Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sanksi bagi Novel Baswedan

Oleh

image-gnews
Iklan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya mendengarkan kritik penyidik utama Novel Baswedan. Perekrutan penyidik dari kepolisian dengan pangkat yang cukup tinggi justru kurang efektif dan bisa merusak kekompakan organisasi. Independensi komisi antikorupsi pun terancam.

Langkah pimpinan KPK semakin kebablasan karena malah memberikan sanksi kepada Novel. Gara-gara memprotes kebijakan rekrutmen itu, ia mendapat surat peringatan. Padahal kritik Novel diajukan secara resmi dalam posisinya sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK-organisasi internal yang selama ini berperan sebagai mitra sekaligus pengontrol kebijakan pimpinan komisi antikorupsi.

Protes Wadah Pegawai KPK itu pun cukup masuk akal. Mereka mempersoalkan rekrutmen penyidik dari kalangan perwira menengah Kepolisian RI dengan pangkat hingga komisaris besar-setingkat kolonel di TNI. Mereka menganggap rencana tersebut tak prosedural karena semula rekrutmen hanya diperuntukkan bagi perwira pertama senior Polri berpangkat ajun komisaris atau selevel kapten.

Ketua KPK Agus Rahardjo dan empat wakilnya seharusnya memahami protes tersebut sebagai bentuk kepedulian pegawainya terhadap independensi lembaga. Rencana merekrut perwira menengah senior dari tubuh Polri bisa membuat komisi antikorupsi semakin mudah diintervensi. Lagi pula, lembaga ini sebenarnya lebih membutuhkan penyidik bertipe pekerja untuk menuntaskan tumpukan berkas kasus korupsi.

Tak sedikit di antara kasus tersebut yang melibatkan pejabat Polri. Konflik kepentingan mudah terjadi bila polisi berpangkat cukup tinggi masuk KPK. Sang perwira polisi bisa mempengaruhi arah penyidikan. Lain halnya bila penyidik junior yang direkrut. Mereka akan lebih mudah dididik dan diarahkan untuk menjaga independensi komisi antikorupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gesekan antara KPK dan kepolisian selama ini memang masih muncul. Pada pertengahan tahun lalu, misalnya, penyidik gagal memeriksa empat polisi ajudan bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang akan dijadikan saksi kasus dugaan suap pengaturan perkara. Diduga rencana KPK bocor, sehingga para polisi itu seolah sengaja ditugaskan ke Poso, Sulawesi Tengah, dalam Operasi Tinombala.

Menghukum pegawai yang peduli terhadap kinerja dan independensi komisi antikorupsi jelas keliru. Pimpinan KPK sebaiknya segera mencabut sanksi terhadap Novel-penyidik yang telah banyak berjasa karena membongkar kasus-kasus korupsi besar. KPK perlu pula mengevaluasi secara menyeluruh persoalan rekrutmen penyidik agar tidak menjadi masalah yang terus-menerus menghambat kinerja lembaga ini.

KPK seharusnya sudah mampu mengangkat penyidik independen-wewenang yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016. Perekrutan penyidik independen sungguh penting. Hanya dengan cara inilah komisi antikorupsi bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada kepolisian. Independensi KPK pun akan lebih terjamin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Pals

12 menit lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Pals

3 berita top hukum: sewa helikopter Menteri Budi Karya, saksi ahli Teyeng Wakatobi, dan kronologi penggerebekan uang palsu.


Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

12 menit lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

Simak syarat dan cara dapat diskon tiket Whoosh 20 persen spesial peringatan Hut DKI Jakarta


Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

17 menit lalu

Ilustrasi--Pengguna memeriksa informasi cuaca di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. (ANTARA/Zubi Mahrofi/uyu)a
Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

BMKG memantau ada dua sirkulasi siklonik mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia hari ini tapi minim peringatan dini hujan.


Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

32 menit lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan menunjukkan kartu anggota Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

Jubir Anies Baswedan meyakini bakal banyak ormas lain yang akan memberikan dukungan kepada bekas Mendikbud itu maju kembali di Pilkada Jakarta.


Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

34 menit lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan siang gratis telah berjalan di 93 negara.


Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

37 menit lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

Beberapa pelawak menggunakan nama panggung antara lain Komeng, Tarsan, Adul, Sule, Rigen, Azis Gagap, dan Mandra. Siapa nama asli mereka?


Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

42 menit lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

Tim kuasa hukum Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Dewas KPK untuk kembali melaporkan penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti.


Zulhas Sebut Harga MinyaKita Bakal Naik Minggu Depan

42 menit lalu

Suasana Pasar Ceger, Tangerang Selatan pada Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita sejak dua bulan lalu. Sementara itu, harga minyak gorent masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga Rp 20.000 per liter. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Zulhas Sebut Harga MinyaKita Bakal Naik Minggu Depan

HET MinyaKita akan naik mulai minggu depan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengonfirmasi langsung soal kenaikan itu.


Thailand Incar Keanggotaan BRICS dan OECD

42 menit lalu

Pasar Terapung di Bangkok, Thailand (Pixabay)
Thailand Incar Keanggotaan BRICS dan OECD

Thailand mengincar keanggotaan di BRICS pada pertemuan puncak selanjutnya dan sedang menyusun peta jalan aksesi OECD.


Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

44 menit lalu

Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

Jokowi ulang tahun ke-63 hari ini. Sosok dan kontroversi Presiden ke-7 RI.