Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perbudakan di Kapal Taiwan

Oleh

image-gnews
Iklan

Pengiriman puluhan ribu tenaga kerja Indonesiatanpa dokumen memadaiuntuk menjadi awak kapal Taiwan jelas melanggar hukum. Praktek ini merupakan perdagangan manusia. Mereka diperlakukan sebagai budak, dengan dipaksa bekerja lebih dari 20 jam sehari tanpa jaminan apa pun, termasuk perlindungan hukum.

Akibatnya, banyak awak kapal menjadi penghuni penjara Taiwan sebagai pembunuh kapten kapal, karena mereka tidak tahan ditekan dan disiksa sehingga memberontak. Sebagian memilih pulang dengan tangan hampa karena meninggalkan pekerjaan sebelum kontrak berakhir.

Pemberangkatan anak-anak muda yang sebagian besar tidak punya pengalaman melaut itu dilakukan secara sembarangan. Mereka dikirim oleh agen penyalur tenaga kerja tanpa melalui proses pelatihan dan dokumen memadai untuk bekerja di kapal-kapal berbendera Taiwan yang mencari ikan di perairan internasional. Akibatnya, di sana mereka diperlakukan sebagai pekerja ilegal tanpa perlindungan hukum, baik oleh pemerintah Taiwan maupun Indonesia.

Ketidakjelasan status awak kapal Indonesia ini merupakan akibat tumpang-tindih peraturan. Semestinya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dilakukan melalui satu pintu: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun pengiriman awak kapal ini diatur pula oleh Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Nomor 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, yang mengharuskan agen penyalur awak kapal asing mengantongi surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan ini menjabarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, yang mengatur bahwa penempatan tenaga kerja pada pekerjaan dan jabatan tertentu, termasuk pelaut, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kenyataannya, tenaga kerja ini diberangkatkan sebagai awak kapal ke Taiwan oleh agen dengan berbekal surat izin usaha dari Kementerian Perdagangan. Hanya berbekal kontrak antara agen dan pekerja.

Menteri Tenaga Kerja, Perhubungan, dan Perdagangan, serta Badan Penempatan Tenaga Kerja, perlu segera duduk bersama membicarakan masalah pengiriman awak kapal ke luar negeri ini. Pemerintah harus segera mengeluarkan satu peraturan yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kerja kita yang bekerja di sektor perikanan di luar negeri.

Selain itu, pemerintah perlu segera meratifikasi Konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) Nomor 188/2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ini berisi ketentuan untuk memastikan awak di kapal penangkap ikan mendapatkan pemenuhan syarat minimal ketika bekerja, menyangkut akomodasi, makanan, kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial, yang menjadi tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan.

Tanpa langkah serius dan cepat dalam membenahi pengiriman awak kapal ke luar negeri, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap praktek perdagangan manusia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

4 menit lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

Tanri Abeng pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.


21 Tahun Adhisty Zara, Ini Perjalanan Karier Cucu Musisi Acil Bimbo

8 menit lalu

Zara Adhisty dan kakeknya, Acil Bimbo. Instagram/@zaraadhsty
21 Tahun Adhisty Zara, Ini Perjalanan Karier Cucu Musisi Acil Bimbo

Adhisty Zara atau Zara Adhisty, cucu Acil Bimbo ini pernah berkarir di dunia musik sebelum terjun ke bidang akting. Berikut profilnya.


Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

9 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Mahkamah Agung Iran Batalkan Hukuman Mati Rapper Terkenal

9 menit lalu

Rapper Iran,  Toomaj Salehi. Foto : X
Mahkamah Agung Iran Batalkan Hukuman Mati Rapper Terkenal

Mahkamah Agung Iran telah membatalkan hukuman mati terhadap rapper populer Toomaj Salehi.


We The Fest #WTF24: Merayakan 10 Tahun Festival Musik, Seni, Fashion, dan Kuliner di Jakarta

9 menit lalu

Suasana We The Fest di Komplek GBK Jakarta
We The Fest #WTF24: Merayakan 10 Tahun Festival Musik, Seni, Fashion, dan Kuliner di Jakarta

We The Fest #WTF24 telah mengumumkan lineup Phase 3 mereka


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

24 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

27 menit lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan jenazah terduga anggota OPM/KKB di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

Setelah operasi pengakan hukum kepada TPNPB-OPM di Paniai rampung, personil Satgas Damai Cartenz mendapat supervisi.


Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

45 menit lalu

Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

Anggota Tim Pengawas Haji atau Timwas Haji DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan 10 ribu kuota tambahan dari total 20 ribu, untuk haji khusus menyalahi aturan. Menurut dia, ada dua hal yang dilanggar oleh Kementerian Agama perihal kebijakan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus ini.


YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

54 menit lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten. ANTARA/Asep Fathulrahman
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik rencana Kementerian Perdagangan menaikkan harga MinyaKita.


Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

1 jam lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan pihaknya ikut membantu assesment gangguan server pusat data nasional di Kemenkominfo.