Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi Tak Ubah Substansi

Oleh

image-gnews
Iklan

Mengubah tapi tak berubah. Inilah hasil revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berlaku mulai 28 November. Revisi yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ini sama sekali tidak menghilangkan substansi masalah atas undang-undang itu. Pasal berisi ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama tetap bercokol.

Semestinya pemerintah dan DPR mencabut saja Pasal 27 ayat 3, yang biasa disebut pasal karet, dalam undang-undang itu. Dijuluki pasal karet karena multi-interpretatif, mudah disalahgunakan, serta bisa mengancam kebebasan berekspresi. Lagi pula, aturan mengenai pencemaran nama sudah diatur dengan jelas dan lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Revisi pasal itu pun sebenarnya cuma memoles masa pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun dan/atau denda paling banyak semula Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Artinya, revisi ini tetap meneguhkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Padahal para "korban" UU ITE bukan orang yang tepat dipersalahkan secara kriminal.

Sedikit melegakan dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Polisi tak bisa langsung menahan seseorang yang terjerat. Selama ini banyak tersangka pencemaran nama ditahan sejak proses penyidikan. Sudah lebih dari seratus orang menjadi "korban" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu.

Yang paling menyita perhatian adalah kasus Prita Mulyasari. Ia ditahan Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten, gara-gara mengirim e-mail keluhan atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional. Akhirnya pada September 2012, Mahkamah Agung memutuskan Prita tak bersalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam revisi UU ITE juga ada penambahan ketentuan mengenai hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Aturan pada Pasal 26 ini menyebutkan penggunaan data pribadi secara elektronik. Tersangka atau terdakwa yang tak terbukti bersalah di pengadilan bisa meminta penghapusan semua informasi negatif tentang dirinya.

Pemenuhan hak itu merupakan perlindungan atas hak privasi warga negara. Asumsi dasarnya, setiap individu berhak menentukan informasi pribadi apa saja yang bisa diketahui orang lain dan apa yang tidak. Orang juga berhak untuk terlepas dari stigma buruk masa lalu, terutama bila stigma itu belakangan terbukti keliru.

Sayangnya, revisi UU ITE terlihat serba tanggung dan kurang terinci. Dua ayat tentang hak untuk dilupakan pada Pasal 26 sangat umum. Penyusun undang-undang terkesan masih menerapkan kebiasaan melimpahkan hal-hal penting ke aturan pelaksanaan, dalam hal ini pemerintah.

Karena itu, pemerintah harus segera menyusun aturan pelaksanaan yang jelas dan terinci. Agar tak melenceng dalam membuat aturan pelaksanaan, tak salah jika pemerintah mengadopsi praktek negara lain yang lebih dulu menerapkan hak untuk dilupakan. Tanpa aturan main yang mudah diterapkan, hak individu untuk dilupakan bisa bertabrakan dengan hak publik untuk tahu dan hak publik atas informasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

11 menit lalu

Ilustrasi wanita batuk. Freepik.com/Jcomp
Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

Dokter membagi tips pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) untuk membersihkan paru-paru secara mandiri.


Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

1 jam lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

Timnas Jerman berhasil meraih kemenangan penting atas Hungaria pada pertandingan kedua di Grup A Euro 2024.


Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

2 jam lalu

Ilustrasi Ring jantung. Vidio/Abott
Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

Pakar mengatakan pemasangan ring jantung masih menjadi solusi efektif mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Kapan diperlukan pasien penyakit jantung?


Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

2 jam lalu

Implementasi IOT Bima Sakti Alterra/Bima Sakti Alterra
Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

Teknologi anak bangsa mencoba integrasikan berbagai aspek pengelolaan air bersih, mulai dari infrastruktur, manajemen risiko, hingga analisis data.


Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

4 jam lalu

Pemain Albania Klaus Gjasula melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Kroasia dalam pertandingan Grup B Euro 2024 di Hamburg Volksparkstadion, Hamburg, 19 Juni 2024. Gol  Klaus Gjasula di menit-menit akhir membuat Albania menahan imbang Kroasia 2-2. REUTERS/Lisi Niesner
Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

Kroasia gagal mengalahkan Albania setelah gol Klaus Gjasula memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2 dalam laga kedua Grup B Euro 2024.


Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

4 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

Pakar politik menilai posisi PKS di Pilgub Jakarta 2024 strategis.


Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

4 jam lalu

Petugas Polres Jakarta Timur melihat kondisi mobil milik bos rental, Burhanis, yang disita di Mapolres Metro Jaktim, Rabu, 19 Juni 2024. Burhanis tewas dikeroyok di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati usai diteriaki maling. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

Polres Jakarta Timur membawa satu unit Honda Mobilio putih milik Burhanis, bos rental mobil yang tewas dikeroyok di Sukolilo, Pati


Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

4 jam lalu

Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 yang hilang, terlihat dalam acara peringatan 10 tahun hilangnya pesawat tersebut, di Subang Jaya, Malaysia, 3 Maret 2024. Keluarga penumpang dari Malaysia dan Cina berkumpul untuk mengenang pesawat rute Kuala Lumpur-Beijing yang hilang pada 8 Maret 2014 silam. REUTERS/Hasnoor Hussain
Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

Peneliti dari Cardiff, dengan teknologi hidrofon, punya harapan bisa memecahkan misteri hilangnya pesawat MH370.


Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

5 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

PPATK mencatat ada 5 ribu rekening yang terlibat dalam dalam aktivitas judi online


KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

5 jam lalu

Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI pada Ahad malam, 12 Mei 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Dharma Pongrekun mengaku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ikut Pilkada Jakarta lewat sengketa yang diajukannya ke Bawaslu.