Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kembalikan DPR sebagai Lembaga Perwakilan

Oleh

image-gnews
Iklan

Usul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014-dikenal dengan nama UU MD3-patut didukung. Beleid tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan produk perseteruan antara kubu partai pendukung Prabowo Subianto dan Joko Widodo seusai pemilihan presiden 2014.

Ketika itu, DPR merevisi undang-undang ini untuk menyingkirkan PDIP. Sebelum direvisi, partai pemenang pemilihan legislatif otomatis menjadi ketua DPR. Semangat dasarnya adalah keterwakilan pemilih di parlemen.

Argumen keterwakilan ini masuk akal. Pemilihan umum adalah alat demokrasi sebagai satu cara menampung suara rakyat melalui partai-partai. Suara rakyat itu tecermin dalam komposisi pimpinan DPR. Rakyat memilih partai dengan harapan suara mereka terwakili di parlemen. Jika prinsip ini dihilangkan, DPR bukan lagi lembaga perwakilan rakyat, melainkan lembaga perwakilan elite partai.

Dalam demokrasi, potensi kesewenang-wenangan partai tidak boleh diakomodasi dalam aturan yang hanya menguntungkan mereka. Undang-Undang MD3 telah melegitimasi kepentingan partai politik dalam konstitusi yang melampaui asas demokrasi. Karena itu, fraksi-fraksi lain di DPR perlu mendukung revisi ini untuk mengembalikan DPR ke dalam fungsinya yang benar.

Revisi ini harus mengembalikan ayat-ayat yang mengubah prinsip keterwakilan itu. Ada beberapa pasal yang dulu diubah untuk mengakomodasi kepentingan jangka pendek, dan itu harus direvisi kembali. Selain masalah pemimpin, DPR mengubah kuorum dari tiga perempat menjadi dua pertiga. Perubahan ini rawan disalahgunakan menjadi pemuas nafsu sebagian kecil politikus untuk merongrong pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika hanya sedikit politikus bisa memakai hak ini untuk menggoyang pemerintahan, politik senantiasa tak stabil. Gonjang-ganjing antara legislatif dan eksekutif akan gampang meletup. Hak untuk menyatakan pendapat akan kokoh jika diajukan oleh lebih banyak anggota DPR, sehingga tak dipakai oleh politikus dengan jumlah minoritas untuk memaksakan keputusan menjadi buntu.

Juga kekebalan anggota DPR dari pemeriksaan aparatur hukum. Dalam undang-undang sekarang, mereka diberi tameng oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Penyidik yang akan memeriksa seorang anggota DPR karena diduga korupsi, misalnya, tak akan bisa melakukannya jika belum ada izin mahkamah itu. Mahkamah berisi politikus yang bisa menahan surat izin untuk melindungi koleganya dari jerat hukum.

Menurut indeks persepsi korupsi yang dibuat Transparency International Indonesia tahun ini, parlemen dan kepolisian menempati peringkat pertama lembaga terkorup. Jika kekebalan itu diberikan konstitusi kepada mereka, Indonesia tak akan kunjung lepas dari lembah kejahatan luar biasa ini.

Banyak cacat dalam Undang-Undang MD3, sehingga sudah seharusnya direvisi untuk mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

19 menit lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.


Persikabo 1973 Terdegradasi dari Liga 1, Djadjang Nurdjaman: Kalah Mental Biang Keterpurukan

20 menit lalu

Pelatih Persikabo 1973, Djadjang Nurdjaman. | Tim Media Persikabo
Persikabo 1973 Terdegradasi dari Liga 1, Djadjang Nurdjaman: Kalah Mental Biang Keterpurukan

Pelatih Persikabo 1973, Djadjang Nurdjaman atau yang akrab disapa Djanur, menilai kalah mental menjadi faktor utama keterpurukan tim asuhannya.


Long Weekend, Jasamarga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas di Jabotabek dan Jawa Barat

24 menit lalu

Pengendara mobil tengah memasukki gerbang tol otomatis dikawasan Cengkareng, Jakarta, 14 Mei 2017. Sistem transaksi nontunai bisa diterapkan di semua gerbang tol pada Oktober nanti. Tempo/Tony Hartawan
Long Weekend, Jasamarga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas di Jabotabek dan Jawa Barat

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional mencatat peningkatan volume peningkatan volume lalu lintas di sekitar Tol Jabotabek dan Jawa Barat pada 28 Maret 2024.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

28 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Bamsoet Tegaskan Pentingnya 'Kepemimpinan Berkelanjutan' dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

40 menit lalu

Bamsoet Tegaskan Pentingnya 'Kepemimpinan Berkelanjutan' dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Bambang Soesatyo menuturkan gagasan Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi ideal dan cita-cita luhur yang tidak mungkin bisa digapai secara instan.


Survei Meta Ungkap Pengguna Medsos Usia Muda di Indonesia Berani dan Aktif

45 menit lalu

WhatsApp mengumumkan peluncuran Avatar (Meta)
Survei Meta Ungkap Pengguna Medsos Usia Muda di Indonesia Berani dan Aktif

Sebanyak 87 persen responden dalam survei Meta menyatakan bahwa media sosial adalah platform efektif untuk sampaikan pesan dan mendorong perubahan.


Pastikan Keamanan Warga Arus Mudik, Polri Susun Skema Operasi Ketupat 2024

46 menit lalu

Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat 2024 Tingkat Menteri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 25 Maret 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pastikan Keamanan Warga Arus Mudik, Polri Susun Skema Operasi Ketupat 2024

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, operasi ketupat akan berlangsung kurang lebih selama 13 hari, dimulai sejak 4 April hingga 16 April 2024.


Korban TPPO Ferienjob UNJ: Mahasiswa Dilarang Beli Tiket Sendiri

52 menit lalu

Kampus UNJ.  Foto : UNJ
Korban TPPO Ferienjob UNJ: Mahasiswa Dilarang Beli Tiket Sendiri

Muchlis korban TPPO Ferienjob mahasiswa di UNJ. Dia pinjam duit orang tua untuk ke Jerman. Ada perintah beli tiket harga mahal di travel Purnama.


Pertamax Palsu Bikinan SPBU Nakal, Ini Tips Cek Kualitas dan Kemurnian BBM

1 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan) memperlihatkan barang bukti BBM pertamax yang asli dan palsu (dioplos) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
Pertamax Palsu Bikinan SPBU Nakal, Ini Tips Cek Kualitas dan Kemurnian BBM

Polisi mengungkap kasus pemalsuan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax di Tangerang, Jakarta Barat dan Kota Depok