tindakan pembunuhan alam dan kejahatan hak asasi manusia atau HAM.


Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

19 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Heru Budi melantik 35 anggota tim gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari sejumlah pejabat OPD di Pemprov Jakarta.


Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

25 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

Koalisi menilai RUU Penyiaran memuat pasal-pasal bermasalah yang mengancam kerja-kerja jurnalistik.


People's Water Forum 2024 di Bali Dibubarkan Patriot Garuda Nusantara, Peneliti: Pelanggaran HAM

31 hari lalu

People Water Forum. Foto : People's Water Forum
People's Water Forum 2024 di Bali Dibubarkan Patriot Garuda Nusantara, Peneliti: Pelanggaran HAM

Pembubaran paksa acara People's Water Forum 2024 oleh Patriot Garuda Nusantara dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

35 hari lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

36 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.


Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

38 hari lalu

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi kamisan yang ke-813 di seberang Istana, Gambir, Jakarta, Kamis, 25 Apri 2024. Dalam aksinya masa menuntut Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dengan dituduh terlibat GAM serta mengidentifikasi penemuan tulang manusia di reruntuhan Rumoh Geudong. TEMPO/ TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.