Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terbitkan Perpu Izin Pertambangan

Oleh

image-gnews
Iklan

Rencana pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan mengubah skema kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) melalui revisi peraturan pemerintah melanggar undang-undang. Revisi keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara ini sudah diajukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan kepada Presiden Joko Widodo.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sudah jelas mengatur bahwa pemberian IUPK harus didahului pengembalian wilayah kerja dan ditetapkan setelah pemerintah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan itu justru diterabas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lewat revisi, pemerintah mengubah kontrak karya menjadi IUPK. Dengan perubahan ini, perusahaan pertambangan tetap bisa mengekspor konsentrat atau mineral olahan yang belum sampai pada tahap pemurnian. Ini upaya pemerintah memperpanjang program relaksasi ekspor konsentrat dengan dalih perusahaan tambang belum siap membangun smelter.

Izin ekspor konsentrat bisa diberikan ke pemegang IUPK karena undang-undang hanya mengatur batas waktu pelaksanaan kewajiban pemurnian pemegang kontrak karya. Beleid itu mewajibkan pemegang kontrak karya melakukan penghiliran mineral dengan membangun smelter (fasilitas pemurnian mineral) paling lambat lima tahun setelah undang-undang tersebut berlaku. Sedangkan untuk pemegang IUPK, undang-undang tidak mengatur kewajiban itu.

Revisi peraturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, terutama pengusaha smelter. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, yang merupakan revisi kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, izin ekspor konsentrat seharusnya berakhir hari ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

IUPK ini juga menimbulkan masalah hukum baru karena mudah dipersoalkan oleh pemegang kontrak karya yang merasa dirugikan melalui jalur arbitrase internasional. Aturan ini juga rawan digugat di Mahkamah Agung.

PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, misalnya. Dengan IUPK, luas wilayah operasi perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan Amerika Serikat, Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, ini dibatasi maksimum 100 ribu hektare. Sedangkan dengan skema kontrak karya, luas wilayah operasi Freeport tidak diatur. Apalagi kontrak karya dianggap setara dengan undang-undang. Belum lagi, kontrak karya Freeport diteken jauh-jauh hari pada 1991 dan berlaku sampai 2021.

Bagi pemerintah dan masyarakat sekitar, skema IUPK sebenarnya lebih menguntungkan ketimbang kontrak karya. Dalam kondisi mendesak karena izin ekspor berakhir hari ini, seharusnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang memuat soal ini. Dengan perpu, pemerintah justru mengembalikan wibawa hukum di Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Relawan Balas Kelakar Airlangga soal Anies: RK Sampai Hari Ini Belum Ada Deklarasi Dukungan

3 menit lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Senin 17 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Relawan Balas Kelakar Airlangga soal Anies: RK Sampai Hari Ini Belum Ada Deklarasi Dukungan

Relawan Anies merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengatakan Anies Baswedan hanya bergerak-bergerak saja


Rayakan Idul Adha, Jurnalis Bogor Kurbankan Sapi dan Kambing untuk Duafa dan Yatim

4 menit lalu

Jaringan Jurnalis Bogor Rayakan Idul Adha dengan membagikan daging Qurban kepada dhuafa dan Yatim di Cibinong, Bogor. Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Rayakan Idul Adha, Jurnalis Bogor Kurbankan Sapi dan Kambing untuk Duafa dan Yatim

Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) menyumbang satu ekor sapi dan beberapa ekor kambing untuk dibagikan ke duafa dan anak yatim saat Idul Adha


Kylian Mbappe Cedera dan Berlumuran Darah saat Timnas Prancis Kalahkan Austria 1-0 di Euro 2024

7 menit lalu

Pemain Prancis Kylian Mbappe mengalami cedera patah hidung dalam laga perdana Euro 2024. REUTERS/Bernadett Szabo
Kylian Mbappe Cedera dan Berlumuran Darah saat Timnas Prancis Kalahkan Austria 1-0 di Euro 2024

Kylian Mbappe mengalami cedera dan berdarah saat Timnas Prancis mengalahkan Austria 1-0 dalam pertandingan pembuka Grup D di Euro 2024.


Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

8 menit lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) membuat para pengusaha resah.


Top 3 Dunia: ICC Tak Boleh Diintimidasi, Pesan Abu Ubaidah, Ibadah Haji di Cuaca Panas

8 menit lalu

Peziarah Muslim minum air saat cuaca sangat panas, pada hari pertama ritual lempar jamrah, selama ibadah haji tahunan, di Mina, Arab Saudi, 16 Juni 2024. REUTERS/Saleh Salem
Top 3 Dunia: ICC Tak Boleh Diintimidasi, Pesan Abu Ubaidah, Ibadah Haji di Cuaca Panas

Top 3 Dunia dibuka dengan pernyataan 93 anggota ICC agar para penegak keadilan ICC diizinkan bekerja tanpa diintimidasi.


Respons terhadap Tuntutan Kader agar Mardiono Mundur dari Ketua Umum PPP

8 menit lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons terhadap Tuntutan Kader agar Mardiono Mundur dari Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno mengimbau kader PPP tetap mematuhi AD/ART partai.


Anies Tak Ambil Pusing Siapa yang Jadi Lawan di Pilgub Jakarta: Ini Tentang Masa Depan Rakyat

8 menit lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
Anies Tak Ambil Pusing Siapa yang Jadi Lawan di Pilgub Jakarta: Ini Tentang Masa Depan Rakyat

Anies Baswedan menyatakan bahwa tidak ambil pusing perihal siapa lawan yang bakal dia hadapi dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024.


Insiden Sapi Kurban Lepas di Yogyakarta, Masuk Kos-kosan dan Jatuh ke Jurang

8 menit lalu

Sapi kurban Idul Adha terlepas dan masuk kos-kosan di wilayah Sleman Yogyakarta Senin (17/6). Dok.X/twiter
Insiden Sapi Kurban Lepas di Yogyakarta, Masuk Kos-kosan dan Jatuh ke Jurang

Kejadian sapi kurban terlepas itu beredar luas di media sosial warga Yogyakarta sepanjang hari ini.


Inilah Sederet Masalah yang Ditemukan BPK soal Pembangunan IKN

12 menit lalu

Alat berat dioperasikan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Inilah Sederet Masalah yang Ditemukan BPK soal Pembangunan IKN

BPK mengungkap sejumlah masalah terkait pembangunan IKN. Hal itu terungkap dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.


Ganjar Sebut Wacana Mengusung Anies di Pilgub Jakarta Sebagai Keterbukaan PDIP dalam Berpolitik

23 menit lalu

Mantan calon presiden nomor urut 03 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ganjar Sebut Wacana Mengusung Anies di Pilgub Jakarta Sebagai Keterbukaan PDIP dalam Berpolitik

Ganjar menilai PDIP bakal melalui tahapan kesepakatan dan pertimbangan internal partai sebelum memutuskan mengusung Anies di Pilkada Jakarta