Toriq Hadad
@thhadad
Saya tidak setuju kalau ada yang bilang para pembantu Presiden Jokowi kualitasnya cuma KW-3. Istilah KW-dari kata "kwalitas" yang menunjuk barang bukan asli, lawan kata dari "original" ("ori")--hanya pantas disandangkan untuk tas, handphone, sepatu, atau keramik. Bukan untuk orang.
Terlalu berlebihan juga kalau pernyataan "menteri KW-3" itu kemudian disangkut-pautkan dengan keengganan investor menanam modal di Indonesia. Pendapat Fadli Zon, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, itu juga tergolong statement KW. Sebab, Fadli hanya mengulangi ucapan Rizal Ramli, ekonom yang sekarang menjadi aktivis politik anti-pemerintah. Saya tidak ingat, juga belum sempat meneliti, apakah omongan Rizal tergolong "ori" atau termasuk KW juga.
Yang saya ingat, sebagian orang bijak berpendapat: sebagaimana kalian, demikian pula pemimpin kalian. Jelasnya, pemimpin itu cerminan kita. Bila wakil-wakil kita di DPR terus ribut, polisi tak henti bersitegang dengan KPK, penegak hukum sering kali tegas kepada orang kecil tapi lunglai di depan yang besar, begal dan pungli masih berjaya, rakyat gampang tersulut, mana mungkin lahir pemimpin kelas "ori" dari kekalutan ini.
Seandainya pun Presiden Jokowi dan sekalian menterinya bukan kelas "ori", setidaknya mereka pasti berusaha membuat program unggulan. Bahwa buntut program itu tak sesuai dengan harapan orang banyak, dan karenanya mutunya merosot menjadi KW, itu yang perlu segera dievaluasi.
Program menggenjot pajak bisa jadi contoh. Penerimaan pajak akan digenjot naik 40 persen dibanding tahun lalu. Luar biasa. Inilah kenaikan terbesar, paling tidak dalam sepuluh tahun terakhir. Gaji pegawai pajak dinaikkan tinggi sekali. Pengusaha kecil dan menengah akan dikejar, termasuk pengusaha rumah kos. Ibu-ibu yang suka pakai perhiasan mahal segera ditambah pajaknya. Sebanyak 4.000 perusahaan modal asing (PMA), yang selama ini tak bayar pajak, masuk sebagai target.
Mengejar PMA itu rencana bagus. Tapi lihat juga kondisi pengusaha lokal. Rupiah melemah tajam, nyaris semua industri lesu. Bukankah semestinya pemerintah justru melonggarkan pajak agar perusahaan punya dana cukup untuk pengembangan usaha? Dari hasil pengembangan usaha itulah perusahaan mampu bayar pajak. Ibarat sapi perah di musim kemarau saat rumput kering, pemerintah semestinya memberikan suplemen cukup bila ingin susu tetap bisa diperah.
Program melarang pegawai negeri rapat di hotel tak kalah hebat. Demi menghemat anggaran negara, rapat harus diadakan di kementerian. Setelah dijalankan, ternyata penghematan tak tercapai, rapat pun tidak efektif. Sementara itu, dampaknya sudah memukul hotel, karyawan, perusahaan katering, sampai petani sayur-mayur. Niat menghemat gagal, tapi dampak berantainya sudah memukul ekonomi rakyat.
Menteri Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Semua angkat jempol. Dalam sekejap, ia menjadi "media darling". Lalu ia mulai bicara pelestarian lingkungan laut. Ini juga gagasan bagus. Tapi, ketika ia melarang alat tangkap cantrang yang biasa dipakai nelayan lokal tanpa sama sekali menyediakan solusi, banyak yang antipati. Ia bahkan didemo nelayan. Tabungan prestasi Susi membakar kapal asing, habis terkuras di tangan nelayan negeri sendiri.
Tapi saya tak percaya kita bangsa KW. Di Jakarta, Ahok pasti kelas "ori" (minus kata-kata tajamnya). Begitu pula Ridwan Kamil di Bandung atau Risma di Surabaya. Kalau kelak mereka tak terpilih kembali, jangan-jangan kita memang tak mampu melahirkan pemimpin selain kelas KW.
