Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Trisakti Sampai di Sini

Oleh

image-gnews
Iklan

Gampang betul pemerintah menyerah menyelesaikan kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II pada 1998. Dengan dalih sulit mencari bukti, fakta, dan saksi, Kejaksaan Agung memutuskan mengakhiri penanganan tiga kasus itu secara hukum. Pemerintah memilih menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut lewat "rekonsiliasi".

Pilihan jalur non-yudisial menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya tidak serius, tapi juga mengabaikan aspek keadilan yang seharusnya diterima korban. Ada 33 orang yang tewas-sebagian mahasiswa-dari tiga peristiwa itu. Keluarga mereka telah 18 tahun mencari tahu siapa sesungguhnya yang telah membunuh anak, saudara, dan kerabat mereka.

Pemerintah lupa bahwa memilih jalur rekonsiliasi sebetulnya mensyaratkan pengungkapan kebenaran terlebih dulu. Bagaimana melakukan rekonsiliasi lewat Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang akan dibentuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bila tak jelas siapa yang bersalah, siapa korban, dan bagaimana gambaran utuh peristiwa itu. Apa dan siapa yang hendak dirukunkan jika para pelaku tak ditemukan?

Pengungkapan peristiwa pelanggaran berat HAM pada masa lalu merupakan hal mutlak. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia-Pengadilan HAM Ad Hoc diatur dalam Pasal 43-44 dan Pasal 46 tentang ketentuan kedaluwarsa-juga telah memerintahkan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pelaku pelanggaran berat HAM itu ke pengadilan.

Namun, alih-alih mengungkap, kejaksaan tak sungguh-sungguh mengusut rentetan peristiwa yang dimulai dari penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 itu. Peradilan militer memang telah menghukum enam pelaku penembakan. Tapi temuan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II yang dibentuk Komisi Nasional HAM tentang keterlibatan 50 perwira TNI dan Polri tak pernah digubris kejaksaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kejaksaan berdalih tak mungkin mengadili kasus dua kali (prinsip ne bis in idem). Mereka lupa bahwa enam orang yang tak bisa diadili ulang itu merupakan pelaku lapangan. Pelaku utamanya sama sekali belum disentuh. Hasil penyelidikan Komnas HAM beberapa tahun kemudian juga berulang kali dikembalikan kejaksaan karena dianggap tak lengkap. Tampak betul lembaga ini menghindari kasus yang bisa menyeret petinggi militer dan polisi itu.

Ketika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto serta Jaksa Agung M. Prasetyo memutuskan memilih jalur rekonsiliasi, padamlah sudah harapan keluarga korban menemukan keadilan. Jelas mustahil mendapatkan kebenaran jika orang yang semestinya diperiksa justru menjadi penentu nasib mereka hari ini.

Wiranto berada di pucuk pimpinan TNI ketika terjadi kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, serta Semanggi I dan II. Alangkah menggelikan keputusan yang teramat penting itu justru mengandung cacat dan bahkan pelanggaran etik yang berat. Presiden Joko Widodo harus menganulir keputusan yang berbahaya bagi penegakan hukum itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Tangkap Pemuda di Depok Racik Tembakau Sintetis Senilai Rp 100 Juta

4 menit lalu

Polisi menata barang bukti kasus laboratorium rahasia (clandestine lab) narkoba saat rilis di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 19 Juni 2024. Satnarkoba Polres Bogor mengungkap kasus laboratorium rahasia jaringan Jabodetabek di wilayah Tangerang Selatan, Banten yang yang memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dan telah beroperasi selama empat bulan dengan omzet Rp4 miliar serta menangkap delapan tersangka. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Polisi Tangkap Pemuda di Depok Racik Tembakau Sintetis Senilai Rp 100 Juta

Satresnarkoba Polres Metro Depok berhasil mengungkap jaringan tembakau sintetis yang diracik pemuda berinisial SH (30 tahun) di kontrakannya.


Moskow Dilanda Wabah Botulisme 121 Orang Dirawat, Apa Penyebab dan Gejala Penyakit Ini?

6 menit lalu

Orang-orang berjalan melintasi Lapangan Merah dekat Katedral St. Basil dan Menara Spasskaya Kremlin di Moskow tengah, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Moskow Dilanda Wabah Botulisme 121 Orang Dirawat, Apa Penyebab dan Gejala Penyakit Ini?

Ibu Kota Rusia Moskow dilanda wabah Botulisme, menyebabkan 121 orang perlu perawatan medis. Apa penyebab dan pencegahan Botulisme?


Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

19 menit lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

3 berita top hukum: sewa helikopter Menteri Budi Karya, saksi ahli Teyeng Wakatobi, dan kronologi penggerebekan uang palsu.


Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

19 menit lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

Simak syarat dan cara dapat diskon tiket Whoosh 20 persen spesial peringatan Hut DKI Jakarta


Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

24 menit lalu

Ilustrasi--Pengguna memeriksa informasi cuaca di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. (ANTARA/Zubi Mahrofi/uyu)a
Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

BMKG memantau ada dua sirkulasi siklonik mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia hari ini tapi minim peringatan dini hujan.


Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

39 menit lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan menunjukkan kartu anggota Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

Jubir Anies Baswedan meyakini bakal banyak ormas lain yang akan memberikan dukungan kepada bekas Mendikbud itu maju kembali di Pilkada Jakarta.


Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

41 menit lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan siang gratis telah berjalan di 93 negara.


Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

44 menit lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

Beberapa pelawak menggunakan nama panggung antara lain Komeng, Tarsan, Adul, Sule, Rigen, Azis Gagap, dan Mandra. Siapa nama asli mereka?


Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

49 menit lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

Tim kuasa hukum Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Dewas KPK untuk kembali melaporkan penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti.


Zulhas Sebut Harga MinyaKita Bakal Naik Minggu Depan

49 menit lalu

Suasana Pasar Ceger, Tangerang Selatan pada Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita sejak dua bulan lalu. Sementara itu, harga minyak gorent masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga Rp 20.000 per liter. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Zulhas Sebut Harga MinyaKita Bakal Naik Minggu Depan

HET MinyaKita akan naik mulai minggu depan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengonfirmasi langsung soal kenaikan itu.