Trump dan Dilema Jokowi

Vishnu Juwono
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI

Dunia kembali dikejutkan oleh pesta demokrasi di Amerika Serikat yang puncaknya berlangsung pada pemilihan presiden pada 8 November 2016. Kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, pengusaha properti dan bekas bintang reality show, terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Dengan sistem penghitungan electoral college, yang pemenangnya ditentukan oleh jumlah total negara bagian yang dimenangi, Trump memperoleh 279 electoral college, sedangkan pesaingnya, Hillary Clinton, 228. Trump menang, meskipun Hillary memenangi jumlah total suara pemilih (47,7%) dibanding Tump (47,4%). Ini gempa politik global dunia kedua setelah peristiwa Brexit, ketika melalui referendum rakyat Inggris di luar dugaan memutuskan keluar dari Uni Eropa pada Juni lalu.

Kemenangan Donald Trump ini unik. Sebagai jutawan dengan aset US$ 3,7 miliar (Forbes, 2016), ia mendapat banyak suara dari golongan menengah bawah kelas pekerja kulit putih dengan meraih kemenangan di beberapa negara bagian penting, seperti Michigan, Pennsylvania, dan Ohio. Akibatnya, di dalam segmen pemilih penting ini, Trump unggul telak dengan meraih suara sebanyak 67% dibanding Hillary (28%).

Fenomena ini didefinisikan sebagai "rich populism" oleh Ian Buruma (2016), yakni kelompok pengusaha kaya baru yang lihai berpolitik dengan memanfaatkan rasa frustrasi dari kaum pekerja terhadap kaum elite perkotaan yang dianggap memanipulasi pemerintah untuk memperkaya diri mereka. Akibatnya, selain Trump, di masa lalu terjadi pula fenomena berkuasanya Berlusconi di Italia atau Thaksin di Thailand. Pengalaman panjang Hillary Clinton di sektor publik, seperti menjadi menteri luar negeri, malah menjadi titik lemah bagi Hillary karena dianggap sebagai bagian dari kalangan elite tersebut.

Selain itu, sumber kemarahan lain dari golongan menengah bawah kulit putih tersebut adalah faktor ekonomi, dan Trump mengeksploitasi soal tingginya tingkat kemiskinan di masa Presiden Obama, yang mencapai puncaknya dengan 42,6 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada 2010. Untuk menarik simpati mereka, Trump mengecam kebijakan perdagangan bebas yang diakselerasi pada masa Presiden Bill Clinton era 1990-an. Kebijakan perdagangan bebas dengan 11 negara dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang diadvokasi oleh Obama juga menjadi sasaran kritik Trump, yang disebutnya akan mengambil pekerjaan dari kelompok menengah bawah putih serta hanya menguntungkan korporasi dan negara asing.

Mengenai prospek hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, Kedutaan AS di Indonesia sepertinya harus bekerja keras dalam menjalankan fungsi diplomasi publik. Berdasarkan survei South China Morning Post pada 6 November lalu, hanya 10% warga Indonesia yang memilih Trump dibandingkan Hillary, dengan 90%. Ketidakpopuleran Trump di Indonesia terutama karena retorika anti-muslim Trump selama kampanye. Apalagi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi sepertinya harus mengurungkan niatnya agar Indonesia bergabung dalam TPP, karena bujukan Obama, mengingat Trump kemungkinan besar akan membatalkannya. Selain itu, program bantuan ke Indonesia, seperti Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US$ 600 juta, terutama komponen program lingkungan hidup, ada kemungkinan akan dikaji ulang oleh Trump, yang skeptis terhadap bahaya perubahan lingkungan dan berjanji akan membatalkan berbagai inisiatif lingkungan hidup Obama.

Presiden Jokowi saat ini memfokuskan hampir seluruh sumber daya pemerintahnya pada sektor ekonomi, terutama infrastruktur. Karakter "developmentalis" ini mengingatkan pada pemerintah Orde Baru masa Soeharto (Warburton, 2016). Dengan latar belakang yang sama, sebagai pengusaha, serta gaya kepemimpinan "developmentalis" Trump dan Jokowi yang mirip, mereka berpeluang menciptakan hubungan personal yang cocok jika diwujudkan dalam hubungan bilateral kedua negara dengan prioritas kerja sama di bidang ekonomi. Terlebih iklim politik AS mendukung Trump. Melalui pemilihan umum yang sama, menurut perkiraan CNN, Partai Republik juga menguasai parlemen dengan 238 kursi (Demokrat 193 kursi) dan senat dengan 51 kursi (Demokrat 48 kursi).

Fokus kerja sama di bidang ekonomi kemungkinan besar pada sektor infrastruktur, keuangan, teknologi informasi, dan energi dengan perusahaan multinasional AS memiliki keunggulan teknologi dan kapital. Hingga triwulan pertama 2016, jumlah modal asing dari AS, menurut data BKPM, ternyata masih kecil, hanya di urutan ke-20 dengan nilai investasi US$ 10,65 juta, walaupun volume perdagangan kedua negara cukup besar, senilai US$ 14 miliar atau 10% dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia.

Pada akhirnya, tantangan Jokowi ke depan adalah bagaimana mendatangkan investasi dan meningkatkan volume perdagangan dengan AS melalui diplomasi ekonomi yang intensif tanpa menimbulkan sentiment negatif dari masyarakat terhadap dirinya, khususnya dari kalangan muslim. Untuk itu, Jokowi mempunyai tugas tambahan yang berat, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa hubungan bilateral dengan AS, yang dipimpin Trump, adalah semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan negara dan demi manfaat bagi Indonesia.