Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat

image-profil

image-gnews
Iklan

Didik Suharjito
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Pekan-pekan ini, para pihak yang peduli dengan hutan sedang menggelar setidaknya dua hajatan nasional yang mengusung tema hutan untuk kesejahteraan rakyat. Pertama, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyelenggarakan Semiloka Nasional Hutan Indonesia pada 1-3 September 2016 dalam rangka pra-Kongres Kehutanan Indonesia ke-VI dengan tajuk "Reposisi tata kelola hutan Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat". Kedua, Sarasehan Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) pada 6-7 September 2016 dengan tajuk "Saatnya untuk Rakyat".

Kedua tema tersebut mengingatkan kita pada tema Kongres Kehutanan Dunia ke-8 pada 1978 di Jakarta, yaitu "Forest for People". Keduanya hendak menegaskan bahwa pembangunan kehutanan harus dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang bertempat tinggal di pedesaan sekitar atau dalam hutan, daerah pinggiran tempat sebagian besar penduduk Indonesia yang tergolong miskin berada.

Hutan untuk kesejahteraan rakyat adalah mandat yang sudah dicanangkan dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967 dan disebutkan kembali pada Undang-Undang Kehutanan 1999. Program-program yang digelar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan bukanlah baru dimulai, melainkan sudah puluhan tahun lalu. Apa yang menciptakan semangat baru?

Program payung Perhutanan Sosial (PS) sepanjang periode 2015-2019 merupakan program strategis yang akan memberikan hak pengelolaan atas kawasan hutan negara seluas sekitar 12,7 juta hektare kepada masyarakat pedesaan di sekitar hutan. Angka luas lahan hutan itu masih tergolong kecil dibanding luas hutan negara. Namun, dibanding capaian pemberian hak pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada masyarakat sejak sekitar 20 tahun lalu, yang baru mencapai kurang dari 1 juta hektare, target 12,7 juta hektare dapat dianggap sebagai suatu lompatan.

Program PS direalisasi dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, serta hutan adat sebagai wujud devolusi pengelolaan hutan kepada tingkat rumah tangga dan desa. Devolusi pengelolaan hutan berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada masyarakat desa hutan.

Alokasi lahan hutan negara sebesar 12,7 juta hektare tersebut juga merupakan upaya mewujudkan keadilan distribusi penguasaan sumber daya hutan negara, yang selama ini dikuasai oleh perusahaan skala besar. Alokasi lahan itu setidaknya mengurangi ketimpangan penguasaan sumber daya hutan negara, belum lagi jika ditambah program distribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan negara seluas sekitar 4,1 juta hektare. Meski demikian, alokasi untuk perusahaan skala besar masih jauh lebih besar, sekitar 40 juta hektare.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Program PS menunjukkan komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap "pembangunan mulai dari pinggiran". Target perluasan wilayah kelola PS seluas 12,7 juta hektare merupakan suatu tugas besar yang membutuhkan spirit yang kuat, dukungan organisasi dan manajemen yang tangguh, serta dana yang besar. Namun demikian, program PS ke depan tidak dapat dicapai dengan langkah-langkah biasa atau business as usual. Berbagai hambatan di tingkat lokal sampai pusat dalam bentuk konflik penguasaan lahan, kelembagaan masyarakat yang lemah, dukungan pemerintah daerah yang lemah, proses perizinan yang panjang dan lama, dan hal-hal lainnya harus dapat diatasi. Intinya adalah menguatkan kemauan politik pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan yang sangat krusial dihadapi dalam program PS adalah ketersediaan areal. Program PS perlu diintegrasikan dalam program pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengelolaan hutan di tingkat tapak yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial telah menyiapkan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial, yang dapat menjadi acuan pencadangan areal program PS. Namun realisasinya bergantung pada kondisi di tingkat tapak/lapangan. Tugas KPH adalah: (1) mengidentifikasi penguasaan lahan hutan; (2) mengidentifikasi kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaku program PS, mengidentifikasi lahan yang akan dialokasikan, memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat, dan memfasilitasi penguatan usaha-usaha berbasis hasil hutan (kayu, bukan kayu, jasa lingkungan); (3) jika ada sengketa lahan hutan, KPH melakukan resolusi konflik dan dapat meminta bantuan LSM dan/atau perguruan tinggi.

Area yang dialokasikan untuk program PS setiap tahun perlu diintegrasikan dengan program pembangunan KPH. Setiap tahun (sepanjang periode 2015-2019) akan dibangun program PS rata-rata seluas 2,54 juta hektare dan 120 KPH. Rata-rata setiap KPH menanggung 21 ribu hektare lahan.

Integrasi pembangunan PS ke dalam pembangunan KPH dapat meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap PS. Sebab, KPH adalah unit kerja di bawah pemerintah daerah. Program PS, dengan demikian, tidak lagi hanya urusan pusat yang tidak mengakar di daerah dan tingkat tapak.

Namun KPH masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (kuantitas, kualitas, dan profesionalitas) serta infrastruktur untuk dapat menjalankan semua tugasnya dengan baik. Karena itu, beberapa organisasi kehutanan di daerah yang relevan, seperti Dinas Kehutanan, untuk sementara dapat menjalankan tugas-tugas KPH atau memutasi SDM dari unit-unit kerja yang telah ada. Penyuluh kehutanan, akademisi dari perguruan tinggi, dan pegiat LSM akan tetap sangat diperlukan perannya dalam penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan dari PS.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua

14 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua

Kedua suku ini tengah menjadi sorotan setelah viral aksi melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan di Papua.


Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

15 hari lalu

Perwakilan masyarakat adat Suku Awyu membawa contoh hasil hutan yang berupa kulit pohon sagu, dalam sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan diPTUN Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, PT. Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT. Megakarya Jaya Raya (MJR).TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

Ada sejumlah perusahaan yang diduga akan mengubah hutan Boven Digoel menjadi kebun kelapa sawit


All Eyes on Papua: Apa yang Terjadi di Hutan Boven Digoel?

15 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
All Eyes on Papua: Apa yang Terjadi di Hutan Boven Digoel?

Apa yang terjadi di Hutan Boven Digoel? Seruan "All Eyes on Papua" menjadi viral sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Papua.


Arti Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Media Sosial

16 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Arti Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Media Sosial

Tagar 'All Eyes on Papua' ramai digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Papua yang tengah berjuang untuk menolak perkebunan sawit.


Bareskrim Polri dan Polisi Thailand Sepakat Buru Bandar Narkoba Fredy Pratama, Diduga Masih Sembunyi di Hutan

28 hari lalu

Para tersangka diperlihatkan saat rilis Pengungkapan Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba jaringan Fredy Pratama di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Dalam keterangannya, Polri berhasil menangkap sebanyak 39 tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 520 kg sabu, 280, 973 butir ekstasi, uang cash 22 miliar, barang perhiasan mewah senilai 1,82 miliar, kendaraan 20 unit, tanah dan bangunan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bareskrim Polri dan Polisi Thailand Sepakat Buru Bandar Narkoba Fredy Pratama, Diduga Masih Sembunyi di Hutan

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri disebut akan terus mencari keberadaan gembong narkoba Fredy Pratama. Menjalin komunikasi dengan Kepolisian Thailand.


Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

37 hari lalu

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.


Setelah Bupati Divonis, Giliran Camat di Samosir Ditahan Gara-gara Ubah Hutan Lindung jadi Permukiman Perambah

41 hari lalu

Mantan Camat Harian Waston Simbolon menjadi tersangka dan ditahan Kejati Sumut, Rabu, 8 Mei 2024. Foto: Istimewa
Setelah Bupati Divonis, Giliran Camat di Samosir Ditahan Gara-gara Ubah Hutan Lindung jadi Permukiman Perambah

Giliran mantan Camat Harian Waston Simbolon menjadi tersangka kasus mengubah hutan menjadi permukiman bagi perambah.


Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

43 hari lalu

Bupati Solok Selatan Khairunnas keluar dari Kejati Sumbar pada Rabu 8 Mei 2024 usai melaksanakan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi penggunaan lahan negara tanpa izin.
Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.


Vietnam Buka Tur di Tengah Hutan Malam Hari, Apa Saja yang Bisa Dinikmati?

44 hari lalu

Taman Nasional Cuc Phuong Vietnam (ninhbinhtouristcenter.com)
Vietnam Buka Tur di Tengah Hutan Malam Hari, Apa Saja yang Bisa Dinikmati?

Cuc Phuong di Veitnam merupakan taman nasional tertua dan terbesar di Vietnam, banyak hal yang ditawarkan kepada wisatawan.


Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

49 hari lalu

Foto udara penyedia jasa angkutan membawa pengendara sepeda motor melewati perkebunan kelapa sawit di tepi Jalan Lintas Jambi-Suak Kandis yang terputus akibat terendam banjir luapan Sungai Kumpeh di Pulau Tigo, Muaro Jambi, Jambi, Minggu, 25 Februari 2024. Penyedia jasa mematok tarif Rp10 ribu per motor untuk penumpang umum dan Rp5 ribu per motor untuk pelajar. ANTARA/Wahdi Septiawan
Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.