Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Trans Papua Wujud Etika Pemerintah

image-profil

image-gnews
Jalan Trans Papua Wujud Etika Pemerintah
Jalan Trans Papua Wujud Etika Pemerintah
Iklan

Abi Falah Maharseto
Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada

Pemerintah melalui Ke-menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sedang membangun jalan Trans Papua dengan panjang 4.330 kilometer lebih. Jalan ini akan menghubungkan Kota Sorong di Provinsi Papua Barat dengan Kota Merauke di Provinsi Papua. Hingga akhir 2016, total panjang jalan yang selesai adalah 3.851 km lebih. Seluruh jalan Trans Papua ditargetkan selesai pada 2019.

Dana untuk pembangunan jalan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sepanjang 2016, anggaran yang dialokasikan untuk Trans Papua mencapai Rp 2,15 triliun, yang terdiri atas Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk pembangunan jalan baru 151,34 km, dan pembangunan jembatan Rp 579,4 miliar.

Pembangunan jalan Trans Papua ini bukan tanpa kendala dan risiko. Pembangunannya harus menembus pegunungan dan sungai yang menyebabkan mobilisasi peralatan berat terhambat. Risiko yang harus dihadapi adalah ancaman penculikan atau penyanderaan pekerja oleh warga setempat yang sempat terjadi dalam masa pembangunan tersebut. Selain itu, terdapat potensi kerusakan lingkungan akibat pembuatan jalan baru.

Dengan anggaran yang besar dan risiko tinggi, mengapa pemerintah berkeras untuk menyelesaikan proyek infrastruktur tersebut? Untuk menjawabnya, saya berupaya melihat kebijakan pembangunan jalan Trans Papua dari sudut pandang prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu utilitarianisme, keadilan, dan hak.

Utilitarianisme adalah pandangan bahwa setiap tindakan atau kebijakan harus dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang ditimbulkan untuk masyarakat. Dari sisi utilitarianisme, sepertinya pemerintah sudah memperhitungkan bahwa manfaat yang dihasilkan dari pembangunan ini lebih besar dibanding biaya dan risiko yang harus ditanggung.

Meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu menimbulkan dampak berganda. Jalan tersebut dapat menghubungkan antarkota atau kabupaten sehingga menurunkan biaya distribusi barang kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya dapat menurunkan harga barang tersebut. Jalan tersebut dapat mempermudah pemerintah membangun infrastruktur baru lainnya dan menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru untuk masyarakat. Selain itu, jalan tersebut dapat menarik investor untuk berinvestasi di Papua.

Dari sisi keadilan, data peringkat indeks pembangunan inklusif atauInclusive Development Index 2017 yang dirilis World Economic Forum memperlihatkan bahwa, dari 79 negara berkembang, Indonesia menduduki peringkat ke-22 dalam hal pemerataan pembangunan. Peringkat tersebut masih di bawah Thailand dan Malaysia yang menduduki peringkat ke-12 dan 16.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Data tersebut menggambarkan bahwa pemerintah belum adil dalam hal pemerataan pembangunan. Selama ini pemerintah dianggap lebih memprioritaskan pembangunan di Pulau Jawa. Hal ini bisa dilihat dari masih minimnya infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun di wilayah Indonesia timur, terutama Papua dan Papua Barat.

Dengan pembangunan jalan Trans Papua tersebut, pemerintah mencoba untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua sebagai wujud kewajiban pemerintah menyediakan hak atas penghidupan yang layak sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada September 2016, Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar, yaitu 28,40 persen, dan Provinsi Papua Barat di urutan ke-2 dengan 24,88 persen. Dilihat dari rasio Gini (tingkat ketimpangan pengeluaran), Provinsi Papua menduduki peringkat ke-5 dengan nilai 0,401 dan Provinsi Papua Barat menduduki peringkat ke-7 dengan nilai 0,399.

Namun, dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pembangunan jalan Trans Papua, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama, pemerintah harus menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan agar jangan sampai pembangunan tersebut menimbulkan masalah lingkungan, seperti banjir atau tanah longsor, dan merusak keanekaragaman hayati.

Kedua, pemerintah juga harus memperhatikan ke-amanan para pekerja de-ngan menempatkan anggota TNI atau Polri pada titik-titik rawan. Jangan sampai pembangunan ini menimbulkan korban karena adanya perlawanan dari masyarakat sekitar. Ketiga, pemerintah harus melindungi proyek pembangunan jalan ini agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri atau kelompok.

Semoga pembangunan jalan Trans Papua ini dapat selesai tepat waktu dan benar-benar bermanfaat bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Papua.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI Tembak Mati Anggota KKB di Papua, Salah Satunya Pembelot

3 hari lalu

Petugas Gabungan Buru KKB Pembakar Sekolah di Intan Jaya Papua Tengah
TNI Tembak Mati Anggota KKB di Papua, Salah Satunya Pembelot

Danis Murib disebut pembelot atau desertir TNI yang memilih kabur dari tugas operasi dli Papua.


Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

52 hari lalu

Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 7 April 2021. TEMPO/Prima Mulia
Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

Otsus Papua bukan merupakan penyelesaian atau resolusi konflik Papua.


Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres
Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

Majelis Rakyat Papua. antaranews.com
MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.


Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres


Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

9 Juni 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, berfoto bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), di MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/20).
Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

Majelis Rakyat Papua menyatakan masyarakat membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar.


Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

27 Mei 2021

Sejumlah prajurit Yonif 315/Garuda mengikuti upacara pelepasan Satuan Tugas Pam Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Papua di Lapangan Yonif 315/Garuda, Gunung Batu, Kota Bogor, Ahad, 23 Mei 2021. ANTARA/Arif Firmansyah
Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

Kepala Bais TNI curiga gangguan keamanan di Papua bertujuan untuk menghentikan pembahasan RUU Otsus Papua.


Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

4 Maret 2021

Ilustrasi Pengeroyokan.
Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

Kuasa hukum aktivis Papua mengungkap sejumlah keganjilan dalam kasus dugaan pngeroyokan saat demonstrasi otonomi khusus Papua di DPR itu.


DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

22 Februari 2021

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Azis Syamsuddin mengatakan DPR terbuka terhadap revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diusulkan pemerintah