Menguji Rasionalitas Pemilih Jakarta  

Arie Putra
Analis Politik Policy Research Network Pengamat pertanian

Pernyataan pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, di beberapa media massa nasional sangat menarik dicermati. Ia mengatakan, "Jika benar warga Jakarta rasional, seharusnya Ahok minimal mengantongi 70 persen suara sesuai dengan proporsi warga yang puas terhadap kinerjanya."

Burhan menilai, untuk mengkonversi tingkat kepuasan pemilih rasional menjadi elektabilitas, seharusnya tidak membutuhkan upaya yang besar. Kepuasan danelektabilitas pada segmen pemilih rasional secara otomatis akan selalu berbanding lurus. Dia mencurigai faktor agama begitu berpengaruh menggerakkan 30 persen orang yang puas dengan kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk memilih kandidat lain.

Namun jangan-jangan Burhan luput akan logika lain bahwa boleh jadi warga yang sudah puas dengan kinerja Ahok (70 persen) justru ingin lebih puas lagi atau memandang ada kandidat lain yang mampu memberikan kepuasan lebih. Artinya, belum tentu 30 persen yang, menurut Burhan, seharusnya masuk ke dalam kelompok rasional alias pendukung petahana adalah pemilih irasional.

Sebenarnya, siapakah yang tidak rasional? Jika melihat angka survei-survei sebelum pemilihan kepala daerah DKI, elektabilitas Ahok memang selalu berada di kisaran 40 persen, meski kepuasannya di kisaran 65-70 persen. Tampaknya, angka solid hanya sebatas itu. Walaupun "insiden" Al-Maidah 51 sempat membuat perolehan petahana terjerembap dalam sejumlah jajak pendapat, pemulihan ke angka semula tidak butuh waktu lama. Sebagai seorang petahana yang memiliki kepuasan tinggi, rapor tersebut tidak terlalu memuaskan.

Melihat kenyataan tersebut, pengamat harus kembali mempertanyakan konsep rasionalitas pemilih. Dinamika elektabilitas Ahok juga menunjukkan bahwa faktor agama tidak terlalu berpengaruh. Pola sebelum masa pemilihan kepala daerah tidak terlalu berbeda dengan hasil rekapitulasi suara pencoblosan putaran pertama oleh Komisi Pemilihan Umum.

Di negara-negara mayoritas muslim, seperti Aljazair, Turki, Tunisia, dan Mesir, kekuatan politik Islam memang mampu mendapat suara yang besar dalam pemilihan umum. Namun bahasa politik yang digunakan kerap tidak berhubungan dengan hal-hal yang islami. Isu-isu publik umumnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi isi kampanye yang paling dominan digunakan. Pemilih kelompok Islam masih memiliki rasionalitas lain di luar nilai-nilai agama yang mereka pegang. Kualitas gagasan masih dianggap sebagai faktor penentu.

Berkaca pada kasus Jakarta, isu penistaan agama terbukti tidak mampu menggulingkan petahana. Meski diterjang gelombang aksi secara masif, Ahok tetap bertahan. Kepercayaan rakyat Jakarta terhadap kinerja yang sudah ditawarkan petahana masih sangat besar. Ahok bisa menjual cerita suksesnya karena dia inkumben.

Di sisi lain, pemilih non-petahana bukan berarti tidak rasional. Selain Basuki-Djarot, tidak ada kandidat yang sudah bekerja untuk Jakarta. Mau tidak mau, kandidat penantang hanya bisa bercerita mengenai program-program dan rencananya.

Jika Burhanuddin Muhtadi mengatakan isu agama banyak dimainkan oleh kandidat penantang, hal ini tampaknya kurang tepat. Belakangan, pendukung petahana lebih banyak menyerang logika program yang ditawarkan kandidat penantangnya.

Program OKE OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneur) dan uang muka (down payment/DP) hunian 0 persen milik pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diejek habis-habisan oleh akun-akun media sosial pendukung petahana. Terlepas dari mungkin atau tidaknya program itu dilaksanakan, upaya untuk menyerang gagasan lawan terus dilakukan.

Serangan terhadap dua program tersebut secara tidak langsung menggerakkan pemilih untuk menggali lebih banyak visi-misi dan program penantang Ahok. Program Anies-Sandi semakin diketahui publik. Melalui akses media asing yang begitu terbuka, publik yang belum menentukan pilihan dapat menemukan informasi bahwa ternyata program semacam itu sudah berhasil dilakukan di negara-negara lain.

Ahok memang mampu merasionalkan kebijakan yang tidak populer. Bagi Ahok, Jakarta harus menjadi kota yang tertib, seperti Singapura. Warga Jakarta akan untung apabila semuanya berperilaku sesuai dengan aturan. Akibatnya, kelas menengah-bawah yang tidak tertata sangat terluka oleh kebijakan Ahok.

Adapun Anies-Sandi lebih menekankan kebijakan yang pro-masyarakat menengah ke bawah. Program-program mereka yang dirisak pendukung Ahoksangat memperlihatkan arah kebijakan populis yang mereka usung.

Pembelahan segmen pemilih menjadi pro-ketertiban dan pro-populisme terus dilakukan menjelang hari pemilihan. Pada pemilihan putaran kedua, Anies akan semakin mempertegas posisi tersebut. Mungkin, untuk menggaet pendukung kandidat yang kalah, Anies-Sandi akan mengadopsi program-program Agus Yudhoyono.

Di sisi lain, cerita keberhasilan Ahok memimpin Jakarta tampaknya sudah menemui titik jenuh. Apalagi kata-kata Ahok soal Jakarta bebas banjir sama sekali tidak terbukti. Meski harus diakui, kerja Ahok pada sektor-sektor tertentu layak diapresiasi. Sejauh ini, Ahok-Djarot merupakan kandidat yang paling miskin imajinasi.