Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPATK di Bawah Kiagus

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemimpin baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak punya waktu untuk berleha-leha. Sejumlah pekerjaan sudah menanti untuk dibereskan Kiagus Ahmad Badaruddinkepala yang anyar.

Yang patut digegaskan Kiagus adalah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum untuk mencegah penggunaan dana gelap dalam pemilihan kepala daerah serentak di 107 wilayah pada awal tahun depan. Berdasarkan pengalaman pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak sebelumnya, transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai meningkat menjelang pencoblosan. Disinyalir dana gelap tersebut digunakan untuk membiayai logistik pemilihan hingga politik uang.

Bawaslu dan KPU tak punya gigi untuk menyelisik rekening calon kepala daerah, anggota tim sukses, hingga orang-orang yang terafiliasi pada calon. Sebab itu, agar pilkada makin berkualitas, PPATK perlu turun tangan serta berkongsi dengan Bawaslu dan KPU. Dengan perangkat yang dimilikinya, PPATK bisa menelusuri transaksi keuangan orang-orang di sekitar calon kepala daerah hingga lapis kesekian.

Koordinasi dengan lembaga lain memang perlu diintensifkan. Selain menjalin kerja sama dalam penelusuran transaksi, PPATK mesti menyamakan pandangan lembaga lain, terutama penegak hukum, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Polisi dan jaksa cenderung menunggu pidana asalnya terbukti sebelum menjeratkan pasal pencucian uang. Akibatnya, penanganan kasus tak efektif. Padahal, menurut Pasal 69 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, pengusutan kejahatan tersebut tak perlu menanti pidana asalnya terbukti lebih dulu. Hal itulah yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan pengalamannya sebagai birokrat senior di Kementerian Keuangan dan pernah mengepalai Biro Perencanaan KPK, Kiagus semestinya membuat PPATK lebih bermutu. Modus kejahatan makin canggih dan melintasi batas-batas negara. Kerja sama dengan lembaga-lembaga luar negeri perlu lebih banyak dijalin untuk memudahkan penelusuran transaksi keuangan. Bukan hanya mengejar aset koruptor atau pengemplang pajak, melainkan juga mencegah terorisme hingga peredaran narkotik.

Kiagus pun mesti mengupayakan laporan hasil analisis lembaganya menjadi bahan penyidikan dan penuntutan. Penegak hukum sering berkilah bahwa laporan transaksi mencurigakan dari PPATK masih mentah sehingga mereka enggan menindaklanjutinya. Tahun lalu, dari 280 laporan hasil analisis yang terindikasi pencucian, hanya 81 yang diproses hukum. Padahal, bukan berarti kualitas laporannya buruk. Contohnya, kasus dugaan pencucian uang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang dilaporkan PPATK ke Kejaksaan Agung. Macet di Kejaksaan, kasus berlanjut lagi setelah ditangani KPK.

Berakhirnya laporan hasil analisis di laci penegak hukum tersebut sebetulnya bisa menjadi pintu masuk untuk mengusulkan penambahan kewenangan PPATK dalam menyidik sendiri kasus pencucian uang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

1 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pamer capaian 10 tahun program reforma agraria.


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

21 menit lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

22 menit lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

32 menit lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

36 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

36 menit lalu

Wanita memegang plakat saat orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi mendukung warga Palestina di Gaza, di Frankfurt, Jerman. Kai Pfaffenbach/Reuters
Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

Menteri Pendidikan Jerman didesak mengundurkan diri karena berupaya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang mendukung unjuk rasa pro-Palestina.


Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

38 menit lalu

Iskandar Poltak Simandjuntak. kemdikbud.go.id
Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

Salah seorang tokoh pendidikan Iskandar Poltak Simandjuntak. Ia merupakan pendiri Yayasan Bopkri, ini profilnya.


Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

48 menit lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

Masa kerja satgas judi online berakhir pada 31 Desember 2024.


Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

51 menit lalu

Seorang pekerja mengumpulkan jeriken berisi air zamzam yang diambil dari sumbernya di Pudai, Mekkah,  Arab Saudi (17/10). Setiap jamaah akan membawa air tersebut kembali ke negaranya.  ANTARA/Saptono
Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

Simak proses berteknologi tinggi dari pemompaan, sterilisasi hingga pendistribusian air Zam-zam di Arab Saudi


Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

51 menit lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

Selain kedua keponakannya di Pertamina, ada ipar Jokowi yang juga punya kedudukan mentereng BNI. Apa jabatannya?