Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok dan Kota Proklamasi

image-profil

image-gnews
Iklan

JJ RIZAL, SEJARAWAN

Sambil merongos dan berleleran air mata, sebanyak 75 keluarga berusaha menghadang 300 personel Satuan Polisi Pamong Praja yang menggusur Kampung Rawajati, Jakarta Selatan. Di antara korban gusuran yang menghadang itu, termasuklah Ilyas Karim, yang pada 2011 namanya meroket lantaran mengakungaku sebagai pengibar bendera saat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Karena itu, di sela-sela perdebatan tentang tidak insaf-insafnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur paksa yang, menurut Resolusi PBB Nomor 24 Tahun 2008, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat, santer juga perdebatan apakah Ilyas Karim—meminjam istilah Bung Hatta—mitos atau realitas di sekitar proklamasi. Bagaimana memahami kedua hal itu?

Pertama, tidak ada Ilyas di halaman rumah Sukarno pada 17 Agustus 1945. Ia bukan pengerek bendera jahitan Fatmawati saat mengandung Guntur Sukarno itu ke tiang bambu yang dibuat dadakan Barisan Pelopor. Meskipun banyak tersebar mitos di sekitar peristiwa proklamasi, para sejarawan—berdasarkan berbagai sumber yang lulus kritik—telah sama sepakat bahwa Latief Hendraningrat dan Soeharsono dibantu Soehoed sebagai pengibar bendera saat proklamasi adalah sejarah yang sudah diterima kebenarannya (accepted history).

Kedua, justru Ilyas dengan kepalsuannya itu adalah sebuah peringatan ihwal perwujudan janji proklamasi yang belum kesampaian. Kadangkadang peringatan memang turun tak disangka-sangka dan dengan cara yang ganjil. Tapi, cobalah percaya. Kepalsuan Ilyas lahir dari masalah kemiskinan. Ia mewakili wajah kaum miskin kota yang sakit karena dalam periode panjang Jakarta mereka sering dianggap bukan manusia, apalagi warga negara. Ia korban pembangunan Jakarta, yang dikatakan Susan Blackburn, dalam bukunya 400 Tahun Sejarah Jakarta, diorientasikan hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan politik.

Dalam konteks itulah Ilyas menemukan jalan keluar dari derita kemiskinan di dalam sejarah Proklamasi RI yang karutmarut serta lama dibiarkan kacau oleh negara. Negara yang abai terhadap kemiskinan dan sejarah itulah yang dimanfaatkan Ilyas untuk menarik simpati betapa kenyataan hidupnya sebagai veteran pejuang jauh dari harapan janji kemerdekaan.

Demikianlah, kepalsuan Ilyas sesungguhnya kepalsuan kerja nyata mewujudkan janji proklamasi. Bahkan, pengkhianatan janji itu sangat terasa di Jakarta, kota tempat proklamasi dibacakan dan janjijanji kemerdekaan disusun. Padahal, dalam upacara pengayunan cangkul pertama Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur Nomor 56 pada 1 Januari 1961, Jakarta, kata Sukarno, seharusnya menjadi kota "jang memberi inspirasi kepada kita semua sebagai kota penunaian janji-janji proklamasi”.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sukarno percaya bahwa kota harus dibangun sebagai bagian dari "jang diamanatkan rakjat Indonesia di dalam perjoangannya jang berpuluh-puluh tahun agar supaja masjarakat adil dan makmur sebagai mana termaktub di dalam Amanat Penderitaan Rakjat terlaksana; agar supaja kami bangsa Indonesia terlepas daripada segala penindasan, penghisapan, agar kebahagiaan jadi milik kita sekalian.”

Jakarta merupakan medium pendidikan nilai kemerdekaan itu. Tidak berlebihan jika Jakarta disebut Sukarno sebagai kota juang. Sebab, memang Jakarta harus memperjuangkan wajahnya yang bersari wajah nilai proklamasi, yaitu merdeka dari ketidakadilan, ketidakberadaban, dan ketidakmanusiawian. Itulah seharusnya wajah Jakarta, yang dikatakan Sukarno sebagai wajah Indonesia, wajah orang Indonesia. Jakarta harus menjadi cerminan manusia Indonesia yang berdiri tegak, tidak menunduk, berwawasan luas, dinamis, inklusif, penuh solidaritas, tidak menindas, dan simpatik terhadap sesama manusia.

Pemerintah Jakarta harus menyadari bahwa mereka memimpin pembangunan kota untuk mengedepankan nilai-nilai tersebut di wajah kotanya. Sebagai Ibu Kota, Jakarta memimpin sambil mengaitkan dirinya dengan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia dalam menempuh kemerdekaan, yang disebut Sukarno sebagai jembatan emas yang di ujungnya pecah menjadi dua, satu jalan menuju sama rata sama rasa, satu lagi jalan sama ratap sama tangis. Jangan sampai Jakarta memimpin ke jalan tujuan yang salah.

Sebab itu, Sukarno harus tahu semua rencana pembangunan Jakarta dan memeriksanya seraya memberi "Acc Soek”. Bukan ingin mengambil alih tu gas gubernur, melainkan kesadaran bahwa presiden harus ikut bertang gung jawab atas nasib ibu ko ta negaranya. Ia harus ter libat agar ide Kota Proklamasi tetap berapi, tidak tinggal abu. Karena itu, Sukarno mentradisikan setiap ulang tahun Jakarta berpidato. "Kita bangun Djakarta dengan cara semegahme gah nya, megah bukan saja karena gedunggedungnya pencakar langit, megah di dalam segala arti sampai di dalam rumahrumah kecil dari pada marhaen di Djakarta harus ada rasa kemegahan,” demikian Sukarno mengingatkan khitah Jakarta sebagai Kota Proklamasi pada ulang tahun Jakarta ke-435 tahun 1962.

Jakarta terus membangun semegah-megahnya. Tapi, untuk siapa kemegahan itu? Apakah pembangunan Jakarta kembali ke jalan sesat pembangunanisme otoriter yang sudah disepakati untuk ditinggalkan pada 1998? Jawabannya tersimpul dalam berita Gubernur Ahok mengundang para artis ke Balai Kota untuk menjelaskan bahwa tiada penggusuran di Jakarta, melainkan relokasi, serta berita Ilyas Karim yang mengakungaku pengibar bendera saat proklamasi. Sungguh, Ilyas dan Ahok sama palsunya: satu memalsu sejarah pengibar bendera proklamasi, satunya lagi memalsu janji Kota Proklamasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

29 hari lalu

Ilustrasi rusunawa. jabarprov.go.id
Sengkarut Penggusuran Warga Stren Kali di Rusunawa Gunungsari

Baru-baru ini Warga Stren Kali yang mendiami Rusunawa Gunungsari, Surabaya, mengalami penggusuran


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 April 2024

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

12 April 2024

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

5 April 2024

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

3 April 2024

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN


Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

25 Maret 2024

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

23 Maret 2024

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

21 Maret 2024

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

21 Maret 2024

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

21 Maret 2024

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN