Memahami 411

Yenny Zannuba Wahid
Direktur Wahid Foundation

Banyak analisis mengemuka atas fenomena 411, ketika ratusan ribu orang membanjiri Jakarta pada 4 November 2016. Salah satunya, mereka yang ikut beraksi sejak awal memang menolak kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena sentimen etno-religi. Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu memberikan peluang untuk menyerangnya.

Analisis lainnya, dugaan bahwa ada konspirasi politik di belakang aksi. Presiden Jokowi bahkan menyebutkan ada tangan elite politik yang menunggangi kerusuhan setelah magrib pada Jumat pekan lalu itu.

Saya tak mengabaikan analisis penunggangan politis tersebut. Dugaan menguat karena hadirnya sejumlah politikus yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Namun menyandarkan argumen hanya pada penunggangan politis berpotensi menyederhanakan masalah.

Dari hasil pengamatan, sebagian besar peserta aksi ternyata masyarakat biasa. Banyak yang difasilitasi oleh kekuatan politik di belakang layar, tapi ada yang datang dengan ongkos pribadi.

Latar belakang pendidikan dan ekonomi mereka pun beragam. Banyak dari kalangan menengah-bawah, tapi tak sedikit masyarakat mapan yang ikut. Mulai dari doktor alumnus Harvard sampai aktivis muda NU dan Muhammadiyah yang selama ini dicap liberal karena membela Ahmadiyah dan Syiah. Mereka bergabung dengan organisasi yang selama ini mereka kritik, Front Pembela Islam. Yang menarik, banyak di antara mereka berpendapat bahwa Ahok sesungguhnya tidak menista agama, melainkan sekadar keseleo lidah.

Lantas, apa yang membuat orang-orang yang sejatinya nasionalis, anti-khilafah, dan benci terhadap kekerasan atas nama agama ini berdiri bersama dengan kelompok seperti FPI dan HTI? Intelektual muda Muhammadiyah, A. Najib Burhani, mengemukakan pandangannya ihwal perasaan terancam yang tengah melanda umat Islam, seolah-olah Islam dalam bahaya (under threat). Apakah rasa takut itu nyata atau dibayangkan (imagined), itu soal lain. Menurut Profesor David A. Lake dan Donald Rothchild dari University of California, ketakutan semacam inilah yang melahirkan naluri bertahan dan keinginan membela diri.

Di Indonesia, kekhawatiran tersebut juga dilandasi berbagai relasi timpang dalam soal mayoritas-minoritas di masyarakat. Mayoritas di sini bukan semata besar-kecilnya jumlah, tapi juga dominasi satu atas lainnya.

Relasi timpang dalam ekonomi seolah-olah ditunjukkan dalam profil 1 persen orang terkaya Indonesia yang banyak dihiasi wajah Tionghoa, sehingga tercipta stereotipe etnis Tionghoa telah mendominasi perekonomian Indonesia. Data pembanding bahwa "pribumi" pun banyak yang kaya dan mayoritas warga Tionghoa berada di posisi ekonomi biasa tenggelam dalam arus paranoia yang dominan.

Kepemimpinan Ahok juga seakan-akan merefleksikan berbagai isu ketimpangan dan kekhawatiran itu. Semula dalam dirinya ditemukan sosok pemimpin yang didambakan publik: bersih, berani, dan jujur, walaupun ceplas-ceplos.

Ahok dianggap sebagai pahlawan rakyat karena tegas menghadapi birokrat yang korup. Ahok berani melawan hegemoni partai, sehingga didukung relawan yang sebagian besar muslim dengan gerakan sejuta KTP.

Belakangan, sikap Ahok yang dianggap keras kepala ternyata menyisakan luka. Ahok dianggap tak mau mendengarkan orang lain, juga miskin dialog dalam kebijakan relokasi masyarakat. Penggunaan aparat keamanan—yang awalnya dinilai sebagai bentuk ketegasan—berubah menjadi simbol kesewenang-wenangan.

Perasaan terancam muncul kembali. Relasi rakyat dengan Ahok, yang semula dianggap setara karena ia dipandang menyuarakan kepentingan rakyat, mendadak jadi timpang. Apalagi ketika diembuskan kabar bahwa ia didukung kekuatan kapital kelompok Tionghoa kaya. Fakta bahwa banyak pengusaha Tionghoa justru terganggu oleh kebijakan Ahok tidak lagi mengemuka.

Kesan itulah yang kemudian melahirkan "reaksi balik", dan akhirnya menemukan momentum dalam kasus Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu. Ahok dianggap sudah melanggar batas. Imajinasi awal masyarakat tentang Ahok yang sanggup mengubah Jakarta menjadi lebih baik dengan karya dan kebijakannya tertutup oleh kesan bahwa dia adalah pemimpin non-muslim yang arogan. Bagi mereka yang tersinggung, Ahok harus dihukum!

Inilah sebabnya kaum muslim moderat bisa turun bersama dengan kelompok seperti FPI. Aksi 411 menjadi "kesempatan" mengekspresikan apa yang secara bawah sadar menjadi kekhawatiran mereka akan masa depan serta kegundahan mereka atas relasi yang dianggap tak lagi setara.

Dengan demikian, jelas bahwa aksi pekan lalu tidak hanya berkaitan dengan dugaan penistaan agama. Apalagi ketika ada indikasi kuat bahwa aksi tak steril dari kepentingan politik.

Situasi pengerasan semacam ini tentu harus diatasi dan dicari jalan keluarnya. Aktor politik tentu harus ditindak. Namun perlu pula dipikirkan solusi komprehensif dan berdampak jangka panjang. Antara lain dengan memperpendek jarak ketimpangan sosial-ekonomi dan mengembangkan pendekatan dialogis humanis non-punitif, membantu menenteramkan umat dengan membangun pemikiran kritis dan damai untuk menjawab kekhawatiran yang berlebih bagi ulama, serta menegakkan hukum dengan adil. Di atas itu semua, ada satu yang tidak bisa ditawar: NKRI harga mati.