Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Evaluasi Pencabutan Subsidi Listrik

image-profil

image-gnews
Iklan

Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI

Di bawah rezim Presiden Joko Widodo, pemerintah tampak lebih progresif dalam pengurangan bahkan pencabutan subsidi di sektor energi. Ini termasuk juga dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik yang didasarkan pada mekanisme pasar: harga minyak mentah dunia, besaran inflasi, dan kurs rupiah terhadap mata uang dolar Amerika. Pada 2018, konon harga elpiji 3 kilogram juga akan ditetapkan berdasar tarif keekonomiannya, alias pencabutan subsidi pada elpiji 3 kilogram.

Kebijakan pencabutan subsidi listrik pada golongan 900 volt ampere (VA), yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017, juga langkah yang amat progresif dan berani. Mengapa? Sejak 2003, tarif listrik 450-900 VA belum pernah disentuh, alias tidak pernah ada penyesuaian tarif.

Isu ini lebih dominan menjadi komoditas politik bagi para politikus di Senayan waktu itu. Akibatnya, struktur tarif 450-900 VA lebih besar subsidinya daripada apa yang harus dibayar oleh konsumen. Sebagai contoh, harga satuan per 1 kWh listrik adalah Rp 1.285 per kWh, tapi konsumen golongan 900 VA hanya membayar Rp 585 per kWh. Tidak mengherankan jika gelontoran subsidi listrik pada 2016 sebesar Rp 65 triliun.

Kini, setelah pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 VA secara terarah, subsidi listrik langsung turun ke kisaran angka Rp 40 triliun. Masih signifikan tapi mampu menghemat Rp 20 triliun. Pencabutan subsidi pada golongan 900 VA tidaklah total karena hanya sekitar 18 juta dari total 22 juta pelanggan yang dicabut subsidinya. Masih ada sekitar 4 juta pelanggan 900 VA yang masih menikmati secara penuh subsidi listrik.

Belum lagi golongan 450 VA, yang berjumlah sekitar 23 juta, masih 100 persen menerima subsidi. Jadi, total konsumen listrik rumah tangga yang menerima subsidi tidak kurang dari 27 juta pelanggan. Jumlah ini masih sangat dominan dari total pelanggan PT PLN yang berjumlah 57 juta.

Namun bukan berarti kebijakan ini tidak menuai kritik. Bukan berarti pencabutan subsidi tersebut 100 persen tepat sasaran. Terbukti, menurut data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, terdapat lebih dari 10 ribu komplain dari masyarakat atas kebijakan ini. Mereka keberatan atas pencabutan subsidi karena merasa tidak mampu secara ekonomi.

Itu artinya terjadi ketidaktepatan sasaran dalam pencabutan subsidi listrik. Di sisi lain, terdapat 50 orang yang merasa dirinya tidak tepat diberi subsidi karena merasa mampu dan meminta agar subsidi listriknya dicabut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah subsidi listrik dicabut, minimal terdapat tiga poin yang harus dievaluasi dan juga rekomendasi terhadap kebijakan pencabutan subsidi listrik 900 VA. Pertama, pemerintah dan PT PLN harus menjamin, setelah pencabutan subsidi listrik, harus ada peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Pelayanan PT PLN kepada konsumen harus mengalami peningkatan signifikan. Tidak boleh byar-pet lagi. Sangat tidak adil jika akibat pencabutan subsidi ini konsumen harus membayar tarif listrik berdasar keekonomian. Namun, di sisi lain, pelayanan PT PLN masih endut-endutan.

Kedua, pemerintah harus memberikan jaminan, setelah pencabutan subsidi listrik, rasio elektrifikasi mengalami percepatan dan dengan peta jalan yang jelas. Sampai detik ini, rasio elektrifikasi baru berkisar 85 persen dari total populasi. Percepatan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan agar 100 persen masyarakat Indonesia mendapatkan akses listrik. Apalagi setelah tarif listrik yang berlaku berdasar keekonomiannya. Listrik adalah kebutuhan dasar (essential services) yang harus disediakan oleh negara.

Ketiga, pemerintah harus meningkatkan persentase kompensasi terhadap konsumen listrik jika PT PLN--selaku operator--tidak mampu memberikan pelayanan yang andal sebagaimana yang dijanjikan. Saat ini persentase kompensasi hanya 15 persen dari biaya abonemen. Itu masih terlalu kecil karena yang dihitung hanyalah persentase kompensasi atas biaya abonemen, bukan atas total tagihan. Bandingkan dengan kompensasi di Australia. Di sana, kompensasi diberikan 100 persen dari total tagihan jika listrik di Australia padam selama setengah hari secara maraton.

Dalam skala yang lebih besar, pencabutan subsidi dan implementasi tarif keekonomiannya harus dibarengi dengan upaya perwujudan efisiensi di manajemen PT PLN. Jangan sampai konsumen ditekan sedemikian rupa dengan tarif yang mahal tapi tidak dibarengi dengan implementasi efisiensi di manajerial PT PLN, dari hulu hingga hilir. Info adanya pungli dalam upaya penyambungan baru dan tambah daya masih sering terdengar. Atau, lambannya respons atas pengaduan dari konsumen juga masih acap terjadi.

Tanpa peningkatan pelayanan, tanpa peningkatan kompensasi, dan tanpa percepatan rasio elektrifikasi dan efisiensi di PT PLN, pencabutan subsidi listrik hanya akan jadi kebijakan yang tidak adil. Bahkan eksploitatif terhadap masyarakat menengah ke bawah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri ESDM: Keluarga Miskin Prioritas Subsidi Listrik 2025

3 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Keluarga Miskin Prioritas Subsidi Listrik 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan subsidi listrik akan difokuskan pada keluarga miskin.


Arifin Tasrif Sebut Subsidi Listrik 2025 Bakal Utamakan Rumah Tangga Miskin dan Rentan

3 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Arifin Tasrif Sebut Subsidi Listrik 2025 Bakal Utamakan Rumah Tangga Miskin dan Rentan

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa kebijakan subsidi listrik tahun 2025 mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil


Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

19 hari lalu

Petugas keamanan melakukan pengecekan meteran listrik di Rusun Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik kuartal IV atau periode Oktober-Desember 2023 untuk 13 pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tempo/Tony Hartawan
Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM segera mengevaluasi dan mengawasi penyaluran subsidi listrik.


Apa yang Dimaksud Subsidi? Ketahui Jenis serta Dampaknya

12 Oktober 2023

Apa yang dimaksud subsidi? Istilah subsidi merujuk pada bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari pihak pemerintahan. Berikut penjelasannya. Foto: Canva
Apa yang Dimaksud Subsidi? Ketahui Jenis serta Dampaknya

Apa yang dimaksud subsidi? Istilah subsidi merujuk pada bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari pihak pemerintahan. Berikut penjelasannya.


Laba Bersih PLN Naik 199 Persen Jadi Rp 16,04 Triliun di Kuartal I 2023

22 Mei 2023

Perawatan jaringan listrik PLN. TEMPO/Suryo Wibowo
Laba Bersih PLN Naik 199 Persen Jadi Rp 16,04 Triliun di Kuartal I 2023

PLN membukukan laba bersih yang meroket 199,33 persen year on year (yoy) menjadi senilai Rp 16,04 triliun pada kuartal I 2023.


Subsidi Energi 2023 Rp 209,9 T, ESDM: Rp 139,4 T untuk BBM dan LPG, Rp 70,5 untuk Listrik

30 Januari 2023

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat kerja tersebut membahas proyeksi kebutuhan batubara sebagai Energi Primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjadi ketersediaan pasokan batubara tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Subsidi Energi 2023 Rp 209,9 T, ESDM: Rp 139,4 T untuk BBM dan LPG, Rp 70,5 untuk Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tetap menggelontorkan subsidi energi untuk tahun 2023.


IRESS Tolak Rancangan Undang-Undang EBT karena Rugikan Konsumen

29 Oktober 2022

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat kerja tersebut membahas proyeksi kebutuhan batubara sebagai Energi Primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjadi ketersediaan pasokan batubara tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
IRESS Tolak Rancangan Undang-Undang EBT karena Rugikan Konsumen

Marwan Batubara, menyoroti Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang membolehkan Perusahaan swasta menjual listrik langsung kepada konsumen.


Belum Berencana Alihkan Pelanggan Listrik 450 VA ke 900 VA, Ini Penjelasan Menteri ESDM

16 September 2022

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat meninjau terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nelayan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 1 Juni 2022. ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM
Belum Berencana Alihkan Pelanggan Listrik 450 VA ke 900 VA, Ini Penjelasan Menteri ESDM

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan pemerintah belum memiliki rencana mengalihkan pelanggan listrik berdaya 450 VA ke 900 VA.


Komentar Dirut PLN Soal Rencana Listrik 450 VA Dihapus

14 September 2022

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyambangi Gudang Unit Layanan Pelanggan (ULP) Cikarang Kota dan Gudang Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi pada Kamis, 7 April 2022.
Komentar Dirut PLN Soal Rencana Listrik 450 VA Dihapus

Bos PLN menegaskan tidak ada rencana spesifik untuk menghapus golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere (VA).


Listrik 450 VA Mau Dihapus, Benarkah Masyarakat Diuntungkan?

14 September 2022

Loket pembayaran listrik. TEMPO/Nickmatulhuda
Listrik 450 VA Mau Dihapus, Benarkah Masyarakat Diuntungkan?

Mamit Setiawan menganggap positif kesepakatan Badan Anggaran atau Banggar DPR dengan pemerintah yang akan menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga.