Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pajak Tanah dan Ulah Spekulan

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah jangan tergesa-gesa menjalankan rencana penerapan pajak progresif untuk tanah telantar. Masih ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan sebelum peraturan pemerintah yang bertujuan memerangi para spekulan tanah itu diterbitkan.

Aturan yang rencananya terbit sekitar sebulan lagi itu muncul karena banyaknya tanah menganggur akibat "ditimbun" para spekulan tanah. Akibatnya, harga tanah kian melambung. Penerapan pajak progresif itu diharapkan memaksa spekulan berhenti menyimpan tanah kosong.

Sebelum menerapkan kebijakan itu, pemerintah harus memastikan basis data kepemilikan tanah dan memperjelas definisi obyek pajak terlebih dulu. Tanpa hal itu, pengenaan pajak progresif untuk lahan tidur justru menjadi bumerang.

Tanpa kejelasan definisi obyek pajak, dunia properti-baik pengembang maupun pembeli-akan terkena imbas. Biaya pengembangan proyek bakal melonjak bila lahan properti juga dikenai pajak. Akibatnya, harga jual properti meroket.

Penerapan kebijakan itu juga harus mempertimbangkan skema pajak yang akan digunakan. Pajak final progresif merupakan pengembangan dari pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah/bangunan yang dikenakan terhadap nilai pengalihan (nilai transaksi). Skema progresif dikenakan karena sasarannya adalah tanah menganggur atau kepemilikan tanah kedua, ketiga, dan seterusnya. Pajak final progresif bisa dianalogikan dengan pajak kendaraan. Saat memiliki kendaraan lebih dari satu, kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya terkena tarif progresif (persentase tarif makin besar).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelemahan pajak final progresif, orang cenderung menghindari nilai pasar. Maka, tantangannya, harus menyesuaikan nilai jual obyek pajak yang berkelanjutan sehingga mendekati harga pasar. Dari kekurangan itu, pemerintah seharusnya dapat membuat skema pajak yang dikenakan secara periodik (tiap tahun) dengan tarif progresif (seperti kendaraan). Tujuannya agar menjadi insentif bagi orang untuk mengusahakan lahannya menjadi produktif atau menjualnya.

Dengan begitu, pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi pilihan yang memungkinkan. Hanya, jika memilih PBB, perubahan harus melalui undang-undang. Pemerintah pusat juga harus mengatasi masalah inkompatibilitas otonomi daerah, karena PBB pedesaan dan perkotaan merupakan domain pemerintah daerah.

Atas kerumitan itulah, pengenaan pajak progresif untuk tanah menganggur memerlukan perhitungan cermat. Pemerintah masih punya waktu untuk menggodoknya sehingga lebih matang.

Jika dampak negatifnya bisa diatasi, kebijakan itu bisa menyelesaikan masalah kesenjangan, produktivitas, dan pajak tanah. Cara ini juga bisa menurunkan ketimpangan lahan, terutama di daerah-daerah. Penerapan pajak progresif untuk tanah telantar pun sejalan dengan langkah pemerintah yang sedang mencari penerimaan pajak baru setelah periode tax amnesty habis pada 2017. Potensi pajak progresif tanah ini cukup besar untuk menutup kas negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bisma Karisma Rilis Album Rihlah, Transformasi dari Anggota SMASH Menjadi Solois

2 menit lalu

Bisma Karisma. Dok. Bisma Karisma
Bisma Karisma Rilis Album Rihlah, Transformasi dari Anggota SMASH Menjadi Solois

Bisma Karisma ingin menunjukkan transformasi dari citra ceria di SMASH ke sisi yang lebih kontemplatif dan reflektif di album solo perdananya.


Huawei Matebook X Pro dan Matebook 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Segini Harga dan Spesifikasinya

4 menit lalu

Ilustrasi Huawei Matebook X Pro (Dok. ConsumerHuawei.com)
Huawei Matebook X Pro dan Matebook 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Segini Harga dan Spesifikasinya

Dua laptop seri Matebook terbaru Huawei, resmi meluncur untuk pasar Indonesia mulai hari ini, Selasa, 25 Juni 2024.


Tingkat Literasi Keuangan Perempuan Lampaui Laki-laki

8 menit lalu

Ilustrasi pasangan merencanakan keuangan. Freepik.com/tirachardz
Tingkat Literasi Keuangan Perempuan Lampaui Laki-laki

OJK melaporkan tingkat literasi keuangan kelompok perempuan untuk pertama kalinya melampaui laki-laki.


Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

9 menit lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

12 menit lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

17 menit lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

Peneliti ICJR menyatakan klaim Polda Sumbar bahwa tidak ada penyiksaan terhadap bocah AM harus dibuktikan melalui standar HAM internasional.


Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

27 menit lalu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet di Bible Lands Museum di Yerusalem pada 5 Juni 2024. REUTERS
Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

Kelangsungan hidup koalisi partai Benjamin Netanyahu bergantung pada dua partai Yahudi ultra-ortodoks.


Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

32 menit lalu

Rapat di Kota Delhi dengan Shantanu, (kanan) Deputi Departemen Pangan dan Distribusi Umum India. Sumber: dokumen Kedutaan Besar India di Jakarta
Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

Kunjungan kerja ini bertujuan membina kerja sama bilateral dan pertukaran keahlian di berbagai sektor antara lain program makan siang sekolah gratis.


Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

39 menit lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

Pembangunan proyek beach club Gunungkidul ini dilakukan melalui PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) yang tidak hanya berisi Raffi Ahmad.


Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

39 menit lalu

Politikus Dedi Mulyadi mendampingi keluarga tersangka dan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon saat membuat di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Tim hukum keluarga tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri terkait dugaan membuat kesaksian palsu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, melaporkan Ketua RT Abdul Pasren atas dugaan keterangan palsu.