Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hukum Korporasi dalam Kasus Korupsi

Oleh

image-gnews
Iklan

Aparat penegak hukum seharusnya segera memanfaatkan momentum untuk menyeret korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Amunisi baru diberikan dua bulan lalu lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Saat ini banyak kasus korupsi melibatkan korporasi, baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di KPK saja tahun lalu sudah digelar 96 penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 penuntutan. Sebagian besar merupakan kasus yang melibatkan perusahaan, misalnya perkara PT Agung Podomoro Land. KPK telah menetapkan direktur utamanya, Ariesman Widjaja, dan seorang karyawan sebagai tersangka kasus suap untuk mencoba mempengaruhi peraturan daerah DKI Jakarta.

Selama ini hanya sedikit pemrosesan kasus korupsi yang menyeret korporasi ke pengadilan. Padahal sebenarnya sudah ada aturan untuk korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus korupsi yang berhasil menjerat korporasi adalah yang berkaitan dengan proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin. Pada 2010, PT Giri Jaladhi Wana diputus membayar denda Rp 1,3 miliar, dan perusahaan ditutup selama enam bulan.

Dalam berbagai kasus, meskipun perkara melibatkan korporasi, kebanyakan hanya individu yang bertanggung jawab atau yang terlibat diseret ke pengadilan. Individu inilah yang menjalani hukuman bila terbukti bersalah. Korporasi melenggang, tak merasakan efek jera. Mereka tinggal mengganti orang yang menjalani hukuman itu dengan orang baru.

Peraturan MA ini menjadi sangat penting untuk segera dimanfaatkan dengan baik guna menimbulkan efek jera bagi korporasi. Sebab, kejahatan korporasi "membunuh" lebih banyak korban. Kerugian yang ditimbulkan lebih luas, bisa negara, konsumen, pemegang saham yang tak bersalah, karyawan, perusahaan, perusahaan pesaing, atau masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan kesulitan menyeret korporasi seharusnya sudah terbantu oleh peraturan MA ini. Selama ini aparat hukum kerap mengeluhkan kesulitan memenuhi syarat formal, seperti pengisian formulir, juga kesulitan dalam pembuktian.

Peraturan baru ini memberikan senjata yang memudahkan aparat hukum. Sejauh bisa dibuktikan bahwa korporasi mendapat keuntungan atau manfaat dari sebuah kejahatan korupsi, mereka bisa didudukkan di pengadilan. Bila mereka terbukti bersalah, hukuman berat pun semestinya dijatuhkan, melihat dampak yang ditimbulkannya. Apa pun bentuk hukumannya, baik berupa denda, denda dan penyitaan, maupun penutupan usaha.

Pada saat yang sama, kapasitas aparat penegak hukum harus diperkuat karena "lawan" makin besar. Integritas juga harus diperkuat. Jangan sampai peraturan MA tersebut justru digunakan sebagai alat transaksi baru yang akhirnya menjadi senjata tumpul dalam pembasmian korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

17 menit lalu

 Irman Gusman menyampaikan visi dan misi di depan Tokoh Masyarakat dan jurnalis di Padang pada Kamis 20 Juni 2024 menjelang pengelaran PSU DPD Sumbar. Irman Gusman mengelak saat diminta menyatakan diri sebagai Mantan Napi Korupsi kepada jurnalis. TEMPO/ Fachri Hamzah.
MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

PSU di Sumbar dilakukan hanya untuk satu surat suara, yakni Pemilu Legislatif DPD RI 2024.


Usai Dikritik Warganet, Ariana Grande Klarifikasi Perubahan Suara di Sebuah Podcast

18 menit lalu

Ariana Grande. Foto: Instagram/@arianagrande
Usai Dikritik Warganet, Ariana Grande Klarifikasi Perubahan Suara di Sebuah Podcast

Ariana Grande kembali dikritik karena perubahan suaranya saat berbicara. Suaranya dituduh palsu.


Tokopedia Sebut Alasan PHK Besar-besaran karena Ada Tumpang Tindih Peran

22 menit lalu

Logo Tokopedia. foto: Tokopedia
Tokopedia Sebut Alasan PHK Besar-besaran karena Ada Tumpang Tindih Peran

Manajemen Tokopedia telah mengidentifikasi adanya beberapa peran dari berbagai tim yang serupa yang perlu disesuaikan.


PLN Terus Kembangkan Ekosistem Hidrogen di Indonesia

33 menit lalu

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo
PLN Terus Kembangkan Ekosistem Hidrogen di Indonesia

PT PLN (Persero) menjadi pionir pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia.


Profil Lai Kuanlin yang Umumkan Pensiun dari Dunia Hiburan untuk Berkarier Jadi Sutradara

34 menit lalu

Lai Kuanlin. Foto: Instagram
Profil Lai Kuanlin yang Umumkan Pensiun dari Dunia Hiburan untuk Berkarier Jadi Sutradara

Profil Lai Kuanlin yang mengumumkan pensiun dari dunia hiburan dan sebagai seorang selebritas.


Jelang Laga Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Piala AFF U-16 2024, I Putu Panji Apriawan Merasakan Grogi

37 menit lalu

Para pemain Timnas U-16 Indonesia melakukan latihan bersama terakhir kali di Stadion UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis malam, 20 Juni 2024, sebelum mereka bertanding melawan Timnas Singapura besok, Jumat, 21 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jelang Laga Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Piala AFF U-16 2024, I Putu Panji Apriawan Merasakan Grogi

Timnas U-16 Indonesia menjalani sesi latihan terakhir pada Kamis malam menjelang lawan Singapura di Piala AFF U-16 2024.


Kasus Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila, Kuasa Hukum Bantah Ada Intervensi Petinggi Polri

37 menit lalu

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Tote Hendratno hadiri pemeriksaan atas dugaan pelecehan terhadap stafnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Edie diperiksa sebagai terlapor untuk laporan yang debut oleh DF yang mengaku sebagai korban pelecehan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila, Kuasa Hukum Bantah Ada Intervensi Petinggi Polri

Kuasa hukum eks Rektor Universitas Pancasila membantah tudingan adanya intervensi dalam penanganan kasus yang melibatkanya kliennya.


Gubernur BI Yakin Cara Ini Dapat Menstabilkan Kurs Rupiah yang Terus Anjlok

42 menit lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengumumkan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Juni 2024 di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Gubernur BI Yakin Cara Ini Dapat Menstabilkan Kurs Rupiah yang Terus Anjlok

Gubernur BI mengklaim mata uang RI akan segera menguat.


Mengenal Elaelo, Platform Media Sosial yang Diklaim Jadi Pengganti X

42 menit lalu

elaelo. id. FOTO/Instagram/elaelo.id
Mengenal Elaelo, Platform Media Sosial yang Diklaim Jadi Pengganti X

Aplikasi Elaelo beberapa waktu yang lalu banyak diperbincangkan karena dianggap sebagai pengganti X. Kenali aplikasi Elaelo berikut ini.


Sistem One UI 6.1.1 Samsung Rilis Juli 2024, Begini Peningkatan Fungsi AI yang Dibawanya

46 menit lalu

Logo Samsung. Foto: gadgetsndtv.com
Sistem One UI 6.1.1 Samsung Rilis Juli 2024, Begini Peningkatan Fungsi AI yang Dibawanya

Pembocor teknologi mengungkapkan fitur baru pada sistem One UI 6 terbaru Samsung. Hasil pembaruan itu meluncur pada Juli mendatang.