Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Melancong Lagi

Oleh

image-gnews
Iklan

Konsistensi "wakil rakyat" melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dipertanyakan setelah Ketua DPR Ade Komaruddin memberi lampu hijau bagi kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Maroko dan Spanyol. Sama seperti sebelumnya, "kunjungan kerja" ini hampir selalu memicu kontroversi. Dewan tak bisa menunjukkan urgensi dan manfaat kunjungan yang menggunakan uang rakyat itu.

Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri disepakati pimpinan DPR dan semua pimpinan fraksi pada 18 Januari lalu. Kunjungan kerja ke luar negeri tak boleh dilakukan oleh panitia khusus DPR. Waktu itu juga disepakati pengurangan masa reses dari sebulan menjadi maksimal dua pekan. Selain menghemat anggaran, kebijakan ini bertujuan menggenjot produk legislasi DPR yang rendah.

Kunjungan kerja, termasuk ke luar negeri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Regulasi itu memang tak mengatur detail. Bisa dimengerti jika Ade Komaruddin membela diri dengan mengatakan kunjungan ke Maroko dan Spanyol, yang memakai anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "tidak melanggar undang-undang dan tidak menggunakan anggaran DPR." Ia juga yakin moratorium itu masih "konsisten dijalankan" dan sudah menghemat anggaran Rp 139 miliar per tahun. Pertanyaannya, apa bedanya kunjungan itu memakai anggaran DPR dan bukan DPR? Bukankah sama-sama uang negara?

Kunjungan kerja DPR ke luar negeri juga kerap dipertanyakan urgensinya. Di tengah era Internet ini, banyak hal bisa dicari di dunia maya, meski belum tentu semuanya tersedia. Soalnya adalah apakah memang bahan-bahan yang dibutuhkan Dewan untuk studi banding itu tak tersedia di Internet sehingga kunjungan kerja menjadi satu-satunya pilihan? Jangan sampai ketidakmampuan mengeksplorasi kekayaan informasi dari Internet menjadi pembenar untuk melancong ke luar negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Prasyarat perlu-tidaknya kunjungan kerja ke luar negeri itu sebetulnya diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Pasal 145 peraturan itu mensyaratkan bahwa batu uji dari penting-tidaknya kunjungan kerja ke luar negeri adalah urgensi, manfaat, dan kaitannya dengan penyusunan undang-undang.

Manfaat kunjungan ke luar negeri itu diragukan karena publik tak melihat hasilnya. Pada 2011, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menghitung ada 143 kali kunjungan DPR ke luar negeri. Tapi hanya tiga laporan yang dipublikasikan, yaitu dari Komisi III. Bahkan bahan hasil studi banding anggota Dewan ke Swedia hanya tersedia satu lembar, dan tidak lebih dari sekadar deskripsi singkat kegiatan dan jadwal.

Praktek semacam inilah yang membuat kunjungan kerja DPR ke luar negeri akan selalu dicurigai sebagai siasat melancong dengan menggunakan uang negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

10 menit lalu

Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah menikah pada Ahad, 23 Juni 2024. Foto: Instagram Bebi Tsabina
Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

Beby Tsabina resmi menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY dan Ahmad Muzani dipercaya sebagai saksi nikahnya.


Bocah Tewas Diduga Disiksa Polisi, Polresta Padang Sebut Bila Ada Pelanggaran Akan Diproses

12 menit lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
Bocah Tewas Diduga Disiksa Polisi, Polresta Padang Sebut Bila Ada Pelanggaran Akan Diproses

Jika ditemukan pelanggaran oleh anggota polisi Padang yang mengakibatkan tewasnya Afif Maulana diproses oleh Bidpropam Polda Sumbar.


Tren Minyak Jarak untuk Turunkan Berat Badan, Pakar Ingatkan Bahayanya

19 menit lalu

Ilustrasi minyak jarak (castor oil). Shutterstock
Tren Minyak Jarak untuk Turunkan Berat Badan, Pakar Ingatkan Bahayanya

Pakar menyebut risiko diare akibat minyak jarak. Meski bisa menurunkan berat badan, banyak zat penting dari tubuh yang terbuang.


Dapat Jaminan Pasokan Gas, Pupuk Kujang Bersiap Bangun Pabrik Baru

24 menit lalu

TEMPO/Subekti
Dapat Jaminan Pasokan Gas, Pupuk Kujang Bersiap Bangun Pabrik Baru

Pupuk Kujang berencana membangun pabrik baru Kujang-1C sebagai pengganti pabrik Kujang-1A yang sudah tua dan relatif tidak efisien.


Jemaah Haji Debarkasi Solo Mulai Pulang ke Tanah Air, Nana Sudjana: Jadilah Teladan

28 menit lalu

Jemaah haji kloter pertama Debarkasi Solo tiba di Bandara Adi Soemarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Ahad dini hari, 23 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jemaah Haji Debarkasi Solo Mulai Pulang ke Tanah Air, Nana Sudjana: Jadilah Teladan

Jemaah haji kloter 1 Debarkasi Solo berjumlah 360 orang, satu masih di Arab Saudi untuk menjalani perawatan rumah sakit.


Abdul Halim Iskandar Respons soal Jatah Menteri Prabowo dan Rencana Program Makan Bergizi Gratis

29 menit lalu

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Tempo/Pribadi Wicaksono
Abdul Halim Iskandar Respons soal Jatah Menteri Prabowo dan Rencana Program Makan Bergizi Gratis

Abdul Halim Iskandar merespon soal wacana soal jatah menteri kabinet presiden-wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran ke depan.


Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik Soroti 3 Hal Ini

38 menit lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik Soroti 3 Hal Ini

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tidak pernah ambil pusing dan terpengaruh dengan hasil survei yang dikeluarkan lembaga-lembaga terkait.


Harga MinyaKita Bakal Naik, YLKI Nilai Pemerintah Seperti Berbisnis dengan Masyarakat

47 menit lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Harga MinyaKita Bakal Naik, YLKI Nilai Pemerintah Seperti Berbisnis dengan Masyarakat

Rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menaikkan harga MinyaKita menuai kritik. Seolah negara sedang berbisnis dengan rakyat.


Rebut Tiket Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabillah Ogah Berpuas Diri

47 menit lalu

Dari kiri ke kanan: Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), atlet panjat tebing putra Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing putri Rajiah Sallsabillah, Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi Rocky Gerung usai pertandingan kualifikasi seri kedua Olimpiade Paris 2024 di Budapest, Hungaria, Sabtu, 22 Juni 2024. Dok. FPTI
Rebut Tiket Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabillah Ogah Berpuas Diri

Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabillah akan berusaha tampil lebih baik di Olimpiade Paris 2024.


Aaliyah Massaid Terima Lamaran Thariq Halilintar, Ditemani Foto Mendiang Adjie Massaid

48 menit lalu

Aaliyah Massaid didampingi Reza Artamevia dan foto mendiang Adjie Massaid dalam acara lamaran dengan Thariq Halilintar, Ahad, 23 Juni 2024. Foto: YouTube Thariq Halilintar
Aaliyah Massaid Terima Lamaran Thariq Halilintar, Ditemani Foto Mendiang Adjie Massaid

Thariq Halilintar melamar Aaliyah Massaid dihadapan keluarga besar mereka pada 23 Juni 2024. Foto mendiang Adjie Massaid terlihat mendampingi.