Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seretnya Pembahasan RUU Anti-Terorisme  

image-profil

image-gnews
Iklan

Poltak Partogi Nainggolan

Anggota Tim Ahli Pansus RUU Anti-Terorisme

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Anti-Terorisme, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, mulai dibahas bersama DPR pada 18 Januari lalu. DPR sebenarnya sudah memulai pembahasan internal sejak Maret 2016 dengan menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Setelah DPR mendesak, pemerintah akhirnya hadir dalam pembahasan pada pertengahan bulan lalu Tapi, sikap pemerintah terhadap pasal-pasal awal mengenai judul rancangan undang-undang dan klausul "menimbang" menjadi penyebab terjadinya penundaan pembahasan. Kompromi dilakukan dengan mengalahnya DPR sehingga judul rancangan tetap "Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme". Adapun, saran DPR agar rancangan ini dibuat komprehensif-mencakup pencegahan, penindakan, dan penanganan korban pasca-serangan terorisme-diterima.

Kontestasi kepentingan atas siapa atau instansi mana-Polri ataukah TNI-yang memimpin perang melawan terorisme ini melatarbelakangi sikap ambigu pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah dalam merespons daftar isian masalah yang dapat menyebabkan 50 persen perubahan rancangan. Perubahan itu dikhawatirkan akan berakibat perlu dibuatnya rancangan baru, bukan lagi bersifat revisi terbatas.

Jika pembahasan rancangan tetap mandek, masih ada solusinya, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus mengintervensi karena semua pemangku kepentingan rancangan ini mayoritas ada di bawah kewenangannya. Selain itu, pembahasan rancangan ini tidak perlu kaku agar negara dapat menanggapi secara cepat ancaman keamanan nasional dari aksi-aksi terorisme, sehingga pembahasan rancangan ini tidak perlu harus berakhir dengan deadlock. Jika tidak, komitmen pemerintah akan terus dipertanyakan: apakah sungguh-sungguh melihat terorisme sebagai sebuah ancaman nasional krusial atau tidak?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah masih khawatir perubahan judul rancangan akan mengubah banyak di materi batang tubuh. Pemerintah terlalu cemas karena, dengan menghilangkan kata "tindak pidana", peran Polri sebagai instansi terpenting dalam perang melawan terorisme akan tersingkir secara otomatis. Padahal, tanpa judul itu, diganti pun, eksistensi lembaga koordinasi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetap ada dalam batang tubuh. Lembaga itulah yang mengatur pembagian kerja dan kewenangan Polri dan TNI.

Pandangan pemerintah bahwa TNI sulit menjadi penyidik atas terduga teroris memang tak bisa dimungkiri karena tugas, pokok, dan fungsinya berbeda dengan Polri. Tapi, sulit dibantah bahwa TNI dengan unit-unit anti-terorismenya selalu siap dan terlatih di segala waktu dan medan. TNI dibutuhkan untuk menghadapi serangan terorisme dengan modus operandi dan medan berbeda, seperti di kawasan Pegunungan Biru, Poso, tempat kelompok Santoso bersembunyi.

Jadi, tidak ada yang keliru jika parlemen mengusulkan judul baru "RUU Penanggulangan Terorisme". Pemerintah tidak perlu takut kehilangan Polri sebagai salah satu instansi yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum karena sifat undang-undang anti-terorisme yang akan dibuat ini komprehensif. Sikap yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk bekerja sama, bukan mengedepankan arogansi sektoral.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan wadah koordinasi yang lebih baik dengan meningkatkan kewenangan dan kapasitas BNPT serta sinergi berbagai instansi di bawahnya. Potensi pelanggaran hak asasi manusia tidak terletak pada judul, melainkan dalam materi-materi rancangan di dalamnya, terutama lama penahanan dalam proses investigasi dan penyidikan terduga teroris. Sedangkan penundaan atau deadlock berkelanjutan atas pembahasan rancangan ini akan berakibat pengabaian terhadap nasib negara dan bangsa ini dari ancaman terorisme yang terus meningkat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

33 hari lalu

Konferensi pers penangkapan tersangka tindak pidana lingkungan hidup, yakni penambangan pasir timah ilegal, di Belitung Timur yang sebelumnya buron selama hampir dua tahun di Kantor KLHK, Jakarta, 15 Mei 2024. Tempo/Irsyan
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.


RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

13 September 2022

Ketua Komisi II DPR RI saat menandatangi persetujuan RUU Papua Barat Daya untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Pimpinan DPD RI dan pemerintah di Gedung Nusantara, Senin (12/9/2022). Foto:Eot/Pdt
RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah selesai pada pembahasan tingkat I. #InfoTempo


Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

31 Januari 2019

Pada tahun 2002, Arian mendirikan band di Jakarta bersama Edy Khemod. Keduanya kemudian bertemu dengan Ricky Siahaan (gitaris) dan Sammy Bramantyo (basis) dan sepakat membentuk band yang diberi nama 'Seringai'. TEMPO/Aditia Noviansyah
Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

Selain tak diperlukan, vokalis band Seringai, Arian, juga menilai RUU permusikan punya banyak pasal-pasal karet yang mengekang kreativitas.


Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

28 Desember 2018

Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song
Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

Pemerintah Cina telah mengusulkan larangan transfer teknologi paksa dan campur tangan pemerintah secara ilegal dalam operasional perusahaan asing.


Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

13 April 2018

Ilustrasi Undang-undang. shutterstock.com
Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

Senat negara bagian Louisiana, Amerika Serikat menyetujui RUU larang manusia berhubungan seks dengan hewan.


DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

10 Maret 2018

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Hanafi Rais dalam diskusi Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa di Warung Daun Cikini, Sabtu, 10 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

Hanafi Rais menyebut ada 32 UU tentang data pribadi namun tidak ada yang membahas khusus mengenai perlindungan data.


Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

6 Februari 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Subekti
Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat bersama Komisi Keuangan DPR.


Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

18 Juli 2017

Seorang pekerja menaikkan panen kelapa sawit di perkebunan  kelapa sawit PT Nusantara 8 di Leuweung Datar,desa Sukasirna,Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/8). ANTARA/Teresia May
Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

Draf beleid RUU Perkelapasawitan dinilai tidak memuat kebijakan baru alias
mengatur

hal-hal yang sudah berlaku.


DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan, tapi....

18 Juli 2017

Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan, tapi....

Undang-Undang Perkelapasawitan belum dibutuhkan. Pemerintah menilai saat ini tidak terdapat kekosongan hukum yang mengharuskan pembuatan undang-undang baru.


Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

7 Juli 2017

Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku keluarga Afif juga turut menghadiri acara lamaran dan perkenalan kedua belah pihak keluarga besar Bella maupun Afif ini. instagram.com
Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada istilah jalan buntu dalam pembahasan rancangan undang-undang di parlemen.