Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Editorial

Oleh

image-gnews
Iklan

POLISI akhirnya menetapkan NS, pemimpin aksi yang mengganggu kampanye kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sebagai tersangka atas laporan Badan Pengawas Pemilu Jakarta. Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya ini sangat tepat.

Masyarakat perlu mengerti bahwa kampanye penting bukan hanya bagi kandidat, melainkan juga buat pemilih. Melalui kampanyelah warga mendapatkan informasi mengenai para kandidat yang akan bertarung. Dengan demikian, menghalangi kampanye sama saja dengan merampas hak pemilih mendapatkan bahan untuk menilai dan menimbang pilihan mereka.

Tindakan menghalangi kampanye juga tergolong sebagai perlawanan terhadap negara. Hal ini tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pasal 187 ayat 4 undang-undang tersebut menyiratkan setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye adalah pelaku pidana.

Meski ancaman hukumannya ringan penjara hingga 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 600 ribu pasal ini menegaskan soal perlindungan negara terhadap hak calon ataupun masyarakat pemilih atas kampanye. Salah kalau menganggap gangguan kampanye semata merupakan urusan kelompok demonstran dengan para kandidat yang tidak mereka sukai.

Dalam konteks kampanye pilkada DKI Jakarta, sebenarnya bukan cuma Djarot yang dihalang-halangi. Pasangan Djarot, kandidat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, malah dikejar-kejar sekelompok orang ketika berkampanye di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ahok terpaksa meninggalkan lokasi menggunakan angkutan kota. Seharusnya, para pengganggu kampanye di Kebon Jeruk itu juga ditangkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memang tidak mudah memproses hukum setiap pengacau kampanye. Badan Pengawas Pemilu cuma punya waktu lima hari buat mempersiapkan laporan ke polisi. Dan polisi hanya diberi waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara, sebelum diajukan kepada jaksa.

Tapi, seperti dalam aksi-aksi lain, seharusnya polisi bisa mengidentifikasi para pelaku kerusuhan. Apalagi aparat dan petugas Panitia Pengawas Pemilu biasanya hadir dalam kampanye resmi peserta pilkada. Lebih baik lagi kalau masyarakat yang merasa dirugikan oleh pengacau kampanye itu melapor ke Panitia dengan membawa bukti berupa foto atau video.

Tentu saja, yang paling ideal adalah memastikan tak ada lagi kampanye yang dihalang-halangi. Dan seyogianya ini bukan tanggung jawab aparat keamanan dan lembaga penyelenggara pemilu semata, melainkan juga tanggung jawab partai politik dan masyarakat. Ingat, kita memilih pemimpin hanya sekali untuk lima tahun. Jangan biarkan pengacau mengganggu hak kita untuk mempertimbangkan pilihan secara baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahsan / Hendra dan Ana / Tiwi Menang, Indonesia Punya 3 Wakil di Semifinal Australian Open 2024

39 detik lalu

Ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan. Kredit: Tim Media PBSI
Ahsan / Hendra dan Ana / Tiwi Menang, Indonesia Punya 3 Wakil di Semifinal Australian Open 2024

Dari lima wakil Indonesia yang bertanding di perempat final Australian Open 2024 hari ini, Jumat, 15 Juni, tiga di antaranya lolos babak berikutnya.


Cara Menghidupkan Mobil dengan Tombol Start Stop yang Mudah

3 menit lalu

Berikut cara menghidupkan mobil dengan tombol start stop engine yang mudah. Pastikan posisi rem dan kopling sudah sesuai. Foto: Canva
Cara Menghidupkan Mobil dengan Tombol Start Stop yang Mudah

Berikut cara menghidupkan mobil dengan tombol start stop engine yang mudah. Pastikan posisi rem dan kopling sudah sesuai.


Nasabah PNM Ciptakan Inovasi Olahan Bunga Mawar

7 menit lalu

 Nasabah PNM Asih Widiyani
Nasabah PNM Ciptakan Inovasi Olahan Bunga Mawar

Salah satu nasabah PNM asal Kediri, Asih Widiyani, sukses melakukan inovasi produk olahan bunga mawar seperti olahan stik mawar, sirup mawar sampai kripik mawar.


Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

10 menit lalu

Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan banyak kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Dampaknya besar.


Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Kementerian PUPR dan TNI Pasang 20 Ribu Pompa

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Kementerian PUPR dan TNI Pasang 20 Ribu Pompa

Pemerintah memprioritaskan pemasangan pompa pada wilayah yang menjadi tempat produksi beras dan rawan mengalami kekeringan.


IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

16 menit lalu

Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah evaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sepi investor.


Pasien dengan Pneumonia Banyak Dirawat di Klinik Haji Makkah, Ini Penyebabnya

17 menit lalu

Ilustrasi pneumonia. shutterstock.com
Pasien dengan Pneumonia Banyak Dirawat di Klinik Haji Makkah, Ini Penyebabnya

Penyakit pneumonia tetap menempati urutan pertama sebagai penyakit yang paling banyak dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah


Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

18 menit lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

Pemerintah, DPR dan DPD menyepakati naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.


Perpes Judi Online Ditargetkan Rampung Pekan Ini, Satgas Bakal Gandeng Interpol dan Kemlu

19 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Perpes Judi Online Ditargetkan Rampung Pekan Ini, Satgas Bakal Gandeng Interpol dan Kemlu

Satgas Judi Online akan bekerja sama dengan interpol dan Kemlu untuk menjembatani server luar sehingga tidak bisa masuk ke Indonesia


Para Pemegang Rekor Pemain Termuda di Piala Eropa

21 menit lalu

Lamine Yamal. REUTERS/Jon Nazca
Para Pemegang Rekor Pemain Termuda di Piala Eropa

Piala Eropa 2024 yang dimulai Jumat ini, 14 Juni, akan menjadi kesempatan para pemain muda muda membuktikan diri.