Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahkamah yang Memalukan

Oleh

image-gnews
Iklan

Tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, semakin membuktikan bahwa lembaga ini tidak hanya memerlukan perubahan dan seleksi ketat dalam menjaring hakim konstitusi, tapi juga butuh badan yang mengawasinya. Tanpa hal itu, Mahkamah akan mengalami kehancuran karena berisi hakim-hakim bermental bobrok semacam Patrialis.

Penangkapan Patrialis merupakan kasus kedua memalukan yang dialami lembaga "penjaga konstitusi" ini. Sebelumnya, Akil Mochtar juga tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap sebagai imbalan memenangkan sejumlah sengketa pemilihan kepala daerah. Atas tindakannya, bekas Ketua MK berlatar belakang Partai Golkar itu divonis pengadilan dengan hukuman seumur hidup-hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa kasus rasuah.

Patrialis diduga "memperdagangkan" putusan Mahkamah dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengusaha impor sapi Australia, Basuki Hariman, yang juga ditangkap KPK, diduga menyuap Patrialis sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu lewat Kamaludin. Basuki menyuap agar Mahkamah membela kepentingannya, menghapus aturan yang memberi peluang impor sapi India.

Patrialis boleh membela diri tak ada bukti uang suap di tangannya. Tapi fakta bahwa ia mengirim draf hasil putusan perkara kepada Basuki jelas berhubungan dengan uang suap yang sudah atau akan diterimanya. Pengiriman putusan yang belum dibacakan itu merupakan pelanggaran berat. Putusan hakim bersifat rahasia dan tak boleh diketahui siapa pun sampai dibacakan di sidang terbuka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus Patrialis dan Akil membuktikan perlunya segera dilakukan pengubahan tata cara sekaligus seleksi ketat untuk menjaring hakim konstitusi, apalagi yang berlatar belakang politik. Pasal 15 UU Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas, tidak tercela, dan bersifat negarawan. Tapi syarat itu tidak dilengkapi dengan proses seleksinya. Walhasil, semua diserahkan kepada tiga lembaga, yakni DPR, Mahkamah Agung, dan presiden. Mereka masing-masing mengirim tiga hakim konstitusi.

Penunjukan Patrialis sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal sudah ditolak sejumlah LSM yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Jejak Patrialis, yang sebelumnya menjabat Menteri Hukum dan HAM, memang buruk. Ia memberikan remisi kepada sejumlah terpidana korupsi.

Agar kredibilitas Mahkamah yang sudah hancur sejak kasus Akil tegak kembali, para hakim konstitusi yang tersisa sebaiknya mengundurkan diri. Selanjutnya, DPR dan pemerintah memilih kembali hakim konstitusi dengan ketat dan transparan. Selain itu, UU Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial perlu diamendemen agar keduanya menegaskan bahwa Komisi Yudisial berhak mengawasi para hakim konstitusi-wewenang yang pernah dimiliki Komisi Yudisial tapi dilenyapkan oleh hakim MK itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

8 menit lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

9 menit lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

19 menit lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

23 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

23 menit lalu

Wanita memegang plakat saat orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi mendukung warga Palestina di Gaza, di Frankfurt, Jerman. Kai Pfaffenbach/Reuters
Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

Menteri Pendidikan Jerman didesak mengundurkan diri karena berupaya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang mendukung unjuk rasa pro-Palestina.


Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

24 menit lalu

Iskandar Poltak Simandjuntak. kemdikbud.go.id
Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

Salah seorang tokoh pendidikan Iskandar Poltak Simandjuntak. Ia merupakan pendiri Yayasan Bopkri, ini profilnya.


Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

34 menit lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

Masa kerja satgas judi online berakhir pada 31 Desember 2024.


Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

38 menit lalu

Seorang pekerja mengumpulkan jeriken berisi air zamzam yang diambil dari sumbernya di Pudai, Mekkah,  Arab Saudi (17/10). Setiap jamaah akan membawa air tersebut kembali ke negaranya.  ANTARA/Saptono
Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

Simak proses berteknologi tinggi dari pemompaan, sterilisasi hingga pendistribusian air Zam-zam di Arab Saudi


Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

38 menit lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

Selain kedua keponakannya di Pertamina, ada ipar Jokowi yang juga punya kedudukan mentereng BNI. Apa jabatannya?


Euro 2024: Rodri Minta Pemain Spanyol Lupakan Gaya Main Tiki Taka, Fokus Kejar Trofi dengan Cara Apapun

42 menit lalu

Pemain Spanyol Rodri berduel dengan pemain Georgia Georges Mikautadze dalam pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup A di Estadio Jose Zorrilla, Valladolid, 20 November 2023. REUTERS/Juan Medina
Euro 2024: Rodri Minta Pemain Spanyol Lupakan Gaya Main Tiki Taka, Fokus Kejar Trofi dengan Cara Apapun

Rodri menegaskan Spanyol bakal fokus pada gaya permainan yang mengantarkan mereka untuk memenangkan Euro 2024.