Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meterai

Oleh

image-gnews
Iklan

JANGAN sekali-kali menyepelekan meterai. Lembaran mungil 32 mm x 24 mm itu ternyata bisa membuat calon kepala daerah yang memilih jalur independen terpental dari arena pemilihan. Aturan wajib meterai itu, yang sempat nongol dalam draf peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pencalonan kepala daerah, barangkali layak masuk kisah Indonesiana. Ya, kejadian begini agaknya hanya terjadi di negeri kita.

Kalau KPU terus memberlakukan wajib meterai itu untuk setiap surat dukungan bagi calon independen, artinya "kesaktian" benda kecil tersebut--yang sebenarnya merupakan pajak--sudah melebihi kartu tanda penduduk atau dokumen apa pun. KPU ternyata tak diam, cepat tanggap dan mengubah aturannya. Komisi itu responsif terhadap kritik. Wajib meterai bagi surat dukungan perorangan diganti: meterai hanya perlu untuk setiap bundel surat dukungan dari setiap desa atau kelurahan.

Lebih baik? Jelas tidak. Fungsi dan kegunaan meterai untuk setiap bundel desa atau kelurahan itu semakin tak jelas. Misalnya dalam satu bundel yang isinya seribu surat dukungan itu ada satu atau dua surat dukungan palsu, apakah seribu surat dukungan yang terikat satu meterai tersebut akan dibatalkan semua? Tentu tidak mungkin. Lalu, kekuatan hukum semacam apa yang diharapkan KPU hadir dari pembubuhan meterai per desa itu?

Barangkali kekisruhan ini bermula dari pemikiran bahwa surat dukungan untuk calon independen itu merupakan "surat perjanjian" atau "surat kontrak" antara pemilih dan calon kepala daerah jalur independen. Seakan-akan ada ikatan di antara dua pihak yang hendak dijaga dengan pencantuman segel. Dengan cara pandang semacam ini, meterai sepertinya dipakai untuk alat pembuktian perkara perdata ketika salah satu dari kedua pihak menyalahi "surat perjanjian".

Saya pikir surat dukungan bukanlah perjanjian yang mengikat. Kedua pihak tidak saling kenal secara pribadi. Ini hubungan antar-orang atas dasar kesamaan gagasan tentang bagaimana sebuah daerah akan dikelola. Hubungan itu tanpa ikatan dan tanpa syarat. Misalnya, katakanlah sekarang saya mendukung Basuki sebagai Gubernur Jakarta. Kalau di tempat pemungutan suara nanti saya memilih calon yang lain, itu sepenuhnya hak saya. Basuki tak akan pernah tahu soal perubahan pilihan saya, dan tak boleh tahu karena asas rahasia dalam pilkada. Saya pun tak bisa dihukum secara perdata karena "ingkar janji" atau "wanprestasi" lantaran tak memilih Basuki. Lalu, apa yang hendak diikat oleh sehelai meterai dalam hubungan selonggar ini?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mungkin KPU hendak mencegah pemalsuan dukungan. Kalau itu maksudnya, meterai juga tak berarti apa-apa. Soalnya, KPU akan melakukan verifikasi atas surat dukungan bagi calon independen satu per satu. Itu kerja berat: satu per satu pendukung calon independen akan didatangi dan diperiksa identitasnya. Dengan seleksi sangat ketat itu, pembubuhan meterai jelas tak perlu lagi, dan hanya menambah beban biaya pendukung calon independen.

Tentu KPU tidak bermaksud jahat. Tapi setiap niat baik tidak harus semua dimasukkan dalam aturan. Untuk menjaga pendukung calon independen dari anasir-anasir komunis, misalnya, tak perlulah dimintai surat bebas G-30-S/PKI. Untuk menjaga agar pendukung tidak memberikan dukungan dalam keadaan teler, tak perlu meminta surat bebas narkoba. Agar rumah tangga pendukung terjaga keharmonisannya, KPU jangan sampai meminta persetujuan suami atau istri untuk pasangan yang mendukung calon independen.

Ada kawan yang nyeletuk: untuk pilih calon independen tidak perlu juga akta notaris, tak perlu ijazah kursus menyetir terakreditasi, apalagi ijazah akuntansi bond A dan bond B.... TORIQ HADAD (@thhadad)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina Peringkat 3 Terbaik Fortune 500 Asia Tenggara 2024, Tahukah Arti Kuda Laut dalam Logo Pertamina Dahulu?

4 menit lalu

Logo Pertamina dari masa ke masa. Foto: Istimewa
Pertamina Peringkat 3 Terbaik Fortune 500 Asia Tenggara 2024, Tahukah Arti Kuda Laut dalam Logo Pertamina Dahulu?

Pertamina raih peringkat 3 terbaik Fortune 500 Asia Tenggara 2024. Berikut logo Pertamina dari masa ke masa, tahukah arti kuda laut di logo sebelumnya


Jamdatun Feri Wibisono Siap Sinergikan Fungsi Kejaksaan Setelah Dilantik jadi Wakil Jaksa Agung

9 menit lalu

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono. Foto: Kejaksaan.go.id
Jamdatun Feri Wibisono Siap Sinergikan Fungsi Kejaksaan Setelah Dilantik jadi Wakil Jaksa Agung

Feri Wibisono siap mendukung Jaksa Agung untuk meningkatkan sinergitas layanan Kejaksaan. Ia akan dilantik menjadi Wakil Jaksa Agung pada Juli nanti.


Hari Kedua Gangguan Server PDN Kominfo, Penumpang di Bandara Soekarno Hatta: Antrean Cek Imigrasi Lumayan Panjang

18 menit lalu

Server imigrasi mengalami gangguan termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 20 Juni 2024. Foto Istimewa
Hari Kedua Gangguan Server PDN Kominfo, Penumpang di Bandara Soekarno Hatta: Antrean Cek Imigrasi Lumayan Panjang

Karena sistem masih gangguan, layanan perlintasan Imigrasi Soekarno-Hatta masih dilakukan secara manual.


KPK Larang 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi di Basarnas

19 menit lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Larang 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi di Basarnas

KPK mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi pengadaan di Basarnas.


KJRI akan Temui Lagi Revi Cahya WNI yang Sempat Dilaporkan Hilang di Osaka Jepang

19 menit lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
KJRI akan Temui Lagi Revi Cahya WNI yang Sempat Dilaporkan Hilang di Osaka Jepang

KJRI Osaka telah bertemu dengan Revi Cahya, WNI yang dilaporkan hilang pada 10 Juni lalu. Ternyata Revi ditahan otoritas Jepang


Lokasi Penyanderaan Pilot Susi Air Berpindah-pindah

20 menit lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lokasi Penyanderaan Pilot Susi Air Berpindah-pindah

Selama lebih dari satu tahun Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera TPNPB-OPMlokasi keberadaannya berpindah-pindah.


Petugas Haji Minta Jemaah Haji Indonesia Salat Jumat di Hotel

20 menit lalu

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Petugas Haji Minta Jemaah Haji Indonesia Salat Jumat di Hotel

Jemaah haji diminta salat Jumat di hotel lantaran bus shalawat hanya berhenti sementara pada Jumat mulai 01.00 Waktu Arab Saudi (WAS).


Trump Janjikan Mahasiswa Asing yang Lulus dari Kampus AS akan Peroleh Green Card

24 menit lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Brendan McDermid
Trump Janjikan Mahasiswa Asing yang Lulus dari Kampus AS akan Peroleh Green Card

Donald Trump mengatakan bahwa mahasiswa asing yang lulus dari perguruan tinggi AS harus mendapatkan green card untuk tinggal di negara itu


Polres Metro Depok Tetapkan 1 Tersangka Kasus Pencabulan Anak, Sang Kakek Masih Penyelidikan

24 menit lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Polres Metro Depok Tetapkan 1 Tersangka Kasus Pencabulan Anak, Sang Kakek Masih Penyelidikan

Polres Metro Depok telah menetapkan tersangka terhadap Fajar M. Sadam terhadap keponakannya di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos.


Anies Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun dan Doa ke Jokowi, Apa Isi Doanya?

28 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berfoto bersama pembalap di
Anies Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun dan Doa ke Jokowi, Apa Isi Doanya?

Anies Baswedan memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi yang berulang tahun ke-63 pada hari ini. Begini bunyi ucapan dan doa Anies.