Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mediasi Sengketa Investasi

image-profil

image-gnews
Iklan

Muhammad Iqbal Hasan,
Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan

Indonesia saat ini sedang menghadapi beberapa gugatan investor asing, yaitu Churchill and Planet Mining dan IMFA (India Metals and Ferro Alloys Limited). Gugatan yang didaftarkan di Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (ICSID) tersebut bernilai masing-masing US$ 1,3 miliar (sekitar Rp 16,9 triliun) dan US$ 581 juta (Rp 7,5 triliun). Nilai gugatan sebesar itu sudah biasa dalam gugatan investor terhadap pemerintah pada forum arbitrase internasional.

Investor asing lazimnya memang memilih forum arbitrase internasional untuk menggugat negara. Pengadilan nasional negara tuan rumah bukan tempat favorit bagi mereka karena masih adanya faktor keraguan terhadap imparsialitas pengadilan dan kompetensi hakim dalam mengadili perkara.

Adapun forum arbitrase internasional, yang sering dianggap sebagai solusi, juga bukan tanpa masalah. Profesi arbiter tidak terlepas dari konflik kepentingan. Selain itu, proses arbitrase yang katanya lebih cepat daripada pengadilan tidak selalu tepat. Kita ingat dulu kasus Amco yang memakan waktu kurang-lebih 12 tahun ketika ICSID sampai harus mengeluarkan putusan hingga tiga kali.

Yang paling harus dipertimbangkan pada arbitrase internasional adalah faktor biaya. Survei Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa biaya beracara di arbitrase internasional untuk satu kasus rata-rata mencapai Rp 100 miliar dan bisa Rp 389 miliar pada beberapa kasus (OECD, 2012). Itu baru biaya beracara. Belum biaya ganti rugi yang harus dikeluarkan kalau negara diputuskan bersalah.

Sebenarnya, hampir semua perjanjian investasi internasional sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang. Ini dimulai dengan penyelesaian melalui musyawarah. Jika gagal, dilanjutkan dengan penyelesaian melalui negosiasi, konsiliasi atau mediasi, dan, jika masih gagal, baru diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam praktek yang sering terjadi, penyelesaian melalui mediasi dijalani dengan cara yang tidak seharusnya atau bahkan dilewatkan sama sekali karena dianggap hanya membuang waktu. Cara mediasi yang tidak benar tentu hampir pasti akan melahirkan kegagalan. Kegagalan terjadi karena tidak pahamnya para pihak mengenai teknis dan prosedur serta manfaat mediasi. Sedihnya lagi, mediatornya pun sama tidak pahamnya dengan para pihak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, kesalahpahaman sering terjadi ketika hasil perdamaian melalui mediasi dianggap kurang memiliki kekuatan hukum. Padahal, kesepakatan perdamaian mediasi dapat dikuatkan di pengadilan, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial.

Mediasi memiliki disiplin ilmu dan pendekatan tersendiri yang unik. Mediasi menghendaki mediator untuk memiliki keahlian khusus dan mindset yang berbeda dengan penegak hukum. Tidak mengherankan jika mediator yang belum paham tata cara mediasi yang benar akan bertindak seperti penegak hukum, yang kemudian membuat para pihak merasa membuang-buang waktu dan memutuskan segera ke pengadilan atau arbitrase.

Keahlian dalam mencari dan mendeteksi kesepahaman antara para pihak, merumuskan masalah yang dapat disepakati para pihak, memandu jalannya negosiasi, hingga seni dalam menghadapi kebuntuan negosiasi merupakan keahlian khusus yang dimiliki mediator. Keahlian ini didapat melalui pendidikan khusus sertifikasi mediator. Tentu, selain pendidikan khusus, kualitas mediator bergantung pada jam terbangnya.

Dalam sengketa investasi internasional, sebenarnya tidak ada negara atau investor yang sampai ingin beracara di pengadilan, apalagi arbitrase internasional. Alasan utamanya adalah faktor biaya tinggi, lamanya waktu penyelesaian, dan pada akhirnya nasib mereka ditentukan sang pengadil. Namun, sekali lagi, karena belum tersosialisasinya mekanisme mediasi dengan baik, para pihak sering menjadi terburu-buru untuk langsung menuju penyelesaian pada pengadilan atau arbitrase.

Jika mediasi dijalankan dengan benar, hal itu akan menguntungkan semua pihak. Negara akan menghemat anggaran dan tenaga, beban perkara di pengadilan akan berkurang, dan investor dapat kembali berfokus menjalankan bisnisnya.

Untuk itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi harus mulai disosialisasi  dengan cara yang benar. Adapun penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase tetap disediakan sebagai jaminan kepastian hukum bagi investor asing, tapi sedemikian rupa diupayakan menjadi solusi terakhir setelah mediasi gagal menemukan kesepakatan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

15 jam lalu

Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

JIF 2024 menawarkan 35 proyek infrastruktur dengan nilai total Rp325 triliun dari 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta yang terbuka bagi kolaborasi investasi sektor swasta maupun pemerintah dari dalam maupun luar negeri.


Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

17 jam lalu

Personel Trio Libels, Edwin Manansang memulai karir seabgai PNS di Kementerian Keuangan sejak 1987. Kini, Edwin menjadi PNS di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Twitter
Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, mengoptimalkan industri.


Bank Jateng Resmi Menjadi Bank Kustodian, Apakah Itu?

1 hari lalu

iwapi-pusat.org
Bank Jateng Resmi Menjadi Bank Kustodian, Apakah Itu?

Kini, Bank Jateng resmi menjadi bank kustodian yang diklaim permudah investasi nasabah. Apa itu bank kustodian?


Rencana Akuisisi, Bulog Mulai Komunikasi dengan KBRI dan Pelaku Usaha Beras di Kamboja

1 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Rencana Akuisisi, Bulog Mulai Komunikasi dengan KBRI dan Pelaku Usaha Beras di Kamboja

Bulog menyatakan telah menjalin komunikasi dengan KBRI Phnom Penh dan pelaku usaha di Kamboja.


SKK Migas: Target Investasi Migas Tahun Ini Sebesar USD15 Miliar

1 hari lalu

SKK Migas: Target Investasi Migas Tahun Ini Sebesar USD15 Miliar

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) mencanangkan target produksi migas tahun 2030 mencapai 12 miliar BSCFD.


Luhut Targetkan Pembangunan Kawasan Industri Senilai USD 132 Miliar di Kaltara Rampung dalam 4 Tahun

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis (13/6). ANTARA/HO-Kemenko Marves
Luhut Targetkan Pembangunan Kawasan Industri Senilai USD 132 Miliar di Kaltara Rampung dalam 4 Tahun

Menteri Luhut menargetkan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara atau Kaltara bisa rampung dalam empat tahun.


PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

3 hari lalu

Ada banyak tempat wisata di sekitar Canggu yang bisa Anda eksplor saat berlibur ke Bali. Mulai dari desa adat hingga pantai. Foto: Canva
PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

PHRI Bali berharap pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap investor asing yang masuk ke Bali. Memastikan investasi masuk itu legal dan berizin


PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

3 hari lalu

Sejumlah wisatawan mancanegara mengikuti Tradisi Perang Air pada Festival Air Suwat (FAS) ke-9 di Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin, 1 Januari 2024. Kegiatan tersebut merupakan tradisi tahunan yang digelar setiap tanggal 1 Januari untuk membersihkan diri dan memperkuat persaudaraan antar warga sekaligus sebagai atraksi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Badung menilai perputaran ekonomi menjelang libur Idul Adha di Bali meningkat.


BCA Raih Predikat Bank Terbaik di Indonesia Versi Forbes

3 hari lalu

BCA. Foto : BCA
BCA Raih Predikat Bank Terbaik di Indonesia Versi Forbes

BCA meraih predikat sebagai Bank Terbaik di Indonesia atau World Best Bank dari Forbes. Ada lima aspek yang menjadi penilaian utama.


Jokowi Bahas Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kayu dengan Ketum Sekabel Indonesia: Investor Sudah Siap Masuk

4 hari lalu

Presiden Jokowi menyapa masyarakat usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2024, di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Bahas Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kayu dengan Ketum Sekabel Indonesia: Investor Sudah Siap Masuk

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Sekabel (Sedulur Kayu Mebel dan Pengusaha) Indonesia, Setyo Wisnu Broto di sela-sela kunjungannya ke Mal The Park Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Ahad, 16 Juni 2024.