Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebanalan Korupsi Dinasti Politik

image-profil

image-gnews
Iklan

Achmad Maulani
Kandidat Doktor Sosiologi Ekonomi Universitas Indonesia

Hampir tak ada teladan terbaik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh mata rantai dinasti politik. Yang nyaris selalu disuguhkan adalah kebanalan korupsi dan pengkhianatan atas mandat kekuasaan. Kasus mutakhir adalah penangkapan Bupati Klaten oleh KPK atas dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.

Karena potensi penyelewengan kekuasaan yang begitu besar karena model hubungan kekerabatan dalam jabatan publik, regulasi yang mengatur soal pengelolaan daerah berdasarkan kekerabatan pun sempat muncul. Tapi itu pun layu sebelum berkembang. Mahkamah Konstitusi membatalkannya atas nama satu hal: hak asasi manusia.

Kasus penangkapan Bupati Klaten itu sekali lagi menegaskan kepada kita akan kebanalan korupsi yang dilakukan penguasa daerah. Praktek semacam inilah yang sesungguhnya memiskinkan rakyat karena sangat terkait dengan seluruh kebijakan publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dari data yang dilansir Indonesia Corruption Watch, pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 tercatat ada 12 calon kepala daerah di 11 daerah yang berasal dari dinasti politik. Beberapa daerah tersebut adalah, antara lain, Banten, Gorontalo, Musi Banyuasin, Barito Kuala, Pringsewu Lampung, Kota Batu, Landak Kalbar, Lampung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Mesuji, dan Maluku Tengah.

Studi yang dilakukan Eric Chetwynd dkk, "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature"(2003), menyediakan landasan teori yang kuat soal hubungan korupsi dan kemiskinan. Studi tersebut ingin menunjukkan bahwa korupsi memang tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun korupsi memiliki dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.

Persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan saat ini masih menjadi masalah utama bangsa ini. Angka kemiskinan yang masih bertengger tinggi, yakni 10,86 persen, jelas tak akan mengalami perubahan signifikan di masa depan ketika kebanalan korupsi oleh pemimpinnya terus saja menggerogoti anggaran-anggaran daerah yang dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebanalan dan kebrutalan korupsi yang dilakukan gurita dinasti politik jelas akan menciptakan distorsi bagi perekonomian, termasuk kerangka kebijakan dan hukum yang mengakibatkan sekelompok masyarakat tertentu memiliki keuntungan yang lebih dibanding kelompok masyarakat yang lain. Karena itu, dalam The Laws, filsuf Plato mengatakan bahwa korupsi tidak hanya memiskinkan rakyat, tapi juga membusukkan peradaban.

Komisi Aparatur Sipil Negara menduga bahwa di hampir 90 persen daerah terjadi jual-beli jabatan. Dalam banyak kasus, hal itu merupakan dampak negatif pemilihan kepala daerah untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Komisi mencatat saat ini ada 441 ribu jabatan pemimpin di republik ini. Itu artinya, bila semua jabatan itu dikenai tarif seperti kasus Klaten, nilainya mencapai Rp 35 triliun.

Ada dua hal yang menjadi pemicu utama potensi korupsi yang dilakukan dinasti politik. Pertama, penguasaan sumber daya dan dampaknya yang dapat melemahkan check and balance dalam pemerintahan, terutama bila dinasti telah mencengkeram eksekutif dan legislatif. Persoalan itulah yang membuat dinasti dekat dengan korupsi ditambah dengan kewenangan mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi.

Kedua, pola yang terbangun dalam dinasti politik saat ini membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan yang menjadi simpul-simpul politik lainnya. Dalam istilah Robert Putnam (1976), inilah yang disebut "aktor bayang-bayang" dalam proses politik di daerah yang mengunci peran pemimpin daerah dan menjadi embrio sumber korupsi.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, yakni regulasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, serta kepemimpinan daerah yang transformasional. Meski persoalan regulasi saat ini sudah terkunci dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang dinasti politik, tapi hal tersebut bukan berarti tak bisa diubah. Ke depan, dengan berbagai argumen yang kokoh dan data yang kuat, saya kira DPR bisa membuat regulasi yang detail soal ini. Langkah lain adalah memberikan pendidikan politik secara terus-menerus kepada rakyat agar selektif dalam memilih pemimpin.

Kedua, prinsip-prinsip dalam good governance (transparan, akuntabel, responsif, partisipatif) dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Ketiga, kepemimpinan yang transformatif adalah kunci perubahan radikal dalam tata kelola dan inovasi kebijakan daerah. Pemimpin yang kapabel, jujur, berintegritas, visioner, serta selalu terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor utama dalam inovasi dan tata kelola daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai Politik Dinasti di Pilkada 2024: Cek Daftarnya Termasuk Anak Zulhas, Anak Akbar Tanjung, Istri Yandri PAN, Anak Jokowi

9 hari lalu

Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli (tiga dari kiri) menerima pataka dari Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Juliyatmono usai terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo, Minggu, 16 April 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ramai Politik Dinasti di Pilkada 2024: Cek Daftarnya Termasuk Anak Zulhas, Anak Akbar Tanjung, Istri Yandri PAN, Anak Jokowi

Berikut daftar politik dinasti yang akan meramaikan Pilkada 2024. Antara lain anak Zulhas, anak Akbar Tanjung, istri Yandri PAN, dan anak Jokowi.


Viral Istilah Politik Dinasti dan Asian Value, Apakah Itu dan Bagaimana Riwayatnya?

10 hari lalu

Gelagat Politik Dinasti Jokowi  menguat menjelang pemilihan kepala daerah 2020.
Viral Istilah Politik Dinasti dan Asian Value, Apakah Itu dan Bagaimana Riwayatnya?

Asian value dan politik dinasti kembali ramai dibicarakan publik hari-hari ini usai podcast Total Politik dan komika Pandji Pragiwaksono. Apa artinya?


Respons Bobby Nasution Saat Ditanya Soal Politik Dinasti

13 hari lalu

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Bobby Nasution Saat Ditanya Soal Politik Dinasti

Bobby Nasution memilih bungkam saat ditanya soal politik dinasti.


Soal Pencalonan Anak Zulhas dan Ridwan Kamil di Pilgub DKI, Pengamat: Belum Pasti ada Politik Dinasti

12 April 2024

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Soal Pencalonan Anak Zulhas dan Ridwan Kamil di Pilgub DKI, Pengamat: Belum Pasti ada Politik Dinasti

Pandangan pengamat politik perihal isu pencalonan anak Ketum PAN dengan Ridwan Kamil di Pilgub DKI 2024.


UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

18 Maret 2024

Presiden Joko Widodo mengamati kebun tebu Temugiring PTPN X Batankrajan,  Gedeg, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat 4 November 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau tebu varietas unggul terbaru (tebu NX-04) yang diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

UGM dan UI kembali "menjewer" Jokowi Terbaru adalah Kampus Menggugat dan Seruan Salemba, Berikut poin-poin tuntutan mereka.


Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

17 Maret 2024

Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

Politik dinasti Jokowi kembali disorot setelah Gibran jadi cawapres, Bobby Nasution niat maju Gubernur Sumatera Utara, pun Kaesang dan Erina Gudono.


Ketua BEM Unri: Politik Dinasti Merusak Demokrasi, Rencana Jahat yang Diatur dengan Baik

14 Maret 2024

Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa
Ketua BEM Unri: Politik Dinasti Merusak Demokrasi, Rencana Jahat yang Diatur dengan Baik

Ketua BEM Unri Muhammad Ravi menyoroti berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan penyelewengan konstitusi. Ini katanya.


Lonjakan Suara PSI Disorot, Begini Kisah Kaesang 2 Hari Jadi Anggota Langsung Jabat Ketua Umum PSI

5 Maret 2024

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Lonjakan Suara PSI Disorot, Begini Kisah Kaesang 2 Hari Jadi Anggota Langsung Jabat Ketua Umum PSI

Perolehan suara PSI dalam Sirekap KPU melonjak sejak Jumat, 1 Maret 2024 menuai sorotan. Begini kisah Kaesang menjabat Ketua Umum PSI.


Ditolak PTUN Jakarta, TPDI akan Gugat Lagi Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi

15 Februari 2024

Presiden Joko Widodo
Ditolak PTUN Jakarta, TPDI akan Gugat Lagi Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi

Gugatan nepotisme Jokowi yang dilayangkan Perekat Nusantara dan TPDI tidak diterima PTUN Jakarta


Tak Hanya dari Kampus, Jokowi Mendapat Kritikan dari Banyak Komunitas dan Aliansi, Termasuk Komunitas Utan Kayu

10 Februari 2024

Komunitas Utan Kayu menyampaikan maklumat kepada Presiden Joko Widodo yang dibacakan oleh Ayu Utami, Goenawan Muhamad, Tosca Santoso, dan Andreas Harsono di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Tak Hanya dari Kampus, Jokowi Mendapat Kritikan dari Banyak Komunitas dan Aliansi, Termasuk Komunitas Utan Kayu

Jokowi banjir kritikan bukan hanya dari kampus tapi juga dari berbagai komunitas dan aliansi masyarakat sipil. Terakhir, dari Komunitas Utan Kayu.