Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seleksi KPU Jangan Ditunda

Oleh

image-gnews
Iklan

Dewan Perwakilan Rakyat harus segera merampungkan proses seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). DPR tidak boleh mengulur proses tersebut, apalagi memanfaatkannya untuk tawar-menawar politik dengan pemerintah.

DPR mesti merampungkan uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU dan Bawaslu karena pada 12 April nanti masa tugas KPU akan habis. Bila proses di DPR berlarut-larut, dikhawatirkan hal itu akan mengganggu kinerja KPU dan Bawaslu periode berikutnya. Pada 2017 ini saja KPU harus menuntaskan 101 pemilihan kepala daerah yang sudah tiga perempat jalan.

Tim seleksi KPU dan Bawaslu yang beranggotakan 11 orang dibentuk untuk membantu presiden menjaring calon yang mumpuni. Tim panitia seleksi sudah merampungkan serangkaian tugas mereka. Presiden Joko Widodo sudah menerima hasilnya, kemudian mengirim nama-nama calon tersebut kepada pimpinan DPR.

Surat Presiden sudah dikirim pada awal Maret lalu, tapi didiamkan oleh DPR. Presiden mengusulkan 14 calon komisioner KPU dan 10 calon komisioner Bawaslu. DPR selanjutnya menguji mereka untuk memilih tujuh komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu. Patut disayangkan sikap DPR yang terkesan ogah-ogahan merespons hasil kerja pemerintah. Alasan pimpinan Komisi Pemerintahan DPR agar seleksi komisioner KPU dan Bawaslu ditunda menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu selesai terkesan mengada-ada.

Amendemen UU Pemilu bisa tak jelas kapan selesainya. Diduga DPR sebenarnya tidak mau memproses hasil kerja panitia seleksi karena mereka ingin KPU diisi "orang-orang partai". Mereka ingin proses seleksi diulang agar calon yang sesuai dengan selera bisa masuk. Sangat disayangkan bila sinyalemen tersebut benar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus independen. Karena itu, proses penjaringan oleh tim panitia seleksi KPU dan Bawaslu pun dilakukan secara independen. Niat baik DPR memanggil panitia seleksi KPU dan Bawaslu dipertanyakan karena seolah hendak mendelegitimasi peran panitia seleksi KPU dan Bawaslu. Pemanggilan tim panitia seleksi oleh Komisi Pemerintahan DPR tidak perlu dilakukan.

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sudah mengatur hak dan wewenang masing-masing pihak. Bila DPR tak menyukai para calon, ya tak usah dipilih. Pasal 15 UU tersebut menyebutkan, bila tidak ada calon komisioner KPU yang terpilih atau yang terpilih kurang dari tujuh orang (atau lima komisioner Bawaslu), DPR bisa meminta presiden mengajukan bakal calon lain. Dan undang-undang mengatur hanya memberi batas waktu 14 hari kepada presiden.

DPR diharapkan segera menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dengan begitu, hasil uji kelayakan dan kepatutan berjalan sesuai dengan rencana serta menghasilkan nama-nama komisioner yang berintegritas dan cakap, sehingga mampu menyelenggarakan tahapan pemilu dengan baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pekan Kedua Juni, BI Catat Rp 8,91 Triliun Modal Asing Masuk Indonesia

5 menit lalu

(Dari Kiri) Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Judo Agung, dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, memberikan keterangan pers terkait dengan Stabilitas Sistem Keuangan dan Bauran Kebijakan Makroprudensi di Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Foto:Maulani Mulianingsih
Pekan Kedua Juni, BI Catat Rp 8,91 Triliun Modal Asing Masuk Indonesia

Bank Indonesia mencatat Rp 8,91 triliun modal asing masuk Indonesia pada pekan kedua Juni.


AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

11 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pamer capaian 10 tahun program reforma agraria.


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

31 menit lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

32 menit lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

42 menit lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

46 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

46 menit lalu

Wanita memegang plakat saat orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi mendukung warga Palestina di Gaza, di Frankfurt, Jerman. Kai Pfaffenbach/Reuters
Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

Menteri Pendidikan Jerman didesak mengundurkan diri karena berupaya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang mendukung unjuk rasa pro-Palestina.


Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

48 menit lalu

Iskandar Poltak Simandjuntak. kemdikbud.go.id
Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

Salah seorang tokoh pendidikan Iskandar Poltak Simandjuntak. Ia merupakan pendiri Yayasan Bopkri, ini profilnya.


Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

58 menit lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

Masa kerja satgas judi online berakhir pada 31 Desember 2024.


Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

1 jam lalu

Seorang pekerja mengumpulkan jeriken berisi air zamzam yang diambil dari sumbernya di Pudai, Mekkah,  Arab Saudi (17/10). Setiap jamaah akan membawa air tersebut kembali ke negaranya.  ANTARA/Saptono
Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

Simak proses berteknologi tinggi dari pemompaan, sterilisasi hingga pendistribusian air Zam-zam di Arab Saudi