Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benahi Proyek Mangkrak PLN

Oleh

image-gnews
Iklan

Presiden Joko Widodo harus segera membenahi karut-marut program percepatan megaproyek pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Bukan hanya karena ada beberapa proyek yang mangkrak, melainkan juga karena sejak awal tata kelolanya bermasalah. Proyek ini sarat penyimpangan sehingga berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Awal Mei 2015, Jokowi menargetkan proyek yang sudah bergulir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 ini selesai dalam lima tahun. Tujuan proyek ini adalah menambah pembangkit listrik yang ketika itu kapasitasnya hanya 50 ribu megawatt. Dengan tambahan kebutuhan listrik 7.000 megawatt setiap tahun, tanpa pembangkit baru, listrik Indonesia akan terus byar-pet.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II 2016 menunjukkan betapa bermasalahnya proyek ambisius dengan nilai investasi Rp 1.100 triliun ini. Laporan ini diserahkan BPK ke DPR pada awal April lalu. Menurut laporan itu, ada 65 masalah dalam megaproyek 10 ribu megawatt 2006-2015 yang berpotensi merugikan negara Rp 5,65 triliun.

Sebagian besar masalah timbul karena salah perencanaan. Sejumlah masalah itu, antara lain, molornya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di beberapa wilayah dan gagalnya penyelesaian konstruksi 13 PLTU. Ada juga soal ketidakcermatan badan usaha milik negara itu dalam menghitung harga perkiraan sendiri.

Atas temuan BPK, Jokowi seharusnya menindak tegas petinggi PT Perusahaan Listrik Negara yang terbukti berkontribusi kepada persoalan ini. Mereka, antara lain, menurut BPK, jelas-jelas belum memungut uang dari denda 12 proyek PLTU yang terlambat senilai Rp 704 miliar dan US$ 102,26 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebijakan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam pemilihan kontraktor proyek sempat memantik kecurigaan. Ia disebut mengistimewakan kontraktor Cina dalam sejumlah tender. Selain waktu pelaksanaannya singkat, pemenang disyaratkan menyerahkan garansi (performance bond) sebesar 10 persen dari nilai total proyek dalam waktu sebulan. Syarat mencekik ini ditengarai dibuat karena PLN mengetahui perusahaan Cina tak kesulitan memenuhinya. Belakangan, sebagian proyek mereka bermasalah.

Untuk kontraktor bermasalah, tak boleh ada kompromi. Jika terbukti wanprestasi, kontrak mereka harus diputus. Sedangkan untuk kontraktor yang tidak mengerjakan kewajiban karena terbentur masalah keuangan, sanksinya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatur penalti yang harus dibayar.

Temuan BPK ini juga harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk membuktikan ancamannya. Akhir tahun lalu, Jokowi mengancam akan melaporkan proyek listrik mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ada audit lembaga yang berwenang. Laporan ke penegak hukum juga bisa langsung disampaikan BPK. Menurut Undang-Undang BPK, lembaga ini bisa melapor ke penegak hukum jika menemukan indikasi kerugian negara. Dengan melibatkan penegak hukum, terutama KPK, pihak yang terlibat bisa dijerat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

3 menit lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

KPK mendorong reformasi tata kelola pelabuhan untuk mengurangi biaya logistik sekaligus kepastian waktu layanan.


Cara Atur Jadwal Postingan Instagram dengan Mudah

8 menit lalu

Berikut cara download Reels Instagram menggunakan aplikasi dan situs web yang cukup praktis. Video langsung terdownload dengan mudah. Foto: Canva
Cara Atur Jadwal Postingan Instagram dengan Mudah

Berikut ini tata cara atur jadwal postingan Instagram di halaman umpan (feed) serta kiat-kiat memilih waktu optimal untuk mengunggahnya.


Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

16 menit lalu

Kolom abu vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara. PVMBG
Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

Badan Geologi menurunkan status Gunung Ibu dari level awas menjadi siaga karena aktivitas vulkanik berkurang.


Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

17 menit lalu

Ilustrasi Tuberkulosis atau TBC. Shutterstock
Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

Pakar menyebut obat TBC yang digunakan ibu hamil sudah aman dengan bahaya lebih kecil sehingga tak berisiko ke janin.


Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

20 menit lalu

Bruno Mars. Foto: Instagram/@brunomars
Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

Penyanyi pop dan R&B Bruno Mars merilis jadwal konser di Jakarta pada September tahun ini, catat tanggalnya!


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

21 menit lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

31 menit lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

Kemendikbudristek mengumpulkan sejumlah elemen dari daerah dan lembaga untuk pengawasan PPDB 2024.


King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

35 menit lalu

Segera Beroperasi Di KEK Singhasari, Kampus Cabang King's College London Disiapkan Menjadi Klaster Pendidikan SDM Unggul. Dok Kemenko Perekonomian
King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

Kampus King's College London (KCL) akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang Jawa Timur, September mendatang


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

42 menit lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

45 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.