Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Independen

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

AKHIRNYA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbulat tekad maju sebagai calon gubernur lewat jalur independen. Ia pun sudah menunjuk calon wakil gubernur, yakni Heru Budi Hartono yang kini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Ahok memuji Heru sebagai pegawai negeri sipil yang bersih.

Berita dan ulasan tentang Ahok yang nekat ini mengalahkan berbagai isu. Kasus Labora Sitorus yang digerebek ratusan polisi dengan kendaraan barakuda, yang ternyata juga gagal menangkapnya, kalah oleh "Ahok yang independen". Gerhana matahari total yang langka itu pun beritanya hanya bertahan beberapa jam, dan malah candaan gerhana menyerempet ke politik, seolah-olah politik sudah jadi candaan yang sah di negeri ini.

Lalu, apa lagi yang ditulis soal Ahok? Semua sisi sudah dikupas habis. Maka, inilah cerita tentang seorang bakal calon bupati yang mendapat dukungan besar dari rakyat tapi gagal menjadi calon.

Ia seorang pegawai negeri sipil, istilah yang dipakai masyarakat "kader bukan partai". Karena antusiasnya masyarakat menginginkan dia menjadi bupati, maka digadanglah dia untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Partai mana yang mengusung? Tidak ada. Maka, jalan yang terbuka hanya jalur independen.

Para relawan pun mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP). Spanduk dan baliho bertebaran di jalan-jalan. Tiba-tiba pimpinan cabang partai besar mendekati bakal calon bupati independen ini dan menawarinya untuk diusung partai. Bahkan siap memasangkan "kader partai" sebagai calon wakil bupati, pertanda serius. Pengumpulan KTP pun berhenti. Hanya bikin capek, toh partai besar sudah mendukungnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pilkada semakin dekat. Partai sebelah sudah punya calon yang pasti, tinggal mendaftar. Tapi sang mantan calon independen belum mendapat rekomendasi, yang ternyata harus diteken ketua umum partai di Jakarta. Pimpinan cabang partai yakin rekomendasi akan turun, tapi "semuanya tergantung Ibu Ketua Umum". (Kalau menyebut Ibu Ketua Umum, sudah ketebak partai apa ini, biarlah).

Apa yang terjadi? Dua hari menjelang berakhirnya pendaftaran peserta pilkada, rekomendasi dari ketua umum partai ternyata jatuh kepada pasangan lain yang disebut "murni kader partai". Sempat heboh sesaat. Namun jawaban pimpinan cabang partai enteng saja: "Keputusan memang hanya ada di tangan Ibu Ketua Umum." Kalaupun ada kata-kata tambahan, seperti ini: "Politik itu dinamis, apa pun bisa terjadi" atau "Kita harus amankan keputusan partai" atau ini lagi "Mekanisme pengajuan dari bawah sudah benar, tapi keputusan memang dari Jakarta". Begitulah nasib "kader bukan partai" yang sial, meskipun "masyarakat akar rumput" sudah mendukungnya. Kembali menjadi calon lewat jalur independen tak mungkin lagi, selain kekurangan KTP dukungan, juga tak memenuhi syarat karena tahapan verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum sudah lewat.

Sudah pasti orang sehebat Ahok tahu kisah seperti ini, setidaknya bisa mencium baunya. Ahok meminta PDI Perjuangan tegas apakah tetap akan mendukung Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur Jakarta pada pilkada 2017, yang berarti juga mendukung dirinya. Jawaban tak kunjung datang, dan Ahok pun tak mau "dijatuhkan" menjelang pendaftaran.

Sederhana sekali sesungguhnya, Ahok hanya membutuhkan kepastian dengan maju sebagai calon independen. Warga Jakarta pun membutuhkan kepastian apakah Ahok betul-betul maju. Adapun soal deparpolisasi dan "hal-hal yang bikin gaduh", itu hanya bumbu pilkada. Maklum, Jakarta milik Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

3 menit lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

Prabowo tak menyinggung soal proyek IKN di tulisannya karena proyek ambisius di era Jokowi itu sudah diatur melalui undang-undang.


5 Fakta Drama Korea The Year We Turned 29, Drakor Baru Kim Hye Yoon

7 menit lalu

Kim Hye Yoon dalam drama Lovely Runner. Dok. Vidio
5 Fakta Drama Korea The Year We Turned 29, Drakor Baru Kim Hye Yoon

Agensi Kim Hye Yoon mengatakan artis mereka telah resmi akan membintangi drama terbaru The Year We Turned 29. Ini 5 fakta menarik drama Korea itu.


Kembali Jalin Kerja Sama dengan Scooter Braun, Ini Perjalanan Karir Ariana Grande

14 menit lalu

Ariana Grande dalam trailer film Wicked. Dok. Universal Pictures
Kembali Jalin Kerja Sama dengan Scooter Braun, Ini Perjalanan Karir Ariana Grande

Ariana grande akan menjalin kerjasama dengan mantan manajernya Scooter Braun. Hal ini diumumkan dengan kolaborasi ariana dengan platform Weverse.


PLN Siagakan 1.470 SPKLU selama Libur Idul Adha 2024

16 menit lalu

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kiri) didampingi General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Agus Kuswardoyo (kanan) melakukan peninjauan SPKLU pada rest area km 626B Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
PLN Siagakan 1.470 SPKLU selama Libur Idul Adha 2024

Informasi mengenai lokasi SPKLU dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi PLN Mobile.


Tingkatkan Bahaya Judi Online Lebih Penting daripada Jadikan Korban Penerima Bansos

24 menit lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Tingkatkan Bahaya Judi Online Lebih Penting daripada Jadikan Korban Penerima Bansos

Pengamat sarankan atasi judi online dari akar masalahnya, yaitu dengan tingkatkan waspada bahaya judi online.


Taman Wisata Jungleland Sediakan Tiket Promo Spesial Idul Adha, Terakhir Besok

25 menit lalu

Sejumlah pengunjung bermain wahana Discovery di Jungleland Adventure Theme Park, kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 Desember 2018. ANTARA
Taman Wisata Jungleland Sediakan Tiket Promo Spesial Idul Adha, Terakhir Besok

Taman wisata Jungleland menyediakan tiket promo spesial Idul Adha. Jungleand menyediakan 34 wahana bermain khusus anak-anak hingga orang dewasa.


DPR Siapkan Pansus untuk Evaluasi Haji 2024, Ini yang Bakal Disoroti

25 menit lalu

Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
DPR Siapkan Pansus untuk Evaluasi Haji 2024, Ini yang Bakal Disoroti

DPR akan mengevaluasi pelaksanaan haji 2024.


PLN Operasikan Listrik Bersih dari PLTS di Pulau Bembe

26 menit lalu

PT PLN Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tanamalala di Pulau Bembe, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
PLN Operasikan Listrik Bersih dari PLTS di Pulau Bembe

Sebelumnya, masyarakat Pulau Bembe mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel secara swadaya.


5 Tempat Wisata di Berlin

34 menit lalu

Sebuah jam digital pada ponsel terlihat di depan gerbang Brandenburg, selama wabah virus corona (COVID-19), di Berlin, Jerman, Selasa, 31 Maret 2020. Pandemi virus baru ini membuat sejumlah kota besar yang biasanya ramai terlihat sepi di siang hari. REUTERS/Hannibal Hanschke
5 Tempat Wisata di Berlin

Berlin telah dipilih sebagai salah satu kota di Jerman penyelenggara Piala Eropa 2024


Gubernur BI Perry Warjiyo Disebut-sebut Calon Menkeu Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

36 menit lalu

Perry Warjiyo. TEMPO/Imam Sukamto
Gubernur BI Perry Warjiyo Disebut-sebut Calon Menkeu Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Gubernur BI 2023-2028 Perry Warjiyo disebut-sebut akan menjadi kandidat Menteri Keuangan atau Menkeu pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.