Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK

Oleh

image-gnews
Iklan

SEMUA bermula di Hong Kong, kurang-lebih. Seorang teman yang telah menonton film baru sutradara Wong Jing mengingatkan: film I Corrupt All Cops (produksi 2009) menunjukkan bahwa bentrok antara komisi pemberantasan korupsi dan pejabat polisi bukan hanya cerita Indonesia.

Tentu saja I Corrupt All Cops bukan cukilan sejarah. Film ini menceritakan pergulatan beberapa petugas Independent Commission Against Corruption (ICAC) melawan sejumlah perwira polisi Hong Kong yang korup. Wong Jing berusaha untuk tak norak, kata teman itu, tapi filmnya akhirnya hanya menyajikan sepotong kisah yang disederhanakan.

Sejarah ICAC, yang didirikan pemerintah Hong Kong pada 1974, dan akhirnya jadi sebuah ikhtiar yang berhasil (dan dicontoh oleh Indonesia untuk membentuk KPK), memang bukan potongan-potongan cerita yang lurus.

ICAC mencatat prestasi ketika lembaga baru ini memenjarakan Peter Fitzroy Godber, perwira tinggi polisi yang tak bisa menjelaskan dari mana uang US$ 600 ribu ada di rekening banknya. Godber melarikan diri ke Inggris dengan bantuan rekan-rekannya. Dengan gigih, ICAC berhasil mengekstradisi sang buaya kembali ke Hong Kong. Ke dalam kurungan.

Tapi dengan segera HKPF, angkatan kepolisian kota itu, merasa terancam. Pada 28 Oktober 1977, beberapa puluh anggotanya menyerbu memasuki kantor ICAC. Ketegangan terjadi. Akhirnya kepala pemerintahan Hong Kong (dulu disebut "Governor") memutuskan untuk memberikan amnesti kepada hampir semua anggota polisi yang korup yang melakukan kejahatannya sebelum 1977. Wibawa ICAC pun merosot.

Tapi kemudian terbukti, kebijakan pemerintah berbuah. Sejak amnesti itu polisi Hong Kong memperbaiki diri. Bahkan HKPF membiarkan pembersihan besar-besaran dalam dirinya oleh ICAC pada 2008. Dari sini tampak, kekuasaanapa pun asal-usulnyatak pernah berada di sebuah ruang politik yang konstan.

Kekuasaan ICAC yang luas dan dijamin hukum tak dengan sendirinya lepas dari gugatan hukum. Wewenangnya untuk menyadap pembicaraan telepon tak selamanya direstui peradilan. April 2005, seorang hakim pengadilan distrik tak mau menganggap rekaman yang dihasilkan ICAC sebagai barang bukti. Alasan: tak ada prosedur yang legal yang mengatur penyadapan itu. Tiga bulan kemudian, seorang wakil hakim pengadilan distrik menganggap ICAC telah melanggar "secara terang-terangan" hak empat terdakwa, dengan memberikan tugas kepada seorang bekas tertuduh merekam percakapan mereka.

ICAC, sebagaimana KPK, tentu bisa mengatakan, dirinya adalah tanda keadaan genting. Ia tak akan ada seandainya polisi, jaksa, dan pengadilan bekerja penuh, sesuai dengan tugas mereka, seandainya mereka membangun sebuah situasi yang disebut "normal".

Tapi di Hong Kong sebelum 1980-an, sebagaimana di Indonesia sampai sekarang, korupsi menyakiti tubuh masyarakat di tiap sudut. Ada korupsi model Godber, yang mempergunakan kekuasaannya yang tinggi; ada yang dilakukan pemadam kebakaran yang memungut uang sebelum bertugas mematikan api; ada pula para pelayan rumah sakit yang di tiap sudut, dari ruang ke ruang, meminta uang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam situasi itu, kejahatan terbesar korupsi adalah menghancurkan "modal sosial"sebuah sikap masyarakat yang percaya bahwa orang lain bukanlah buaya. Korupsi menyebabkan kepercayaan itu rusak. Ejekan yang memelesetkan singkatan ICAC (jadi "I can accept cash", atau "I corrupt all cops") adalah indikasi hancurnya "modal sosial". Negeri telah jadi sederet labirin yang membusuk.

Maka ICAC, terlebih lagi KPK, lahir dengan kekuasaan yang abnormal: ia mekanisme penyembuhan yang juga sebuah perkecualian. Kekuasaannya lain dari yang lain. Wewenang KPK bahkan lebih besar ketimbang ICAC. Di Hong Kong, komisi itu tak punya wewenang menuntut. Di sini, KPK mempunyainya.

KPK juga tak hanya harus bebas penuh dari dikte kekuasaan mana pun. Di Hong Kong, ICAC bekerja secara independen namun bertanggung jawab kepada "Chief Executive", yang dulu disebut "Governor". Di Indonesia, KPK tak bertanggung jawab kepada Presiden.

Keluarbiasaan itu mungkin kini tak hendak dibicarakan. Tapi mungkin tak bisa dilupakan: keadaan yang melahirkan kekuasaan sebesar itu ibarat (untuk memakai kata-kata Agamben) "daerah tak bertuan antara hukum publik dan fakta politik". Dengan kata lain, kekuasaan itu lahir dari kehendak subyektif yang menegaskan kedaulatan.

Tapi pada akhirnya kedaulatan itu bertopang pada legitimasi yang contingent. Tak ada dasar yang a priori yang membuat kedaulatan itu, dan para pemegang kekuasaan istimewa itu, datang begitu saja.

Dengan kata lain, di "daerah tak bertuan", kekuasaan justru semakin perlu pembenaran. Apalagi kekuasaan yang diperoleh ICAC dan KPK bersifat derivatif: bukan datang dari pilihan rakyatsumber mandat sebuah demokrasimelainkan dari badan-badan yang dipilih rakyat. Ia terus-menerus butuh pihak di luar dirinya. Ia butuh sekutu, dengan segala risikonya. Bahwa tugas ICAC maupun KPK merupakan tugas luhur yang mengatasi kepentingan sepihak, tak berarti politik ("the political") berhenti. Kekuasaan selalu ada bersama resistansi terhadap dirinya.

Maka konflik bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sengketa bahkan bisa lebih panjang ketimbang sebuah cerita film Hong Kong. Adegannya mungkin kurang brutal dan dramatis, tapi akan ada korban manusia yang bersalah atau tak bersalah. Sebab, di "daerah tak bertuan", perjuangan melawan korupsi adalah perebutan tiap jengkal ruang strategis yang tersedia. Tiap benteng harus dikuasai, bukan dikosongkan. Tiap langkah adalah kesetiaan, dengan kegemasan, tapi juga dengan organisasi yang dipersiapkan untuk perang 100 tahun.

Goenawan Mohamad | Dimuat kembali dari Tempo edisi 5-11 Oktober 2009.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Tempat Wisata Malam Jakarta yang Asyik Dikunjungi

5 menit lalu

Rekomendasi wisata malam Jakarta, Bundaran HI. Foto: Canva
10 Tempat Wisata Malam Jakarta yang Asyik Dikunjungi

Ada rekomendasi tempat wisata malam Jakarta yang asyik untuk dikunjungi. Beberapa tempat ini juga menampilkan atraksi dan live music.


Vladimir Putin Memuji Vietnam yang Dinilai Pragmatis soal Perang Ukraina

5 menit lalu

Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin (kanan) bertemu di Resor Laut Hitam Sochi pada 6 September 2018. Vietnam News
Vladimir Putin Memuji Vietnam yang Dinilai Pragmatis soal Perang Ukraina

Vladimir Putin memuji Vietnam atas sikapnya terhadap perang Ukraina karena menerapkan kebijakan luar negeri netral


Imbauan Kemenag bagi Jemaah Haji Usai Selesaikan Prosesi Armuzna

6 menit lalu

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Imbauan Kemenag bagi Jemaah Haji Usai Selesaikan Prosesi Armuzna

Setelah menyelesaikan fase mabit di Mina, jemaah haji akan melakukan tawaf Ifadhah dan Sa'i untuk menyelesaikan rangkaian haji.


Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

6 menit lalu

Susi Pudjiastuti (Instagram/@susipudjiastuti115)
Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

Susi Pudjiastuti mengirim pesan singkat dengan emoji tertawa saat ditanya soal peluangnya maju di Pilkada Jabar.


Soal Nama Prasetyo Edi di Pilkada Jakarta, DPP Sebut Masih Proses Lobi

10 menit lalu

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Soal Nama Prasetyo Edi di Pilkada Jakarta, DPP Sebut Masih Proses Lobi

PDI Perjuangan buka suara soal nama Prasetyo Edi Marsudi yang digadang-gadang bakal jadi calon gubernur atau wakil gubernur di Pilkada Jakarta.


Prediksi Argentina vs Kanada di Grup A Copa America 2024 Malam Ini: Jadwal Live, Berita Terkini Tim, H2H, Perkiraan Formasi

14 menit lalu

Pemain Timnas Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian
Prediksi Argentina vs Kanada di Grup A Copa America 2024 Malam Ini: Jadwal Live, Berita Terkini Tim, H2H, Perkiraan Formasi

Simak kabar terkini kedua tim menjelang laga dan prediksi pertandingan Argentina vs Kanada di laga pertama Grup A Copa America 2024.


Masih Punya Simpanan Daging Kurban? Resep Sate Maranggi Berbahan Baku Daging Sapi

15 menit lalu

Sate Maranggi. shutterstock.com
Masih Punya Simpanan Daging Kurban? Resep Sate Maranggi Berbahan Baku Daging Sapi

Bumbu marinasi Sate Maranggi terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, garam, dan gula merah.


Tablet Huawei MatePad 11.5 S Rilis di Indonesia, Usung Teknologi Proteksi Mata

15 menit lalu

Huawei MatePad 11.5 (Huawei)
Tablet Huawei MatePad 11.5 S Rilis di Indonesia, Usung Teknologi Proteksi Mata

Masa pre-order Huawei MatePad 11.5 S berlangsung pada 25 Juni -12 Juli 2024. Pengguna bisa mendapat bonus perangkat tambahan senilai Rp 3,3 juta.


Kembalikan Uang Suap Proyek BTS Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Divonis Setengah dari Tuntutan Jaksa

19 menit lalu

Terdakwa kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo Achsanul Qosasi berjalan keluar ruangan usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kembalikan Uang Suap Proyek BTS Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Divonis Setengah dari Tuntutan Jaksa

Majelis hakim memvonis Achsanul Qosasi 2,5 tahun penjara dari tuntutan jaksa 5 tahun penjara karena telah mengembalikan uang suap Rp 40 miliar.


Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

20 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghindar dari kejaran wartawan kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19 Januari 2024. Sri Mulyani tidak membenarkan atau membantah soal isu mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia juga tidak menjawab soal isu perselisihan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.
Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

Presiden Jokowi mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana di tengah kurs rupiah yang terus melemah.