Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dendam

Oleh

image-gnews
Iklan

putu setia

Tumben, Romo Imam mau saya ajak bicara soal perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. "Mumpung Presiden lagi di luar negeri," kata dia. Saya awali dengan pertanyaan khas presenter stasiun televisi, "Singkat saja Romo, kenapa KPK harus dilumpuhkan?"

"Memang mengejar target. Setelah Busyro Muqoddas habis masa jabatannya, pimpinan KPK tinggal empat," ucap Romo. "Dengan empat pimpinan, apa pun yang dilakukan KPK diduga tidak sah karena ada undang-undang yang mengatur pimpinan itu harus lima. Eh, ternyata salah, karena kepemimpinan yang kolektif dan kolegial tak harus lima. Maka Bambang Widjojanto diperkarakan. Menyusul Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja. Tinggal Zulkarnain sendiri, tentu tak bisa lagi disebut kolektif kolegial, memangnya dengan siapa kolektif-kolektifan? Tapi, ah, tanggung, Zulkarnain pun mau dihabisi."

"Secepat itu?" kata saya. Romo tertawa. "Seperti sinetron kejar tayang. Pimpinan KPK harus diganti. Dengan pimpinan KPK yang baru lewat Perpu, siapa tahu bisa mengubah keputusan pimpinan lama, mencabut status tersangka untuk Komjen Budi Gunawan," ujar Romo.

"Wow, ujungnya ke sana. Kalau ternyata pimpinan KPK yang baru tak mau?" Pertanyaan saya itu dijawab enteng oleh Romo: "Ya, dijadikan tersangka lagi, nonaktif lagi, diganti lagi."

Saya melongo dan Romo melanjutkan, "Undang-undang KPK, setiap ada pimpinan yang jadi tersangka, langsung mengundurkan diri dan dinonaktifkan oleh presiden. Dijadikan tersangka itu gampang. Ada pengaduan dari masyarakat ke polisi, lalu saksi-saksi diperiksa, dan tersangka pun bisa dijatuhkan."

"Ah, gampang sekali," saya nyeletuk. Romo kembali tertawa: "Ya, memang gampang. Tugas polisi cuma menyidik, nanti dilemparkan ke jaksa untuk penuntutan. Bahwa jaksa bolak-balik mengembalikan berkas itu, bahkan bisa jadi ditolak lalu dikeluarkan SP3, tak masalah bagi polisi. Proses bolak-balik berkas itu lama, yang penting pimpinan KPK sudah tersangka."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Cari pimpinan KPK yang bersih." Ucapan saya itu langsung disambar, "Lo, mana ada manusia yang bersih? Meski ada ratusan panitia seleksi bekerja mengobrak-abrik rekam jejak calon pimpinan KPK, pasti ada lubangnya. Misalnya, tiba-tiba ada yang melaporkan pimpinan KPK mencuri mangga saat kecil, atau pernah lupa memakai helm saat remaja, atau pernah berfoto mesra dengan wanita seksi."

"Itu dicari-cari, kriminalisasi," kata saya. Romo berujar, "Kalau menurut mantan Ketua MK Prof Mahfud Md., itu hal kecil yang dibesar-besarkan. Tapi, menurut Kadiv Humas Polri Ronny F. Sompie, itu soal hukum. Polisi tak boleh mengabaikan pengaduan masyarakat. Polisi tak ada gesekan dengan KPK, polisi juga ingin KPK kuat, penyidik KPK kan juga dari polisi, ini soal hukum."

"Romo..." saya memotong, tak sabar. "Apa masyarakat kita begitu bodoh menerima penjelasan seperti itu?" Romo kaget oleh ucapan saya yang keras, lalu menjawab enteng: "Ya, bagi jenderal polisi, masyarakat kita mungkin bodoh. Tapi orang bodoh tetap lebih baik dari orang tak jelas."

Saya mengelus dada, sakitnya di sini. "Saya ingin kata-kata bijak dari Romo, sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini?" Romo tenang saja: "Dendam. Inilah kepemimpinan yang didasari dendam. Apa pun yang dilakukan seseorang, kalau masih didasari dendam, akan melahirkan dendam pula. Satu-satunya cara mengakhiri kisruh ini dan dendam tak berlanjut, amankan sang pendendam di kedua pihak. Jika perlu, disingkirkan dulu. Tapi itu membutuhkan keberanian atasan. Dan itu yang tak ada sekarang."

Saya kembali mengelus dada, sakitnya di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

15 detik lalu

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom buka suara terkait kondisi terkini Pilot Susi Air, Philips Merthens, sejak disandera sejak Februari 2023, dalam kondisi baik. Tak hanya kondisi Philips yang baik-baik saja, Sebby juga menuturkan bahwa pilot asal New Zealand ini makan dengan teratur. Dok. TPNPB OPM
Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

Lebih dari satu tahun Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera oleh TPNPB-OPM membuatnya bisa berbahasa Nduga.


Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

8 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Walhi menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

14 menit lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.


Mahasiswa UMM Bikin Formula Pakan untuk Telur Puyuh Rendah Kolesterol

14 menit lalu

Tim mahasiswa Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang penelitiannya tentang telur puyuh rendah kolesterol lolos Program Pengembangan Mahasiswa Wirausaha. FOTO/Dok UMM
Mahasiswa UMM Bikin Formula Pakan untuk Telur Puyuh Rendah Kolesterol

Inovasi formula untuk telur puyuh rendah kolestrol itu sedang coba diterapkan secara langsung oleh tim mahasiswa UMM di peternakan di desa.


Swiss Pertimbangkan Program Eksperimen Terbitkan Resep Kokain untuk Atasi Kecanduan Pengguna Narkoba

15 menit lalu

Ilustrasi narkoba. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Swiss Pertimbangkan Program Eksperimen Terbitkan Resep Kokain untuk Atasi Kecanduan Pengguna Narkoba

Program experimen untuk mendistribusikan resep kokain dikalangan para pengguna narkoba masih kontroversi, meski diharapkan bisa atasi kecanduan.


KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

16 menit lalu

Kepala BPSPL Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie bersama Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, Komsanah Sukarti, menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama di Indonesia, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

KKP bersama Unmul menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Mahakam Wilayah Hulu.


Pengamat Ungkap Keunggulan Risma-Marzuki Jika Melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

19 menit lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bertemu mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Emil Dardak (kiri), di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Pengamat Ungkap Keunggulan Risma-Marzuki Jika Melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

Adi Prayitno menjabarkan keunggulan yang dimiliki Risma-Marzuki untuk melawan petahana Khofifah-Emil.


Soal Arah Dukungan Rizieq Shihab di Pilkada Jakarta, Yusuf Martak: Masih Dipertimbangkan

20 menit lalu

Rizieq Shihab berceramah dalam aksi Reuni 212 di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Jumat, 2 Desember 2022. Penanggung jawab Reuni 212 Yusuf Martak mengaku telah memaksa Rizieq untuk datang ke perhelatan tersebut. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Soal Arah Dukungan Rizieq Shihab di Pilkada Jakarta, Yusuf Martak: Masih Dipertimbangkan

Pandangan eks Ketua Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab mengenai arah dukungan di pilkada Jakarta masih samar.


Ditemukan Tenda Jemaah Haji Tak Layak di Mina, Ini Tanggapan Menteri Agama

21 menit lalu

Suasana jamaah haji berjalan kaki di Mina, Makkah, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi agar membadalkan lontar jamrahnya guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ditemukan Tenda Jemaah Haji Tak Layak di Mina, Ini Tanggapan Menteri Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma, mengaku akan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji.


PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

28 menit lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

PPDB merupakan proses penerimaan siswa baru setiap tahun yang diselenggarakan di seluruh tingkat sekolah