Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waspadai Pinjaman Cina

image-profil

image-gnews
Iklan

Tri Winarno
Peneliti Ekonomi Bank Indonesia.

Cina saat ini telah mencapai negeri dengan pendapatan menengah ke atas dan negara dengan perdagangan luar negeri terbesar di dunia. Cina juga menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Pada 2014,  pendapatan domestik brutonya mencapai US$ 10,3 triliun, naik dari hanya US$ 2,3 triliun pada 2005. Dengan demikian, produk domestik bruto (PDB) per kapitanya telah mencapai lebih dari US$ 14 ribu.

Pada akhir 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) menambahkan renminbi, mata uang Cina, ke keranjang mata uang yang menentukan nilai Special Drawing Rights, satuan mata uang yang dipakai IMF untuk bertransaksi dengan 188 negara anggotanya. Langkah tersebut menempatkan renminbi sejajar dengan mata uang global utama, seperti dolar AS, euro, pound, dan yen.

Dengan bermodalkan kekuatan ekonomi dan cadangan devisa yang besar tersebut, Cina memperluas kepentingan geostrategisnya melalui Prakarsa Jalan Sutra (Silk Road Initiative). Cina membentuk Dana Jalan Sutra untuk mendukung proyek infrastruktur yang dicanangkan Presiden Xi Jinping, yakni "Satu Sabuk, Satu Jalan". Untuk merealisasi ambisinya tersebut, Cina telah mengalokasikan dana US$ 1 triliun.

Dengan bermodalkan devisa yang besar tersebut, Cina memberikan pinjaman kepada pemerintah negara-negara berkembang untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur. Akibatnya, negara-negara tersebut terjerat jebakan utang sehingga rentan terhadap pengaruh dan kontrol Cina.

Tentu saja, memberikan pinjaman untuk kepentingan pembangunan proyek infrastruktur pada hakikatnya bukanlah suatu yang buruk. Namun proyek yang dibantu Cina tersebut sering tidak dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi domestik negara penerima pinjaman, melainkan membuka akses Cina ke sumber daya alam atau untuk membuka pasar produk murah dan berkualitas rendah dari Cina.

Beberapa proyek yang telah beroperasi tidak mendatangkan keuntungan sebagaimana diharapkan. Misalnya, Bandar Udara Internasional Mattala Rajapaksa di dekat Hambantota, Sri Lanka, yang dibuka pada 2013. Ini merupakan bandara internasional tersepi saat ini. Begitu juga Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa di Hambantota yang sebagian besar menganggur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditengarai, Cina berharap proyek-proyek tersebut tidak beroperasi. Musababnya, semakin besar beban utang negara-negara kecil itu, maka kian besar daya tawar Cina ke negara tersebut. Bagi negara yang terbebani utang Cina, mereka dipaksa menjual sahamnya atau memindahkan pengelolaan proyeknya ke badan usaha milik negara Cina.

Cina makin memantapkan langkahnya untuk memastikan bahwa negara-negara peminjam tersebut tidak dapat lepas dari jeratan utangnya. Sebagai imbalan atas penjadwalan utang, Cina meminta negara-negara peminjam memberikan tambahan kontrak proyek-proyek baru, sehingga mereka semakin terjebak oleh jeratan utang yang menggurita. Pada Oktober 2016, Cina menghapus utang Kamboja sebesar US$ 90 juta agar memperoleh tambahan kontrak utang baru yang lebih besar.

Pemerintah baru di beberapa negara, dari Nigeria sampai Sri Lanka, telah memerintahkan investigasi atas dugaan penyuapan oleh Cina terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Misalnya, Sri Lanka sebagai negara yang sangat strategis bagi Cina. Posisi Sri Lanka berada di antara pelabuhan paling timur Cina dan Mediterania. Bahkan Presiden Xi Jinping menyebutnya sebagai proyek vital dalam mewujudkan jalur sutra maritimnya. Tak mengherankan jika Cina kemudian menginvestasikan dana yang cukup besar untuk ukuran ekonomi negara berskala kecil seperti Sri Lanka.

Lantaran proyeknya secara keuangan tidak menguntungkan, maka utang pemerintah Sri Lanka ke Cina mengalami default. Alhasil, Sri Lanka membutuhkan pinjaman segar untuk mengatasinya dengan kompensasi memberikan proyek baru kepada Cina. Ini di antaranya berupa pembangunan Kota Pelabuhan Colombo senilai US$ 1,4 miliar. Selain itu, pemerintah Sri Lanka menyetujui penjualan saham 80 persen pelabuhan laut Hambantota ke Cina senilai US$ 1,1 miliar. Menurut Duta Besar Cina di Sri Lanka, Yi Xianliang, penjualan saham di pro- yek-proyek lain sedang didiskusikan untuk membantu memecahkan problem keuangan pemerintah Sri Lanka.

Dengan mengintegrasikan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan, Cina telah memantapkan hegemoninya dalam perdagangan, komunikasi, transportasi, dan keamanan regional. Melalui strategi pinjaman, Cina telah menancapkan kendalinya. Karena itu, negara-negara yang belum terperangkap sebaiknya pandai-pandai mengambil pelajaran dari beberapa kasus di atas.

Namun bukan berarti kita harus memusuhi Cina dan mendukung Donald Trump. Bukan berarti kita antimodal dari Cina dalam bentuk apa pun, seperti investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Kita bisa menerima dengan syarat modal-modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk perkembangan ekonomi domestik, terutama untuk penyerapan tenaga kerja nasional. Cina untung kita untung. Bukan Cina untung kita buntung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

5 hari lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Bank Indonesia Catat Uang Beredar April Menyentuh Rp 8.928 Triliun

22 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Bank Indonesia Catat Uang Beredar April Menyentuh Rp 8.928 Triliun

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada April 2024 tumbuh 6,9 persen yoy, sebesar Rp 8.928 triliun.


DBS Proyeksikan Perekonomian Indonesia Tumbuh 5 Persen di Tahun Ini

29 hari lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
DBS Proyeksikan Perekonomian Indonesia Tumbuh 5 Persen di Tahun Ini

PT Bank DBS Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5 persen secara tahunan atau year on year.


RUPS Tahunan, Tempo Inti Media Raih Pendapatan Rp 216,8 Miliar pada 2023

29 hari lalu

(Ki-ka) Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Budi Setyarso, Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Sebastian Kinaatmaja, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Arif Zulkifli dan Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Meiky Sofyansyah saat public ekspose RUPS PT TEMPO Inti Media Tbk di Gedung TEMPO Media Grup, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. TEMPO/Subekti. Meiky Sofyansyah saat public ekspose RUPS PT TEMPO Inti Media Tbk di Gedung TEMPO Media Grup, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. TEMPO/Subekti
RUPS Tahunan, Tempo Inti Media Raih Pendapatan Rp 216,8 Miliar pada 2023

PT Tempo Inti Media Tbk. (TMPO) membalikkan kerugian senilai Rp 1,17 miliar yang dialami pada 2022 menjadi laba senilai Rp 1,512 miliar di tahun 2023


Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

30 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dana hibah dari pemerintah UEA untuk Kota Solo telah cair. Foto diambil di DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara penutupan rangkaian puncak HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

36 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

36 hari lalu

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina


Wamenkeu Suahasil Nazara Memperkirakan Suku Bunga the Fed Belum akan Turun Dalam Waktu Dekat, Rupiah Tertekan

36 hari lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Wamenkeu Suahasil Nazara Memperkirakan Suku Bunga the Fed Belum akan Turun Dalam Waktu Dekat, Rupiah Tertekan

Wamenkeu Suahasil Nazara memperkirakan suku bunga The Fed belum akan turun dalam waktu dekat, sehingga indeks dolar meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.


LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

43 hari lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan I 2024.


Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

43 hari lalu

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid saat melakukan konferensi pers dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

Kadin menggelar panel diskusi sebagai rangkaian dari SIWW 2024. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sejumlah wilayah di Indonesia.