Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi

Oleh

image-gnews
Iklan

Di sebuah asteroid yang sangat-sangat kecil, ada seorang raja yang duduk di atas takhta tanpa didampingi siapa pun. Jubah besarnya berjela menutupi seluruh planet mini itu. Tak ada tempat bagi yang lain. Syahdan, dalam dongeng Pangeran Kecil Antoine de Saint-Exupery yang termasyhur ini, sang pangeran mengunjungi tempat raja yang kesepian itu. Melihat seorang tamu datang, raja itu pun gembira. "Nah, ini ada rakyat," ia berseru.

Tampak ia sangat merindukan "rakyat". Kita tak tahu sejak kapan. Yang kita jadi tahu dari kisah ini (yang mungkin sebuah amsal) adalah bahwa kekuasaan hanya bisa disebut demikian bila ada orang lain yang dikuasai. Bahkan lebih dari itu: seorang penguasa, mau tak mau, selalu harus memberi pembenaran otoritasnya di depan orang lain, juga bila orang lain itu berada dalam posisi hamba sahaya. Raja dalam cerita Saint-Exupery memerintah, tapi titahnya hanya terlaksana jika yang diperintah merasa cocok. "Otoritas diterima pertama-tama karena ia masuk akal," kata baginda. "Jika kita perintahkan orang membuang diri ke dalam laut, mereka akan membangkang dengan revolusi. Aku punya hak untuk dipatuhi karena titahku masuk akal."

Artinya, hak untuk dipatuhi tak datang dari takdir yang menentukan bahwa sang raja adalah manusia yang lebih utama, tapi justru karena ia pada dasarnya setara dengan mereka yang mematuhinya. Kedua pihak bertolak dari "masuk akal". Ada pengakuan bahwa sang hamba punya posisi yang juga menentukan apa arti "masuk akal".

"Ah! Voil un sujet," seru sang raja: kata sujet saya terjemahkan jadi "rakyat", tapi sebenarnya lebih tepat sujet adalah "sahaya". Kata "sahaya", yang dalam naskah lama Melayu umumnya mengacu ke arti oknum yang tunduk, kemudian berkembang jadi "saya", atau "aku", sebagaimana sang raja.

Demokrasi dimulai dengan dorongan menegaskan bahwa baik raja maupun rakyat masing-masing sebuah subyek, sebuah "saya". Kedua-duanya setara, baik yang berdaulat maupun yang tidak. Seperti telah dilihat Aristoteles di Yunani di abad ke-4 Sebelum Masehi, perjuangan ke arah demokrasi bergerak karena timbulnya kesadaran egaliter, karena keyakinan akan kesetaraan yang mendasar.

Saya kira pepatah lama Melayu "raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah" bermula dari pengalaman sejarah kita: posisi seorang raja adalah sesuatu yang serba mungkin, contingent. Tanpa dasar yang kekal, raja naik atau raja turun karena pergulatan yang tak jarang dibarengi kekerasan. Bahkan di Jepang. Maharaja Jepang, Tenn, yang bertakhta sampai hari ini, dikatakan sebagai keturunan dewi matahari Amaterasu. Tapi sejarah resmi juga mencatat kekuasaan dinasti ini bermula dengan Maharaja Jimmu pada 660 Sebelum Masehi. Kedaulatannya dikukuhkan dengan ekspedisi militer. Gambarnya menunjukkan sosok gagah yang membawa busur besar.

Dengan senjata, tanpa dewi matahari, tanpa sumber yang kekal buat siapa pun, siapa saja bisa berkuasa. Dari situlah demokrasi bangkit. Demokrasi, seperti dikatakan Ranciere dalam "10 Thesis tentang Politik", bukanlah sebuah sistem. Pada dasarnya ia perjuangan politik dari siapa saja yang ambil bagian untuk membangun suatu kehidupan yang bisa mereka terima dan sebab itu punya legitimasi kuat. "Siapa saja" itu berarti juga mereka yang semula "tak masuk hitungan"-seperti Kaum Kulit Hitam di Amerika Serikat yang berjuang menegaskan kesetaraan pada tahun 1960-an.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasilnya tak bisa ditentukan dengan sebuah formula. Desain para ahli konstitusi atau pemegang doktrin tak selamanya terlaksana. Mereka ini, seperti halnya kaum elite yang terbentuk di suatu kurun waktu, justru yang perlu didobrak. Dalam sejarah, merekalah yang menghambat proses demokratisasi dengan memilah-milah siapa yang berhak jadi penggembala dan yang harus hanya jadi gembala. Politik lahir dari gerakan menggebrak pemilahan itu. Politik dalam hal ini sama dengan semangat demokrasi: sebuah "dissensus", bukan konsensus.

Tak mengherankan bila demokrasi mengundang para pembencinya. Ranciere mengingatkan hal itu dalam La haine de la democratie (versi Inggrisnya, Hatred of Democracy): kebencian kepada demokrasi tak akan berkesudahan. Di masa Yunani Kuno ia ditertawai, di abad ke-20 di zaman Fasisme ia dianggap "asing" atau "berbahaya", di Indonesia dulu dan kini ia dianggap "impor Barat" dan harus diwaspadai. Mendukung demokrasi yang menegaskan hak rakyat, kata pembenci demokrasi, sama halnya dengan mendukung suara yang bodoh atau kacau.

Dan itulah yang hari-hari ini terjadi: rakyat, yang dalam beberapa pemilihan selama hampir satu dasawarsa sanggup menunjukkan betapa pentingnya hak politik bagi mereka, dan sekaligus menunjukkan kesanggupan mereka mengelola konflik dan dissensus, oleh pendukung oligarki di parlemen disisihkan. Lembaga perwakilan rakyat berhenti mewakili kehendak rakyat. Representasi yang berasumsi akan mencerminkan secara sempurna apa yang direpresentasikannya ternyata cuma ilusi besar, dan kini jadi dusta.

Dengan demikian, politik dibekukan. Sebagai gantinya akan ditegakkan "Polisi", untuk mengikuti istilah Ranciere: pengaturan, pengendalian, dan penjagaan hidup orang banyak, melalui lembaga-lembaga yang didirikan. Polisi ini akhirnya hanya membuat posisi para penguasa lembaga kukuh, dengan alasan merekalah sang penjaga.

Tapi perlawanan akan terjadi. Dalam Pangeran Kecil, sang raja merumuskan hidupnya sebagai pemerintah dan pengatur. Dialah penegak Polisi. Ia minta tamunya jadi "menteri kehakiman" di asteroid yang praktis kosong itu. Tapi sang tamu sudah melihat betapa ganjilnya raja yang tanpa rakyat itu.

Dan ia pun menolak.

Goenawan Mohamad

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

3 menit lalu

Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

Kominfo didesak memberikan pemberitahuan kepada publik bahwa ada kegagalan pelindungan data pribadi imbas peretasan PDN


Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

13 menit lalu

Ilustrasi tewas atau jenazah atau jasad. shutterstock.com
Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

Seorang pria di Madura meninggal saat hendak menyawer biduan orkes Dangdut. Almarhum diduga memiliki riwayat penyakit jantung


Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

19 menit lalu

Jang Ki Yong dalam drama The Atypical Family. Dok. JTBC
Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

Jang Ki Yong akan mengadakan jumpa penggemar atau fan meeting di beberapa negara di Asia


Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

26 menit lalu

Amazon Web Services logo. Kredit: Amazon
Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, menyebut migrasi data imigrasi ke web Amazon mencerminkan kelemahan PDNS dalam pengamanan data.


KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

34 menit lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (tengah), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke (depan) dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta, memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Badan SAR Nasional (Basarnas) periode 2012-2018.


Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

36 menit lalu

Sastrawan Abdul Hadi WM sedang membahas puisi-puisi dalam buku
Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

Mengenang sastrawan dan budayawan Abdul Hadi WM yang dikenal dengan aliran sufinya yang memiliki berbagai penghargaan bergengsi.


Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

37 menit lalu

Grup band asal Korea Selatan, DAY6. Foto: X/@day6official
Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

Day6 menghabiskan waktu bersama anak pejuang leukemia limfoblastik akut berusia 7 tahun yang tidak dapat datang ke konser karena sakit.


Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

47 menit lalu

Daun Selada. TEMPO/Subekti
Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

Selada termasuk sayuran daun yang cepat layu. Untungnya, ada trik menyimpan selada agar segar lebih lama. Simak caranya.


KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

54 menit lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (kanan), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta (kiri), memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Basarnas


Polda Sumbar Cari Orang yang Viralkan Dugaan Penyiksaan Bocah oleh Polisi, Komnas HAM: Intimidasi

56 menit lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Polda Sumbar Cari Orang yang Viralkan Dugaan Penyiksaan Bocah oleh Polisi, Komnas HAM: Intimidasi

Komnas HAM menilai Polda Sumbar tengah melakukan intimidasi dengan mencari orang yang memviralkan dugaan penyiksaan bocah hingga tewas oleh polisi.