Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pewangi

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia

Di ruang kerja saya, bercokol alat pewangi yang sudah saya beli hampir dua tahun lalu. Harganya Rp 65 ribu komplet baterai. Setiap bulan saya hanya membeli isi ulang minyak wanginya, rata-rata Rp 15 ribu. Setahun, anggaran pewangi jadi Rp 180 ribu. Kalau tiap tahun alat penyemprotnya harus diganti, total anggaran pewangi itu Rp 245 ribu. Seharusnya saya bisa berhemat kalau mau mematikan alat penyemprot itu jika saya pergi beberapa hari.

Mohon tak membandingkan dengan pewangi di ruang kerja DPR. Beda merek dan aroma, beda harga. Tapi, konon, di dunia wangi-wangian, perbedaan itu tipis. Kalau dianggap sama, berapa anggaran pewangi ideal di ruang kerja DPR? Jika ada seribu ruangan, termasuk toilet dan lorong, anggaran yang dibutuhkan cuma Rp 245 juta. Sebutlah di sudut-sudut lain juga ada pewanginya dengan kualitas lebih yahud, anggarannya tak sampai Rp 1 miliar. Ini persis seperti anggaran pewangi DPR tahun lalu. Sekarang kenapa anggaran pewangi itu membengkak sampai Rp 2,3 miliar? Kata teman saya, "Karena banyak anggota DPR sekarang berbau busuk, jadi perlu pengharum lebih banyak, meskipun tetap saja busuk."

Ah, itu sindiran teman, saya tak mau terhasut. Saya positif saja. Saya menduga anggota DPR butuh yang lebih wangi karena kini banyak dari kalangan artis yang biasa pesolek. Juga bertambah banyak perokoknya, bahkan ada yang merokok di ruang sidang, meski cepat minta maaf-karena ketahuan. Jadi, penyebab bau busuk itu, busuk yang sebenarnya bukan kiasan, karena ulah mereka sendiri.

Kelengkapan di gedung parlemen sering disebabkan oleh ulah anggota parlemen yang tak bisa mengendalikan diri. Misalnya, kini ada wacana untuk membentuk "polisi parlemen". Usul itu lahir karena sidang-sidang di gedung rakyat ini suka ricuh. Ada meja dijungkirkan, ada saling dorong, bahkan ada yang berkelahi. Petugas pengamanan internal kewalahan, maka "polisi parlemen" diusulkan. Coba kalau mereka disiplin bersidang seperti rapat-rapat masyarakat adat, tak akan ada pikiran membuat polisi khusus. Anggota parlemen perlu belajar dari rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rumah jabatan DPR di Kalibata dan Ulujami pun tahun ini dianggarkan Rp 36 miliar lebih. Ini juga tak masuk akal, kenapa rumah itu diperbaiki terus padahal tak banyak dihuni anggota. Saya sering ke Kalibata karena teman saya jadi anggota DPR dari "fraksi hidup sederhana". Rumah jabatan itu tak besar amat. Bagi anggota DPR dari "fraksi hidup mewah", rumah jabatan itu tak dilirik. Tak ada kolam renang khusus, misalnya. Tapi ada penghuninya, heran kan?

Anggota DPR saat ini memang lain dibanding masa lalu. Perhatian mereka kepada sesama makhluk hidup sangatlah besar. Misalnya, di taman gedung DPR sekarang ada 58 ekor rusa. Anggaran makan dan perawatannya setahun Rp 650 juta atau Rp 54 juta lebih sebulan atau sehari hampir Rp 2 juta. Tidak banyak. Tapi adakah kaitan antara rusa dan hak angket? Tentu anggota DPR lebih maklum dibanding saya sebagai rakyat.

Pimpinan DPR sendiri tak peduli dengan anggaran-anggaran itu. Kutip misal pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, "Anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung, itu agak jauh, jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan." Kalau urusan "rumah tangga" saja tak konsen, bagaimana dengan urusan rakyat yang jauh dari Senayan? Di sini saya merasa sedih sebagai rakyat, karena saya memilih anggota DPR itu sebagai wakil rakyat, artinya "petugas rakyat". Kalau tak mau disebut "petugas rakyat", ya, silakan keluar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

6 menit lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
PPDB 2024: Kecurangan hingga Tanggapan Komisi X DPR

PPDB merupakan proses penerimaan siswa baru setiap tahun yang diselenggarakan di seluruh tingkat sekolah


Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

19 menit lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

Pemprov Jakarta, kata Anies, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

20 menit lalu

HP dengan wireless charging. Foto: Canva
Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan wireless charging.


Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

28 menit lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

Egianus Kogoya dikabarkan berencana membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, tanpa tuntutan politik. Namun pembebasan itu tanpa perantara.


Siswi 16 Tahun Asal Klaten Lolos ke Unair Jalur SNBT: It's All Well Written

32 menit lalu

Kampus Universitas Airlangga Surabaya. ANTARA/HO-Humas Unair.
Siswi 16 Tahun Asal Klaten Lolos ke Unair Jalur SNBT: It's All Well Written

Nickita Agiesya Putri, 16 tahun, menjadi mahasiswa termuda Universitas Airlangga (Unair) yang diterima melalui jalur SNBT 2024.


Cara Menuju Perkampungan Betawi Setu Babakan dengan KRL dan TransJakarta

33 menit lalu

Sejumlah wisatawan berkunjung di kawasan Museum Betawi, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jakarta, Ahad, 28 Juni 2020. Penglola juga membatasi san jam kunjung pada pukul 9.00-15.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 persen guna meminimalisir penyebaran COVID-19. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Cara Menuju Perkampungan Betawi Setu Babakan dengan KRL dan TransJakarta

Lokasinya yang strategis membuat Setu Babakan terhitung mudah dijangkau dengan beragam moda transportasi.


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

33 menit lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

37 menit lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengupayakan biaya energi murah, khususnya gas, setelah bertemu dengan Menteri PUPR Basuki


Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

39 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

Ridwan Kamil akan mendengarkan pertimbangan partai untuk memutuskan maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) atau Pilkada Jakarta


PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

44 menit lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan masih mempertimbangkan hasil survei untuk menentukan di mana Ridwan Kamil akan maju pilkada.