Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi dan Lingkup Korporasi  

image-profil

image-gnews
Iklan

Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

Pemidanaan terhadap korporasi kembali menjadi perhatian penegak hukum setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Tapi ruang lingkup korporasi seharusnya tidak dibatasi dalam definisi sempit sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha. Secara normatif, ruang lingkup korporasi mencakup kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

R. Wiyono (2012) mengklasifikasikan definisi korporasi dalam UU Tipikor menjadi enam jenis, yaitu (i) kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum, (ii) kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum, (iii) kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum, (iv) kumpulan orang yang terorganisasi yang tidak berbentuk badan hukum, (v) kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum, dan (vi) kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang tidak berbentuk badan hukum.

Jika disandingkan dengan ketentuan yang lebih baru, ruang lingkup korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengadopsi definisi yang diatur dalam UU Tipikor. Maka, pengertian korporasi akan menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya berstatus perusahaan, tapi juga entitas lainnya, seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Sayangnya, peraturan MA tersebut lebih banyak menyentuh korporasi dalam pengertian perusahaan. Maka, penegak hukum perlu melakukan penyesuaian.

UU Tipikor membatasi pemberian sanksi terhadap korporasi, baik pidana pokok maupun tambahan. Dalam pidana pokok, korporasi hanya bisa dikenai denda. Adapun sanksi pidana tambahannya adalah perampasan barang (termasuk perusahaan), pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun, dan pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak atau keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Semangat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana harus dilihat dalam perspektif yang berbeda, yaitu bagaimana desain pencegahan yang bisa dilakukan oleh korporasi. Peraturan MA memang dirancang sebagai panduan da_lam mempidanakan korporasi, namun ada dimensi pencegahan yang patut dicermati.

Pasal 4 ayat 2 peraturan itu menyebutkan bahwa, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dalam beberapa hal, termasuk apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan.

Peraturan ini memberikan pesan yang kuat bagaimana meminimalkan potensi korporasi dijerat secara pidana. Pertama, pentingnya kebijakan dan tindakan pencegahan yang ditujukan untuk mengawasi area internal korporasi. Kedua, jika sistem pencegahan ini didesain oleh korporasi, setidaknya unsur kesalahan korporasi dapat diminimalkan.

Sistem pencegahan korupsi di area internal korporasi perlu distandarkan oleh institusi negara, yakni pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK tentu saja dikaitkan dengan fungsi pencegahan dan pihak yang dapat menindak korporasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kunjungan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam, 8 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

Fakta-fakta terbaru sidang pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo atau SYL.


Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

1 hari lalu

Artis Sandra Dewi bungkam usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Dia diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung selama sekitar sepuluh jam pada Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

Pengacara tersangka dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, mengatakan Kejaksaan Agung belum memanggil Sandra Dewi lagi.


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

2 hari lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

KPK mengumumkan satu Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang jadi tersangka korupsi DJKA.


Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

2 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers pelimpahan 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah ke penuntut umum di Kejari Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

Kejagung mengungkapkan ada puluhan jaksa penuntut umum yang menangani kasus dugaan korupsi timah.


Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

2 hari lalu

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Reyna Usman, diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

JPU KPK menyatakan Reyna Usman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara korupsi ini.


5 Drama Korea yang Dibintangi Han Sun Hwa: Termasuk "My Sweet Mobster"

2 hari lalu

Berikut ini alur cerita drakor My Sweet Mobster yang dibintangi oleh Um Tae Goo dan Han Sun Hwa. Drakor ini bergenre komedi romantis. Foto: Viki
5 Drama Korea yang Dibintangi Han Sun Hwa: Termasuk "My Sweet Mobster"

Tak hanya pandai bernyanyi, Han Sun Hwa juga punya kemampuan akting mumpuni dan telah membintangi sejumlah drama Korea populer.


Mantan Kades di Garut Buron karena Bawa Kabur Dana Desa Rp 1 Miliar, Diadili Secara In Absentia

2 hari lalu

Ilustrasi buronan
Mantan Kades di Garut Buron karena Bawa Kabur Dana Desa Rp 1 Miliar, Diadili Secara In Absentia

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap eks kades di Garut itu pidana penjara 7 tahun 3 bulan.


10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

3 hari lalu

Harli Siregar. Dok. Kejati Papua Barat
10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

Kejaksaan Agung menyebut 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum besok.


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

3 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi