Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

ROMO Imam menepuk jidatnya begitu membaca "teks berjalan" di layar televisi yang mengabarkan ada 25 orang meninggal dunia di Sleman, Yogyakarta, karena minum minuman oplosan. "Media sangat aneh, pantas Presiden Jokowi pun memberikan kritiknya. Ada 25 nyawa melayang karena minuman oplosan tapi beritanya hanya sekilas, sementara satu orang mati minum kopi beritanya menggegerkan Nusantara," katanya.

Saya menanggapi dengan santai. "Kita mudah tergiring dengan opini yang dibentuk media massa. Makanya Romo, mari kita membicarakan hal-hal yang mulai dilupakan orang," kata saya. "Misalnya, kita bicara soal reshuffle kabinet."

Romo tampaknya terpancing. "Reshuffle kabinet itu kan berangkat dari isu partai oposisi yang membelot mendukung pemerintah. Koalisi Merah Putih katanya mulai ditinggalkan beberapa partai, lalu muncul dugaan Jokowi akan memberikan hadiah menteri kepada partai yang baru mendukung. Padahal Jokowi belum tentu memberikan jatah itu. Lagi pula partai yang hengkang dari koalisi itu kan cuma dagelan."

Ah, saya terkesiap. Romo melanjutkan, "Koalisi Merah Putih dibentuk untuk membendung partai-partai yang mendukung Jokowi. Karena calon presiden mereka kalah dan tak mungkin dapat jabatan di eksekutif, koalisi bergerilya menguasai pimpinan parlemen. Secepat kilat membuat undang-undang baru untuk merebut jabatan penting di parlemen. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu yang secara etika politik mestinya menjadi pimpinan DPR, tak berdaya. Kini, setelah pimpinan parlemen mereka pegang, incaran selanjutnya jabatan eksekutif, berebut jatah menteri. Jalan satu-satunya adalah seolah-olah mendukung pemerintah."

"Seolah-olah, Romo?" saya kaget. "Ya, seolah-olah. Kalau mereka betul mendukung Jokowi dengan ikhlas, semestinya mereka rela pimpinan parlemen dikocok ulang dan diberikan kepada partai pemenang pemilu. Anggap sebagai imbalan agar Jokowi dan partai pengusung semakin mesra. Tapi itu tak terjadi. Lagi pula, kalau mereka serius mendukung Jokowi, kebijakan Jokowi pun harus didukung. Ini kan tidak," kata Romo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saya menyela, "Kebijakan apa yang tak didukung?" Romo menjawab, "Satu contoh saja, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sembilan fraksi di DPR menyetujui isi draf revisi itu dalam rapat di Badan Legislasi DPR pada Rabu lalu. Yang menolak hanya Partai Gerindra. Sehari setelah itu, Partai Demokrat berbalik mendukung Gerindra. Padahal Gerindra merasa ditinggalkan sendiri di Koalisi Merah Putih dan Demokrat bukan partai koalisi pendukung Jokowi."

Romo melanjutkan, "Malah pengusul draf itu Ichsan Soebagyo dari PDI Perjuangan. Yang direvisi terkait jabatan komisioner KPK, Dewan Pengawas, wewenang SP3 oleh KPK, penunjukan penyidik dan penyelidik independen oleh KPK, serta wewenang menyadap. Ini semua memperlemah KPK dan yang ditentang Jokowi."

"Wah, kalau begitu, koalisi tak ada artinya," saya memotong. "Persis begitu," jawab Romo cepat. "Koalisi itu hanya mengincar jabatan, bukan mendukung kebijakan. Ada koalisi atau tidak, koalisi gendut atau kurus, sama saja selama partai-partai bertujuan mengumpulkan duit untuk pemilu mendatang. Apalagi Pemilu 2019 berbeda, presiden dan DPR dipilih serentak dan setiap partai peserta pemilu berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tak perlu kuota suara, yang diperlukan duit. Maka jadi aneh tabiat partai sekarang, menyebut pendukung pemerintah tetapi menelikung. Yang berada di luar pemerintah justru mendukung Jokowi."

Saya nyeletuk, "Terbalik-balik dan memang lucu."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

1 menit lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

10 menit lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

Kemendikbudristek mengumpulkan sejumlah elemen dari daerah dan lembaga untuk pengawasan PPDB 2024.


King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

14 menit lalu

Segera Beroperasi Di KEK Singhasari, Kampus Cabang King's College London Disiapkan Menjadi Klaster Pendidikan SDM Unggul. Dok Kemenko Perekonomian
King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

Kampus King's College London (KCL) akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang Jawa Timur, September mendatang


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

21 menit lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

24 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

26 menit lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

27 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin memberi isyarat di atas panggung dalam sebuah acara bersama Presiden Vietnam To Lam, yang dihadiri oleh Asosiasi Persahabatan Vietnam dan generasi alumni Vietnam yang belajar di Rusia di Hanoi Opera House di Hanoi pada 20 Juni 2024. MANAN VATSYAYANA/Pool via REUTERS
Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

Vladimir Putin menyebut permintaan Ukraina agar tentara Rusia ditarik hanyalah rencana Kyev untuk tetap berkuasa.


20 Contoh Catatan Wali Kelas untuk Kenaikan Kelas yang Positif

27 menit lalu

Catatan Wali Kelas untuk Kenaikan Kelas. Foto: Canva
20 Contoh Catatan Wali Kelas untuk Kenaikan Kelas yang Positif

Dalam penerimaan raport, wali kelas perlu memberikan catatan wali kelas untuk kenaikan kelas. Penilaian ini sebagai bahan evaluasi pembelajaran.


Tambah Empat Helikopter Baru Tahun Ini, Helicity Siapkan Modal Rp 372 Miliar

29 menit lalu

Petugas mengamati helikopter Helicity milik Maskapai Charter Transportasi WhiteSky Aviation mendarat di Lapangan Aldiron, Jakarta, 22 Desember 2017. Layanan helicopter menjadi transportasi alternatif penduduk jakarta dan sekitarnya yang ingin terhindar dari kemacetan jalan ibu kota. ANTARA
Tambah Empat Helikopter Baru Tahun Ini, Helicity Siapkan Modal Rp 372 Miliar

PT Whitesky Aviation operator layanan taksi udara (Helicity) akan menambah empat helikopter baru pada 2024 ini


Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

31 menit lalu

Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

Beberapa fakta terbaru kasus pembunuhan Vina Cirebon terungkap, apa saja?