Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Boneka

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Boneka itu disenangi anak-anak. Tetapi, jika dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ini muncul calon boneka, itu buruk. Kalau calonnya boneka, menjadilah dia bupati atau gubernur boneka-kalau terpilih. Bagaimana kalau gubernur boneka itu naik pangkat menjadi presiden? Ini tak usah dibahas.

Kenapa ada calon boneka? Mari kita usut. Calon kepala daerah harus didukung 20 persen suara hasil pemilu yang lalu. Itu calon dari partai atau gabungan partai. Ada calon independen, tapi syaratnya diperberat. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015, calon independen di daerah yang berpenduduk 8-12 juta harus mengumpulkan dukungan minimal 7,5 persen. Dalam pilkada sebelumnya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, angka itu cuma 4 persen. Makin berkurang penduduknya, makin tinggi persentase dukungan. Misalnya, untuk daerah berpenduduk sampai 250 ribu, dukungan minimal 10 persen. Singkat kata, calon independen kurang diminati.

Partai yang kini kadernya sedang menjabat, hampir seluruhnya dicalonkan kembali. Statusnya petahana. Meski prestasi petahana tak terlalu tampak, pengaruhnya sangat besar karena bisa menggerakkan birokrasi. Betul, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan edaran agar pegawai negeri sipil netral. Ah, orang tahu itu cuma teori. Kalau petahana yang tak berprestasi saja sulit dilawan, apalagi petahana yang berprestasi, ditambah populer lagi. Contohnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Wakil Presiden Jusuf Kalla saja mengakui kehebatan Risma dan menyebut "sulit untuk dikalahkan".

Tapi politik itu mengadopsi seni silat, tak ada pendekar yang tak bisa dikalahkan. Apa akal? Partai politik yang oposisi ambil sikap tidak mengeluarkan calon. Jadilah petahana itu calon tunggal. Kesannya calon tunggal itu di atas angin. Padahal celaka, karena berdasarkan aturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, jika dalam pilkada serentak ini calonnya tunggal, pilkada di daerah itu diundur ke pilkada serentak 2017. Risiko bagi petahana besar karena dia akan digantikan oleh pelaksana tugas, lantaran masa jabatannya habis. Risma, misalnya, harus diganti pada 20 September nanti saat masa jabatannya habis. Jika pilkada diundur ke 2017, pengaruh Risma pada birokrasi diduga sudah berkurang, mungkin pula kepopulerannya menurun. Itu jurus silatnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lho, bonekanya di mana dong? Sabar. KPU punya aturan unik bin ajaib. Pendaftaran pilkada dibuat selama tiga hari (26-28 Juli). Namun, kalau cuma ada calon tunggal, KPU buat sosialisasi selama tiga hari (29-31 Juli), lalu dibuka pendaftaran susulan tiga hari (1-3 Agustus). Setelah itu baru verifikasi dan diputuskan, pilkada berlanjut atau diundur. Untuk apa sih sosialisasi lagi? Entah, mbok tanya KPU. Tapi di sinilah waktunya "musyawarah mufakat", partai yang (pura-pura) gagal mencari calon "diminta dengan sangat hormat" menampilkan calon asal-asalan. Barangkali disertai apa yang disebut "politik transaksional".

Politik dengan "jurus silat tangan kosong" ini sudah terjadi di beberapa daerah. Tak mau menunggu masa sosialisasi dan pendaftaran susulan, hanya dalam hitungan menit sebelum ditutup, tiba-tiba calon tak jadi tunggal. Tentu terjadi "musyawarah". Sekarang, tinggal 12 daerah yang calonnya masih tunggal, termasuk pilkada Surabaya. Akankah besok lahir calon yang lain? Kita lihat saja. Pada masa Orde Baru, itu disebut "calon pendamping" yang sudah pasti kalah. Karena kita anti-Orde Baru, itu yang disebut calon boneka. Kasihan anak-anak, boneka jadi simbol negatif.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSI Klaim Kaesang Ikut Pertemuan Prabowo dan Petinggi Koalisi Indonesia Maju

2 menit lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Anis Matta, dan Erick Thohir di kediamannya. Para tokoh ini diketahui sebagai  pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Instagram/Prabowo
PSI Klaim Kaesang Ikut Pertemuan Prabowo dan Petinggi Koalisi Indonesia Maju

Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakanKaesang Pangarep ikut hadir dalam pertemuan Prabowo dengan para petinggi KIM kemarin.


Pertama dalam 5 Tahun, AS-Cina Gelar Perundingan Nuklir Informal

4 menit lalu

Ilustrasi peluncuran Trident II dari kapal selam. Rudal balistik Trident II 5D memiliki kecepatan 24 mach atau 29.020 km/jam dan mampu menjangkau sasaran sejauh 12.000 km. Trident II 5D menjadi senjata andalan kapal selam Amerika Serikat, kelas Ohio. Kelas Ohio membawa 24 rudal nuklir balistik Trident I C4 atau Trident II D5. deagel.com
Pertama dalam 5 Tahun, AS-Cina Gelar Perundingan Nuklir Informal

Amerika Serikat dan Cina melanjutkan perundingan senjata nuklir semi-resmi pada Maret untuk pertama kalinya dalam lima tahun.


PHK Massal di Tokopedia, Kemnaker: Sudah Sesuai Aturan

7 menit lalu

PHK Massal di Tokopedia, Kemnaker: Sudah Sesuai Aturan

Kemenaker mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan manajemen untuk memastikan PHK yang berjalan di e-commerce Tokopedia sesuai aturan


9 Penyebab Bibir Hitam, Salah Satunya karena Konsumsi Kafein

8 menit lalu

Penyebab bibir hitam. Foto: Canva
9 Penyebab Bibir Hitam, Salah Satunya karena Konsumsi Kafein

Beberapa dari Anda mungkin memiliki bibir yang menghitam. Penyebab bibir hitam bisa disebabkan karena kebiasaan menjilat bibir.


Dukung Prabowo Cetak Sawah 1 Juta Hektar, Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp51 Triliun

12 menit lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat kerja komisi IV DPR RI di Jakarta, (20/6/2024).
Dukung Prabowo Cetak Sawah 1 Juta Hektar, Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp51 Triliun

Alasan penambahan anggaran tersebut karena adanya usulan program kerja di sejumlah sekretariat jenderal di Kementan.


Tanggapi Isu Adanya Pemain Titipan di Timnas Indonesia, Ketua BTN Sumardji: Saya Jamin 1000 Persen Tidak Ada

12 menit lalu

Ketua Badan Tim Nasional Sumardji saat ditemui di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Juni 2024. TEMPO/Randy
Tanggapi Isu Adanya Pemain Titipan di Timnas Indonesia, Ketua BTN Sumardji: Saya Jamin 1000 Persen Tidak Ada

Ketua BTN Sumardji menanggapi isu adanya pemain titipan di Timnas Indonesia yang baru-baru ini kembali mencuat.


Ahli Sebut Tak Ada Kerugian Negara dan Pelanggaran Mengganti Material dalam Kasus Tol MBZ

13 menit lalu

Jalan layang Cikampek, Mohammed Bin Zayed.
Ahli Sebut Tak Ada Kerugian Negara dan Pelanggaran Mengganti Material dalam Kasus Tol MBZ

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Tol Layang Mohammed Bin Zayed atau Tol MBZ pada Kamis, 20 Juni 2024.


Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

13 menit lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers ihwal pengamanan Opening Ceremony World Water Forum ke-10. (dok. Polri)
Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

Anggota Polri yang terbukti melanggar aturan dan masih bermain judi online akan diberikan sanksi mulai dari kode etik hingga tindak pidana.


Semen Padang Percepat Renovasi Stadion Haji Agus Salim untuk Laga Kandang Liga 1 Musim Depan

17 menit lalu

Proses perbaikan Lapangan Sepak Bola Haji Agus Salim agar memenuhi standar AFC. Lapangan tersebut akan menjadi home base Semen Padang FC pada Liga 1 musim 2024/2025. Foto TEMPO/Fachri Hamzah.
Semen Padang Percepat Renovasi Stadion Haji Agus Salim untuk Laga Kandang Liga 1 Musim Depan

Manajemen Semen Padang mempercepat renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim (GHAS) menjelang bergulirnya Liga 1. Tim ini berstatus tim promosi.


KPU Buat PKPU Tindaklanjuti Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

22 menit lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Buat PKPU Tindaklanjuti Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU berharap bisa segera menyelesaikan rancangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.