Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Editorial

Oleh

image-gnews
Iklan

Kepolisian tak boleh serampangan menindaklanjuti pelaporan dugaan pidana penistaan agama yang dialamatkan kepada Basuki Tjahaja Purnama. Penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur dan pembuktian harus ditempatkan jauh di atas tekanan sekelompok masyarakat.

Hari ini ribuan orang dari sejumlah daerah akan memenuhi kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, untuk berunjuk rasa menuntut agar Ahok dipenjarakan. Massa yang tergabung dalam demo bertajuk "Aksi Bela Islam II" ini menolak permohonan maaf Ahok atas pernyataannya tentang Surat Al-Maidah ayat 51, akhir September lalu, yang dianggap menghina umat Islam.

Sebetulnya, tuduhan penghinaan itu telah dilaporkan ke Kepolisian, awal bulan lalu. Markas Besar Kepolisian RI pada Rabu lalu juga memastikan telah menuruti tuntutan agar proses hukum dijalankan. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan penyelidik Badan Reserse Kriminal akan mulai meminta keterangan Ahok dan sejumlah saksi pada Senin pekan depan.

Cuma, beragam spekulasi kadung bergulir mengiringi rencana unjuk rasa hari ini. Rumor adanya skenario ricuh membuat Ibu Kota mencekam. Kabar demonstrasi akan disusupi aksi dari kelompok radikal meningkatkan ancaman. Celakanya, drama yang dilakoni para elite politik dalam menyikapi berbagai kekhawatiran itu justru memanaskan suasana. Itu sebabnya, sulit untuk tidak juga khawatir bahwa proses hukum terhadap Ahok di Kepolisian hanya untuk meredam tekanan demonstran. Penyelidik memang punya amunisi: Pasal 156-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu memberikan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara kepada setiap orang yang sengaja mengeluarkan perasaan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi, perlu diingat, pasal tersebut tercantum dalam KUHP lewat Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Undang-undang yang diteken Presiden Sukarno ini mengamanatkan pidana penghinaan agama bisa dikenakan jika pelaku mengulang perbuatannya dan melanggar peringatan pemerintah yang dituangkan lebih dulu dalam bentuk surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Belum lagi urusan pembuktian. Pasal penodaan agama telah lama dicap sebagai pasal karet. Alih-alih menjaga kerukunan hidup beragama, pasal ini rentan dimanfaatkan untuk menekan kelompok minoritas karena sifatnya yang berpotensi multitafsir. Tentu saja penegak hukum tak dapat mengabaikan adanya laporan dari masyarakat yang menuding Ahok telah menistakan agama. Tapi Kepolisian juga harus memastikan seluruh proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang sedang berkampanye itu sesuai dengan koridor.

Sebaliknya, para demonstran juga harus sadar, mereka telah menggunakan hak menyampaikan pendapat. Kini giliran mereka berkewajiban menghormati hukum dan menghentikan anjuran kebencian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kota Padang Gelar Kelurahan Tangguh Bencana

4 menit lalu

Penjabat Wali Kota Padang Andree Harmadi Algamar saat meresmikan Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana, di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (20/6/2024).
Kota Padang Gelar Kelurahan Tangguh Bencana

Potensi bencana alam di Kota Padang diantaranya banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, gempa bumi, tsunami.


Sederet Kontroversi Justin Timberlake, Terbaru Dicokok Polisi Akibat Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

6 menit lalu

Justin Timberlake ditampilkan dalam foto resmi polisi setelah dia ditangkap karena mengemudi sambil mabuk, dalam gambar yang dirilis pada 18 Juni 2024. Justin dilaporkan gagal mematuhi rambu berhenti dan dua kali keluar dari jalurnya di kawasan kelas atas Hamptons Seaside di New York, kata pihak berwenang pada hari Selasa. SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT/Handout via REUTERS
Sederet Kontroversi Justin Timberlake, Terbaru Dicokok Polisi Akibat Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

Justin Timberlake tabiatnya kerap mengundang kontroversi. Terakhir, ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk.


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

9 menit lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

9 menit lalu

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Harno Trimadi menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Nama Wahyu Purwanto, kerabat Jokowi itu muncul di salinan putusan tersangka korupsi DJKA, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Netflix dan Kimo Stamboel Bikin Film Zombie Indonesia, Angkat Unsur Budaya Lokal

11 menit lalu

Sutradara Kimo Stamboel menggarap film Netflix original zombie pertama dari Indonesia, Abadi Nan Jaya (judul sementara). Dok Netflix
Netflix dan Kimo Stamboel Bikin Film Zombie Indonesia, Angkat Unsur Budaya Lokal

Netflix menggandeng sutradara Kimo Stamboel dalam memproduksi film zombie, Abadi Nan Jaya (judul sementara).


Imigrasi Upayakan Pemulihan Layanan Secepatnya Pascagangguan Pusat Data Nasional

11 menit lalu

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim (kiri) membantu calon penumpang pesawat untuk menggunakan pintu otomatis (autogate) pemeriksaan imigrasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 3 Januari 2024. Direktorat Jenderal Imigrasi Bandara Soekarno Hatta meresmikan 68 autogate baru di Terminal 3, dan 10 autogate baru di Terminal 2 untuk mempermudah dan memperketat layanan pemeriksaan imigrasi bagi penumpang. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddi
Imigrasi Upayakan Pemulihan Layanan Secepatnya Pascagangguan Pusat Data Nasional

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan Imigrasi berupaya memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem PDN.


Fakta Keunggulan Medium Sedan Laris New Corolla Altis, Terdepan Urusan Kualitas Berkendara dan Memiliki Opsi Mesin Hybrid

13 menit lalu

All New Toyota Corolla Altis
Fakta Keunggulan Medium Sedan Laris New Corolla Altis, Terdepan Urusan Kualitas Berkendara dan Memiliki Opsi Mesin Hybrid

Corolla-ness, Toyota mengembangkannya sebagai mobil yang berkualitas tinggi, tangguh, dan prestisius.


Badan Geologi: Gunung Ibu Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter, Statusnya Masih Awas

13 menit lalu

Gunung Ibu mengeluarkan abu vulkanik terlihat dari Desa Gam Ici Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin 13 Mei 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekam aktivitas erupsi yang menghasilkan kolom abu setinggi lima kilometer dari puncak Gunung Ibu pada Rabu (13/5) pukul 09:12 WIT dengan intensitas tebal condong ke arah barat dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 5 menit 6 detik.  ANTARA FOTO/Andri Saputra
Badan Geologi: Gunung Ibu Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter, Statusnya Masih Awas

Badan Geologi mencatat erupsi Gunung Ibu memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter sekitar pukul 20.10 WIT.


Masinton Pasaribu Menilai Ketua MPR RI Berwenang Memberikan Perspektif Kebangsaan Kepada Publik

22 menit lalu

Anggota komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu
Masinton Pasaribu Menilai Ketua MPR RI Berwenang Memberikan Perspektif Kebangsaan Kepada Publik

Lembaga MPR RI terdiri dari unsur anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Maka elemen-elemen tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pimpinan maupun anggota MPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mewakili lembaga MPR RI.


Begini Sikap Irman Gusman Saat Ditanya Statusnya Menjelang Pendaftaran di KPU Sumatera Barat

25 menit lalu

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
Begini Sikap Irman Gusman Saat Ditanya Statusnya Menjelang Pendaftaran di KPU Sumatera Barat

Mantan terpidana koruptor Irman Gusman akan antarkan berkas administratif ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada Jumat 21 Juni 2024.