Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan yang Merepotkan Mendagri

Oleh

image-gnews
Iklan

Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah bermasalah patut disesalkan. Selama ini wewenang Mendagri dianggap sebagai terobosan dalam membersihkan perda yang menghambat jalannya birokrasi dalam urusan investasi, pajak, dan retribusi. Akibatnya, Mendagri tak lagi punya pegangan hukum ketika akan membatalkan perda yang menabrak peraturan lebih tinggi.

Itulah yang semestinya dijadikan pertimbangan MK dalam memutus perkara pada dua hari lalu. Sebab, wewenang Mendagri membersihkan perda bermasalah secara cepat sejauh ini masih dibutuhkan. Apa boleh buat, Mendagri kini tidak berwenang mencabut perda bermasalah. Wewenang pembatalannya telah beralih ke Mahkamah Agung.

Bisa dibilang, sikap majelis hakim MK gamang dan terbelah. Empat dari delapan hakim menyatakan tidak setuju atau dissenting opinion. Artinya, hakim berbeda pendapat dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 251 yang selama ini menjadi pegangan Mendagri dalam membatalkan perda bermasalah.

Bagaimanapun, putusan MK yang mengikat itu harus dijalankan. Proses pembatalan perda bermasalah selanjutnya hanya bisa ditempuh lewat dua jalur, yaitu uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung dan melalui mekanisme di legislatif. Mekanisme legislatif maksudnya: pemerintah daerah bersama DPRD menyusun perda baru menggantikan perda bermasalah.

Proses uji materi jelas tidak semudah ketika Mendagri mencoret perda yang dianggap ganjil. Proses di MA bisa sangat lama karena banyak kasus menumpuk. Apalagi jika nantinya ditambah ribuan perda bermasalah yang satu per satu menunggu giliran sidang. Yang jelas, dalam tata cara ke MA, Mendagri harus mengadukan lebih dulu perda mana yang dikategorikan bermasalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jumlah perda bermasalah memang bejibun. Lembaga swadaya masyarakat Setara Institute mencatat ada 2.246 perda yang dicabut selama 2002-2009. Pada 2010-2014, sebanyak 1.502 perda sejenis dianulir. Tahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 perda error. Begitu banyak perda telah dibatalkan dan seolah-olah hilang satu tumbuh seribu.

Munculnya perda bermasalah tak lepas dari proses penyusunannya, yang di antaranya minim melibatkan publik, bahkan tanpa kajian komprehensif. Tak sedikit pula perda "titipan" yang disusun sekadar menuruti keinginan konstituen sebagai kompensasi janji anggota legislatif ataupun kepala daerah saat berkampanye. Modus ini sudah bertahun-tahun berlangsung.

Jika demikian adanya, semestinya pemerintah pusat serius terlibat dalam proses pembahasan rancangan perda. Penyusunan perda merupakan ranah executive review atau kewenangan pemerintah, yang memastikan sebuah perda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini mesti dilakukan sebelum disahkan, bukan beraksi setelah perda itu selesai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Sebut Kasus Pegawai Bank di Maluku yang Gelapkan Uang Rp 1,5 Miliar untuk Judi Online yang Pertama

17 detik lalu

Petugas mengemas barang bukti uang usai konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polisi Sebut Kasus Pegawai Bank di Maluku yang Gelapkan Uang Rp 1,5 Miliar untuk Judi Online yang Pertama

Polisi mengungkapkan kasus seorang pegawai bank di Maluku yang gelapkan uang Rp 1,5 miliar untuk judi online adalah yang pertama di Maluku.


PHK Massal Tokopedia, Pengamat: Perusahaan Bergantung pada Investor

8 menit lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
PHK Massal Tokopedia, Pengamat: Perusahaan Bergantung pada Investor

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada Tadjudin Nur Effendi menganalisa terjadinya PHK di e-commerce Tokopedia.


Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

23 menit lalu

Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah menikah pada Ahad, 23 Juni 2024. Foto: Instagram Bebi Tsabina
Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

Beby Tsabina resmi menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY dan Ahmad Muzani dipercaya sebagai saksi nikahnya.


Bocah Tewas Diduga Disiksa Polisi, Polresta Padang Sebut Bila Ada Pelanggaran Akan Diproses

26 menit lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
Bocah Tewas Diduga Disiksa Polisi, Polresta Padang Sebut Bila Ada Pelanggaran Akan Diproses

Jika ditemukan pelanggaran oleh anggota polisi Padang yang mengakibatkan tewasnya Afif Maulana diproses oleh Bidpropam Polda Sumbar.


Tren Minyak Jarak untuk Turunkan Berat Badan, Pakar Ingatkan Bahayanya

33 menit lalu

Ilustrasi minyak jarak (castor oil). Shutterstock
Tren Minyak Jarak untuk Turunkan Berat Badan, Pakar Ingatkan Bahayanya

Pakar menyebut risiko diare akibat minyak jarak. Meski bisa menurunkan berat badan, banyak zat penting dari tubuh yang terbuang.


Dapat Jaminan Pasokan Gas, Pupuk Kujang Bersiap Bangun Pabrik Baru

38 menit lalu

TEMPO/Subekti
Dapat Jaminan Pasokan Gas, Pupuk Kujang Bersiap Bangun Pabrik Baru

Pupuk Kujang berencana membangun pabrik baru Kujang-1C sebagai pengganti pabrik Kujang-1A yang sudah tua dan relatif tidak efisien.


Jemaah Haji Debarkasi Solo Mulai Pulang ke Tanah Air, Nana Sudjana: Jadilah Teladan

42 menit lalu

Jemaah haji kloter pertama Debarkasi Solo tiba di Bandara Adi Soemarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Ahad dini hari, 23 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jemaah Haji Debarkasi Solo Mulai Pulang ke Tanah Air, Nana Sudjana: Jadilah Teladan

Jemaah haji kloter 1 Debarkasi Solo berjumlah 360 orang, satu masih di Arab Saudi untuk menjalani perawatan rumah sakit.


Abdul Halim Iskandar Respons soal Jatah Menteri Prabowo dan Rencana Program Makan Bergizi Gratis

43 menit lalu

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Tempo/Pribadi Wicaksono
Abdul Halim Iskandar Respons soal Jatah Menteri Prabowo dan Rencana Program Makan Bergizi Gratis

Abdul Halim Iskandar merespon soal wacana soal jatah menteri kabinet presiden-wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran ke depan.


Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik Soroti 3 Hal Ini

52 menit lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik Soroti 3 Hal Ini

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tidak pernah ambil pusing dan terpengaruh dengan hasil survei yang dikeluarkan lembaga-lembaga terkait.


Harga MinyaKita Bakal Naik, YLKI Nilai Pemerintah Seperti Berbisnis dengan Masyarakat

1 jam lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Harga MinyaKita Bakal Naik, YLKI Nilai Pemerintah Seperti Berbisnis dengan Masyarakat

Rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menaikkan harga MinyaKita menuai kritik. Seolah negara sedang berbisnis dengan rakyat.