Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ASEAN dan Peluang Ekonomi Tarif Nol

image-profil

image-gnews
Iklan

Andre Notohamijoyo
Delegasi RI untuk Perundingan Bidang Pertanian dan Kehutanan ASEAN

Tahun ini, Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) genap berusia 50 tahun. Pada usianya yang setengah abad, ASEAN sukses menjembatani kerja sama antar-pejabat negara anggota, tapi, sayangnya, masih asing bagi masyarakatnya.  Musababnya, kerja itu terseret ke dalam rutinitas pertemuan dan basa-basi diplomatik yang nyaris tak berujung. Para pejabat sibuk membahas draf naskah kerja sama, tapi realisasinya tak pernah ada. Proyek kerja sama ASEAN yang telah riil terbangun mungkin hanya pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), yang kini tutup akibat kekurangan pasokan gas dan salah urus.

Benturan kepentingan di antara sesama negara anggota menyulitkan ASEAN menemukan titik ekuilibrium yang mempertemukan kepentingan tersebut. Kondisi itu dipengaruhi oleh setidaknya dua hal: posisi geografis kawasan dan ketiadaan kepemimpinan. Kawasan Asia Tenggara dihubungkan oleh bentang geografis yang beragam, dari Laut Andaman, Greater Mekong Subregion alias Indochina, Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Pulau Kalimantan, hingga Laut Sulawesi. Masing-masing subkawasan memiliki fokus pertumbuhan ekonomi yang berbeda, sehingga sulit mewujudkan kerja sama.

Ketiadaan kepemimpinan merupakan masalah berikutnya. Dalam 20 tahun terakhir, tidak ada satu pun pemimpin negara ASEAN yang berani mengambil inisiatif kerja sama. Masalah penanganan arus pengungsi Rohingya dan kabut asap adalah contohnya. Hal tersebut seolah membenarkan tesis Bremmer (2013) bahwa situasi politik global dalam masalah akibat ketiadaan kepemimpinan di berbagai isu atau G-zero (G-0).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terbukti sulit diwujudkan karena ketiadaan kepemimpinan tersebut. Visi MEA menjadikan kawasan sebagai produksi dan pasar tunggal nyaris seperti mimpi di siang bolong, karena masing-masing negara justru berlomba-lomba menjadikan negara lain sebagai pasar tunggal dan mereka sendiri sebagai produksi tunggal. Lee (2006) menyatakan bahwa ASEAN bersandar pada mimpi integrasi dan satu komunitas, tapi cenderung gagal karena berbasis pada kerja sama antarpemerintah yang lemah.

Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan. Itu sebabnya Indonesia terlibat dalam hampir seluruh kerja sama subregional, seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area.

Indonesia harus mengambil inisiatif kepemimpinan. Tapi dukungan dari pengusaha Indonesia diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Indonesia perlu mendorong investasi bersama dengan pendekatan baru yang lebih mengedepankan kebutuhan masing-masing wilayah pertumbuhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal yang perlu diperhatikan adalah tiap negara ASEAN memiliki modalitas yang berbeda dalam perdagangan interna-sional, di mana berlaku skema Generalized Scheme of Preferences (GSP). Skema khusus dari negara-negara maju ini menawarkan perlakuan istimewa non-timbal balik untuk impor produk dari negara-negara berkembang, seperti tarif rendah atau nol. Negara pemberi preferensi secara sepihak menentukan negara dan produk mana yang masuk dalam skema mereka. Dasar pemberian GSP mengacu pada ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dinamai The Enabling Clause.

Beberapa negara maju telah memberikan fasilitas GSP tersebut, seperti anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat. Negara yang berhak menerima GSP disebut sebagai beneficiaries. Fasilitas tersebut memungkinkan negara-negara berkembang memperoleh manfaat pengurangan tarif untuk menembus pasar utama negara maju.

Modalitas tiap negara anggota ASEAN sebagai beneficiaries GSP tidak sama. Uni Eropa, misalnya, memberikan fasilitas GSP yang disebut sebagai Everything But Arms (EBA) kepada Kamboja dan Laos. Fasilitas tersebut memberikan tarif nol untuk seluruh produk dari kedua negara, kecuali produk militer--termasuk persenjataan.

Negara-negara ASEAN yang bukan merupakan beneficiaries EBA dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan membangun industri di Kamboja dan Laos, lalu mengekspor produk ke Uni Eropa. Otomatis tarif preferensi akan dinikmati oleh para investor. Negara ASEAN lainnya yang memiliki fasilitas tarif preferensi khusus ke Uni Eropa adalah Filipina dengan skema GSP Plus (GSP+). Skema tersebut diberikan Uni Eropa bagi negara-negara yang perekonomiannya dikategorikan rentan.

Indonesia harus mampu mendorong pengusaha untuk menjadi investor industri berorientasi ekspor di negara-negara ASEAN yang mendapat tarif preferensi di Uni Eropa. Perlu perubahan pola pikir pengusaha Indonesia yang bersifat "ke dalam" menjadi "ke luar". Langkah keluar dari zona nyaman di dalam negeri perlu diubah bila Indonesia ingin menjadi pemimpin atau bahkan pemenang di kawasan. Tanpa dukungan pengusaha nasional, kepemimpinan Indonesia akan sulit diwujudkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: TKN Bantah Prabowo akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen, Polemik Merger Angkasa Pura

2 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. REUTERS/Edgar Su
Terkini: TKN Bantah Prabowo akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen, Polemik Merger Angkasa Pura

Berita terkini: TKN membantah bahwa Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen. Rencana merger Angkasa Pura menuai polemik.


Basuki Hadimuljono Pastikan Tol IKN Bisa Digunakan saat Upacara 17 Agustus 2024

2 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Basuki Hadimuljono Pastikan Tol IKN Bisa Digunakan saat Upacara 17 Agustus 2024

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sarana prasarana dasar di IKN siap digunakan untuk mendukung upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI.


Libur Panjang Idul Adha, Jalan Tol Jasa Marga Mana yang Paling Padat?

6 hari lalu

Kepadatan Arus Balik di Tol Semarang- Kepadatan jalan tol Kota Semarang arah Jakarta pada pagi hari saat masih dibuka 2 arah baik ke arah Jakarta maupun arah Solo, Senin, 15 April 2024. Setelah pukul 06.46 jalan tol dibuka dua arah, Jasamarga Transjawa Tol kembali menerapkan rekayasa one way ke arah Jakarta kembali pada pukul 09.42 WIB. Tempo/Budi Purwanto
Libur Panjang Idul Adha, Jalan Tol Jasa Marga Mana yang Paling Padat?

Menjelang libur panjang Idul Adha, Divisi regional Jasa Marga memproyeksikan terjadi kenaikan volume kendaraaan di tiga ruas tol.


Sidang Kasus Korupsi Jalan Tol MBZ, Hakim: Ada Akal-akalan di Pengujian Kualitas Proyek

9 hari lalu

Jalan Tol MBZ Dibangun di Bawah Standar, Saksi Ungkap Bahaya untuk Truk dan Bus
Sidang Kasus Korupsi Jalan Tol MBZ, Hakim: Ada Akal-akalan di Pengujian Kualitas Proyek

Majelis hakim kasus dugaan korupsi proyek jalan tol Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) menyebut ada akal-akalan dalam pengujian kualitas proyek.


Hutama Karya: PSN Bendungan hingga Jalan Tol Ditargetkan Rampung hingga Akhir 2024

12 hari lalu

Setelah empat bulan gratis, Hutama Karya dan Humawas akan menetapkan tarif Jalan Tol Tebingtinggi- Indrapura-Limapuluh. Foto: Istimewa
Hutama Karya: PSN Bendungan hingga Jalan Tol Ditargetkan Rampung hingga Akhir 2024

Untuk memastikan proyek-proyek tersebut rampung tepat waktu, Hutama Karya melakukan sejumlah strategi percepatan.


Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi MLFF untuk Transaksi di Gardu Jalan Tol

15 hari lalu

Multi Lane Free Flow (MLFF) - Foto dok: Creative Common
Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi MLFF untuk Transaksi di Gardu Jalan Tol

Jalan tol nirsentuh MLFF digadang-gadang sebagai solusi kemacetan di Indonesia. Namun, sistem ini juga memiliki sejumlah kelemahan dan tantangan.


Bocah Jatuh dari JPO Jatiasih di Tol JORR, Jasamarga Sebut Kawat Pengaman Dipotong Orang

17 hari lalu

Jasamarga memperbaiki kawat pengaman  usai insiden bocah jatuh dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di atas Tol JORR E KM 43, Sabtu 1 Juni 2024. FOTO: Dokumen Jasamarga
Bocah Jatuh dari JPO Jatiasih di Tol JORR, Jasamarga Sebut Kawat Pengaman Dipotong Orang

Kawat pengaman jembatan di atas Tol JORR diduga rusak akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab di lokasi kejadian bocah jatuh dari JPO.


Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang

20 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau pada Jumat, 31 Mei 2024. Kepala negara didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan.


Tol PIK 2 akan Terhubung dengan Pusat Pertumbuhan Baru di Kabupaten Tangerang

21 hari lalu

Akses tol PIK 2. Foto : sedayu group
Tol PIK 2 akan Terhubung dengan Pusat Pertumbuhan Baru di Kabupaten Tangerang

Tol PIK 2 akan terhubung dengan pusat pertumbuhan baru di empat kecamatan yaitu Sepatan, Rajeg, Pasar Kemis dan Sindangjaya


Dugaan Korupsi Jalan Tol MBZ, Jasamarga Klaim Mutu Beton Melebihi Spesifikasi

21 hari lalu

Jalan Tol MBZ Dibangun di Bawah Standar, Saksi Ungkap Bahaya untuk Truk dan Bus
Dugaan Korupsi Jalan Tol MBZ, Jasamarga Klaim Mutu Beton Melebihi Spesifikasi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) menyebut mutu beton Jalan Tol Layang Mohamed Bin Zayed atau Jalan Tol MBZ melebihi spesifikasi.